hukum kelembagaan negara b pengertian
Download
Skip this Video
Download Presentation
HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B Pengertian

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B Pengertian - PowerPoint PPT Presentation


  • 394 Views
  • Uploaded on

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B Pengertian. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H. Organ negara atau lembaga negara dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat (ORNOP atau NGO) Bahasa Belanda : staatsorgaan (lembaga negara, badan negara, organ negara, alat perlengkapan negara)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B Pengertian' - bertha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hukum kelembagaan negara b pengertian

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - BPengertian

Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H.

istilah
Organ negara atau lembaga negara dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat (ORNOP atau NGO)

Bahasa Belanda : staatsorgaan (lembaga negara, badan negara, organ negara, alat perlengkapan negara)

Lembaga : asal muka, bentuk asli, acuan ikatan, badan atau organisasi yang bertujuan melakukan keilmuan atau usaha, perilaku mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang berstruktur

ISTILAH
konsep lembaga negara
Abad XVI di Perancis, dikenal 5 fungsi kekuasaan negara : diplomacie, defencie, financie, justicie, policie

John Locke : legislatif, eksekutif, federatif

Montesquieu (trias politica) : legislatif, eksekutif, yudikatif

C. van Vollehoven (catur praja) : regeling, bestuur, rechtsspraak, politie

Goodnow (dwi praja) : policy making function, policy executing funcion

KONSEP LEMBAGA NEGARA
trias politica
In every government, there are three sorts of powers: the legislative, the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on civil law

Lee Cameron McDonald : the executive in regard to matters that depend on civil law  judiciary

The heart of Montesquieu’s theme was that where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no end of liberty

TRIAS POLITICA
konsepsi organ negara dalam arti luas
Hans Kelsen  the concept of the State Organ

Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ

Organ negara tidak selalu berbentuk organik, tetapi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ asal fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma atau menjalankan norma

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti luas
konsepsi organ negara dalam arti luas1
Organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara

Jabatan publik (public offices) dan pejabat publik (public officials)

An organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific funcion. He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti luas
konsepsi organ negara dalam arti sempit
Organ dalam arti materiil

Individu sebagai organ negara harus memiliki kedudukan hukum tertentu secara pribadi (he personally has a specific legal position)

Hakim adalah organ atau lembaga negara  dipilih dan diangkat untuk menjalankan fungsi penciptaan norma hukum

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti sempit
konsepsi organ negara dalam arti sempit1
Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit :

Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu

Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama

Karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti sempit
konsepsi organ negara dalam arti sempit2
Lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat  public office dan public officials

Law-creating or law-applying function dalam konteks kenegaraan

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti sempit
konsepsi organ negara
Dalam arti paling luas  organ negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying

Dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama  mencakup individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dan mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan

KONSEPSI ORGAN NEGARA
konsepsi organ negara1
Dalam arti lebih sempit  badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan

Dalam arti lebih sempit lagi  organ atau lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau peraturan yang lebih rendah baik tingkat pusat maupun daerah

KONSEPSI ORGAN NEGARA
konsepsi lembaga negara
Dalam studi hukum maupun politik di Barat, lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara disebut branches of government, arms of the state, maupun organs of the state. Keberadaan alat-alat perlengkapan negara mencerminkan pemisahan kekuasaan negara yang diatur di dalam konstitusiKONSEPSI LEMBAGA NEGARA
konsepsi lembaga negara1
Istilah "lembaga-lembaga negara" tidak dijumpai dalam UUD 1945.

Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit menyebut Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai "alat-alat perlengkapan negara RIS“ (Konstitusi RIS 1949 Bab III)

UUDS 1950 juga menegaskan bahwa "alat-alat perlengkapan negara" mencakup Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), menteri-menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan (UUDS 1950 Pasal 4)

KONSEPSI LEMBAGA NEGARA
konsepsi lembaga negara2
UUD 1945 pra-amandemen adalah "penyelenggara pemerintah negara" (Presiden), "penyelenggara negara" (MPR) atau "badan" (MPR dan DPA) (vide penjelasan UUD 1945 pra amandemen), sedangkan di dalam teks UUD 1945 digunakan istilah "badan negara” (Pasal II Aturan Peralihan)KONSEPSI LEMBAGA NEGARA
konsepsi lembaga negara3
Istilah "lembaga-lembaga negara" dikukuhkan penggunaannya dalam Ketetapan No. XX/MPRS/ 1966 (lihat TAP MPR No. VI/MPR/1976 dan TAP MPR No. III/MPR/ 1978)

Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA)

KONSEPSI LEMBAGA NEGARA
konsepsi lembaga negara4
Pasca-amandemen dijumpai istilah "alat Negara" untuk TNI dan POLRI (vide Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD RI), sedangkan istilah "lembaga negara" dijumpai di dua tempat tanpa kejelasan maksud (vide Pasal 24-c ayat (1) dan Pasal II Aturan Peralihan UUD RI)KONSEPSI LEMBAGA NEGARA
ad