1 / 20

AKSI HAM

AKSI HAM. TAHUN 2018-2019. Fokus Isu Aksi HAM 2018-2019. AKSI HAM TAHUN 2018-2019. Disusun sebagai lampiran II draft Perpres tentang perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden No. 75/2015 tentang RANHAM 2015-2019

berthelot
Download Presentation

AKSI HAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AKSI HAM • TAHUN 2018-2019

  2. Fokus Isu Aksi HAM 2018-2019

  3. AKSI HAM TAHUN 2018-2019 • Disusun sebagai lampiran II draft Perpres tentang perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden No. 75/2015 tentang RANHAM 2015-2019 • Terdiri dari 46 aksi, termasuk 5 aksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ( 5 Aksi Provinsi dan 4 Aksi Kabupaten/Kota) • Fokus aksi HAM 2018-2019: Anak, Perempuan, Penyandang disabilitas, dan Masyarakat Adat • Pelaporan dilakukan secara mandiri ke website Kantor Staf Presiden: https://serambi.ksp.go.id • Masa pelaporan : • B04: 28 April – 11 Mei 2018 • B06: 28 Juni – 11 Juli 2018 • B09: 28 September – 11 Oktober 2018 • B12: 28 Desember 2018 – 11 Januari 2019 • Verifikasi pelaporan B04-B12: tanggal 12-15 setiap selesai periode pelaporan

  4. CAPAIAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA B09

  5. AKSI HAM DAERAH 2018-2019 Harmonisasiprodukhukumdaerah yang tidakmendiskriminasihak-hakperempuan, anak, danpenyandangdisabilitas Pemantauandanpenyelesaianperkaraimplementasiprodukhukumdaerah(khusus Provinsi) PengelolaandanPemerataanDistribusi (sebaran) jumlah guru di daerah Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoranmilikpemerintahdaerahdanswastadalamrangkaimplementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatandan PP No. 33 Tahun 2012 tentangPemberian ASI Eksklusif Pelayanankomunikasimasyarakatmelaluipeningkatanpenanganandantindaklanjutpengaduanmasyarakatterhadapdugaanpelanggaranhakperempuan, anak, penyandangdisabilitas, masyarakatadat,danpengaduanterkaitkonfliklahan.

  6. Rincian CapaianB.04,B.06 DAN B.09PemerintahProvinsidi Tahun 2018

  7. Capaian Implementasi Aksi HAM B.06 Tahun 2018CAPAIAN AKSI HAMTAHUN 2016

  8. RANHAM • 2020-2024

  9. Proses Perumusan RANHAM 2020 – 2024

  10. Sumber Perumusan RANHAM 2020 – 2024 Prioritas untuk 4 beneficiaries dan UU No. 39 Tahun 1999 Prioritas untuk 4 beneficiaries, UU No. 39/1999, dan isu-isu krusial Klaster isu-isu krusial (semua komponen hak)

  11. Terwujudnyapenghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, danpemajuan HAM bagimasyarakat Indonesia berdasarkanPancasiladanUUD'1945 Tujuan Utama RANHAM 2020 – 2024 5 Strategi Pelaksanaan RANHAM

  12. Tujuan Khusus RANHAM 2020 - 2024

  13. Tujuan Khusus#1 dan Sasaran Sasaran Umum#1 Sasaran Spesifik

  14. Tujuan Khusus#2 dan Sasaran Sasaran Umum#2 Sasaran Spesifik

  15. Tujuan Khusus#3 dan Sasaran Sasaran Khusus Sasaran Umum#3

  16. Strategi RANHAM Periode V • Isu Strategi I : • Pelaksanaan RANHAM yang belum efektif khususnya di tingkat daerah. • Belum optimalnya peran dan fungsi Sekber RANHAM • Isu Strategi II : • Ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa • Ratifikasi Konvensi ILO 189 • Ratifikasi Protokol Tambahan CAT untuk Mekanisme Pencegahan • Isu Strategi V: • Hak Hidup • Akses terhadap keadilan • Hak kesehatan • Hak atas rasa aman • Hak mengembangkan diri • Hak atas kesejahteraan • Isu Strategi IV : • Perkawinan anak; pendidikan reproduksi • Tingginya angka kematian ibu dan anak di daerah tertinggal • Penguatan pemahaman APH/masyarakat terhadap hak perempuan korban kekerasan • Penghapusan stigma/diskriminasi perempuan korban kekerasan, kel.minoritas agama. • Isu Strategi III : • Perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan. (perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat) • Penguatan regulasi dan institusi bagi penyandang disabilitas • Peraturan yang diskriminatif bagi kel. Rentan dan minoritas agama.

  17. Tantangan RANHAM Daerah • Pemahaman tentang substansi Aksi HAM Daerah dan Pelaksanaan Aksi yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaranRANHAM. • Koordinasi antarunit (Sekda, BAPPEDA, dan Biro Hukum) dalam masa pelaporan. • Pergantian kepemimpinan dan pejabat, terutama BAPPEDA yang memegang username dan password pelaporan. • Jaringan internet dan akses terhadap Website Serambi KSP.

  18. Pembaruan Skema Pemantauan dan Evaluasi • Usulan skema RANHAM Daerah berdasarkan prioritas isu di daerah agar kepentingan daerah sesuai dengan skema RANHAM di tingkat nasional; • Pelaporan untuk jangka waktu 6 bulanan; • Evaluasi jangka pendek (Sasaran khusus) dan jangka menengah (Sasaran umum); • Meningkatkan peranan Kementerian Dalam Negeri, terutama direktorat yang berkaitan langsung dengan daerah dan HAM. • Skema Aksi HAM untuk 4 tahun sebagai capaian sasaran 4 tahunan.

  19. TERIMA KASIH

More Related