Hukum kelembagaan negara b pengertian
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 18

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B Pengertian PowerPoint PPT Presentation


  • 303 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B Pengertian. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H. Organ negara atau lembaga negara dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat (ORNOP atau NGO) Bahasa Belanda : staatsorgaan (lembaga negara, badan negara, organ negara, alat perlengkapan negara)

Download Presentation

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B Pengertian

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hukum kelembagaan negara b pengertian

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - BPengertian

Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H.


Istilah

Organ negara atau lembaga negara dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat (ORNOP atau NGO)

Bahasa Belanda : staatsorgaan (lembaga negara, badan negara, organ negara, alat perlengkapan negara)

Lembaga : asal muka, bentuk asli, acuan ikatan, badan atau organisasi yang bertujuan melakukan keilmuan atau usaha, perilaku mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang berstruktur

ISTILAH


Konsep lembaga negara

Abad XVI di Perancis, dikenal 5 fungsi kekuasaan negara : diplomacie, defencie, financie, justicie, policie

John Locke : legislatif, eksekutif, federatif

Montesquieu (trias politica) : legislatif, eksekutif, yudikatif

C. van Vollehoven (catur praja) : regeling, bestuur, rechtsspraak, politie

Goodnow (dwi praja) : policy making function, policy executing funcion

KONSEP LEMBAGA NEGARA


Trias politica

In every government, there are three sorts of powers: the legislative, the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on civil law

Lee Cameron McDonald : the executive in regard to matters that depend on civil law  judiciary

The heart of Montesquieu’s theme was that where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no end of liberty

TRIAS POLITICA


Konsepsi organ negara dalam arti luas

Hans Kelsen  the concept of the State Organ

Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ

Organ negara tidak selalu berbentuk organik, tetapi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ asal fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma atau menjalankan norma

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti luas


Konsepsi organ negara dalam arti luas1

Organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara

Jabatan publik (public offices) dan pejabat publik (public officials)

An organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific funcion. He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti luas


Konsepsi organ negara dalam arti sempit

Organ dalam arti materiil

Individu sebagai organ negara harus memiliki kedudukan hukum tertentu secara pribadi (he personally has a specific legal position)

Hakim adalah organ atau lembaga negara  dipilih dan diangkat untuk menjalankan fungsi penciptaan norma hukum

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti sempit


Konsepsi organ negara dalam arti sempit1

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit :

Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu

Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama

Karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti sempit


Konsepsi organ negara dalam arti sempit2

Lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat  public office dan public officials

Law-creating or law-applying function dalam konteks kenegaraan

KONSEPSI ORGAN NEGARAdalam arti sempit


Konsepsi organ negara

Dalam arti paling luas  organ negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying

Dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama  mencakup individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dan mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan

KONSEPSI ORGAN NEGARA


Konsepsi organ negara1

Dalam arti lebih sempit  badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan

Dalam arti lebih sempit lagi  organ atau lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau peraturan yang lebih rendah baik tingkat pusat maupun daerah

KONSEPSI ORGAN NEGARA


Konsepsi organ negara2

Dalam arti sempit  lembaga-lembaga negara tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD

KONSEPSI ORGAN NEGARA


Konsepsi lembaga negara

Dalam studi hukum maupun politik di Barat, lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara disebut branches of government, arms of the state, maupun organs of the state. Keberadaan alat-alat perlengkapan negara mencerminkan pemisahan kekuasaan negara yang diatur di dalam konstitusi

KONSEPSI LEMBAGA NEGARA


Konsepsi lembaga negara1

Istilah "lembaga-lembaga negara" tidak dijumpai dalam UUD 1945.

Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit menyebut Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai "alat-alat perlengkapan negara RIS“ (Konstitusi RIS 1949 Bab III)

UUDS 1950 juga menegaskan bahwa "alat-alat perlengkapan negara" mencakup Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), menteri-menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan (UUDS 1950 Pasal 4)

KONSEPSI LEMBAGA NEGARA


Konsepsi lembaga negara2

UUD 1945 pra-amandemen adalah "penyelenggara pemerintah negara" (Presiden), "penyelenggara negara" (MPR) atau "badan" (MPR dan DPA) (vide penjelasan UUD 1945 pra amandemen), sedangkan di dalam teks UUD 1945 digunakan istilah "badan negara” (Pasal II Aturan Peralihan)

KONSEPSI LEMBAGA NEGARA


Konsepsi lembaga negara3

Istilah "lembaga-lembaga negara" dikukuhkan penggunaannya dalam Ketetapan No. XX/MPRS/ 1966 (lihat TAP MPR No. VI/MPR/1976 dan TAP MPR No. III/MPR/ 1978)

Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA)

KONSEPSI LEMBAGA NEGARA


Konsepsi lembaga negara4

Pasca-amandemen dijumpai istilah "alat Negara" untuk TNI dan POLRI (vide Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD RI), sedangkan istilah "lembaga negara" dijumpai di dua tempat tanpa kejelasan maksud (vide Pasal 24-c ayat (1) dan Pasal II Aturan Peralihan UUD RI)

KONSEPSI LEMBAGA NEGARA


Hukum kelembagaan negara b pengertian

TERIMA KASIH


  • Login