Hukum benda milik negara iv
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 14

HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV PowerPoint PPT Presentation


  • 145 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV. Pengelolaan dan Penghapusan Barang milik Negara. BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA. 1. Penyewaan. 2. Peminjaman 3. Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT). PENYEWAAN. Penyewaan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan:

Download Presentation

HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV

Pengelolaan dan Penghapusan Barang milik Negara


BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

  • 1. Penyewaan.

  • 2. Peminjaman

  • 3. Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT)


PENYEWAAN

  • Penyewaan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan:

    • 1. Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara

    • 2. Untuk sementara waktu belum dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang menguasainya.

  • Barang milik negara itu bisa disewakan kepada pihak lain yaitu BUMD, BUMN, koperasi atau pihak swasta.

  • Hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara dan seluruhnya harus disetor ke Kas Negara.


PEMINJAMAN

  • Peminjaman barang milik negara hanya dapat dilakukan dengan pertimabngan:

    • 1. Agar barang milik negara tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah

    • 2. Untuk kepentingan sosial, keagamaan.

  • Peminjaman barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah.


SYARAT-SYARAT PEMINJAMAN

  • 1. Barang tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh instansi yang memiliki.

  • 2. Barang tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam, sesuai dengan peruntukannya.

  • 3. Peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi ybs.

  • 4. Barng yg dipinjamkan harus merupakan barang yg tidak habis pakai

  • 5. Peminjam wajib memelihara dengan baik barang yang dipinjam termasuk menanggung biaya-biaya yg diperlukan

  • 6. Jangka waktu peminjaman paling lama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.


BANGUN GUNA SERAH

  • Bangun guna serah barang milik negara hanya dapat dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas bangunan bagi instansi pemerintah yg memerlukan.

  • Bangun guna serah barang milik negara dapat dilakukan dengan BUMN/BUMD atau pihak swasta

  • Bangun guna serah barang milik negara hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan/keputusan menteri Keuangan.

  • Untuk mendapatkan mitra dalam BOT dilakukan tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta peminat, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.


PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK MILIK NEGARA

  • Pengahapusan barang bergerak milik negara dilakukan berdasarkan pertimbangan:

    • 1. Pertimbangan teknis karena secara fisik barang tidak dapat digunakan lagi karena rusak, kadaluarsa, aus, susut, dll

    • 2. Karena hilang.

    • 3. Karena pertimabangan ekonomis, seperti jumlahnya berlebih, lebih menguntungkan bila dihapus karena biaya perawatannya yg mahal, atau mati bagi tanaman atau hewan ternak.


PENGHAPUSAN BARANG TIDAK BERGERAK MILIK NEGARA

  • Pengahapusan barang tidak bergerak milik negara dilakukan berdasarkan pertimbangan:

    • 1. Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (idle).

    • 2. Terkena planologi kota.

    • 3. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.

    • 4. Penyatuan organisasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi

    • 5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.


PROSEDUR PENGHAPUSAN

  • 1. Laporan/Usulan tentang penghapusan barang milik negara oleh Unit Pemakai barang/Bendaharawan barang

  • 2. Pembentukan Panitia Penghapusan

  • 3. Penelitian dan Penilaian Panitia Pengahapusan terhadap barang ybs. Hasil penelitian ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan

  • 4. Dikeluarkannya Surat Keputusan penghapusan.


CARA PENGHAPUSAN

  • 1. Penjualan

  • 2. Hibah/disumbangkan

  • 3. Penyertaan Modal


PENJUALAN

  • Penjualan barang milik negara harus dilakukan dengan pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara.

  • Penjualan barang milik negara dilakukan setelah memenuhi syarat:

    • 1. Barang yg dijual bukan merupakan barang rahasia negara.

    • 2. Barang yg dijual secara teknis operasional sudah tidak dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah secara efektif dan efisien.

    • 3. Barang ybs sudah harus dihapus dari daftar Inventaris.

  • Hasil penjualan barang milik negara merupakan penerimaan negara dan harus disetor seluruhnya ke rekening kas negara.


HIBAH

  • Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan serta kemanusiaan.

  • Hibah barang milik negara hanya diperuntukkan bagi:

    • 1. Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan organisasi Kemanusiaan

    • 2. Instansi pemerintah atau pemerintah Daerah.


SYARAT HIBAH

  • 1. Bukan merupakan barang rahasia negara

  • 2. Bukan merupakan barang vital bagi negara

  • 3. Bukan merupakan barang yg menguasai hajat hidup orang banyak.

  • 4. Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh instansi pemerintah ybs dan instansi pemerintah lainnya.

  • 5. Tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan umum pemerintah.


PENYERTAAN MODAL

  • Penyertaan modal dapat dilakukan dengan pertimbangan:

    • 1. Untuk Penyertaan Modal Pemerintah dalam mendirikan dan atau mengembangkan BUMN

    • 2. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik/kekayaan negara.

  • Penyertaan barang milik negara sebagai penyertaan modal pemerintah hanya diperuntukkan bagi BUMN/BUMD. Apabila penyertaan tersebut diperuntukkan bagi BUMD, maka BUMD tsb harus sudah berbentuk PT.


  • Login