Perencanaan pajak domestik
Download
1 / 45

Perencanaan Pajak Domestik - PowerPoint PPT Presentation


  • 662 Views
  • Uploaded on

Perencanaan Pajak Domestik. Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak dapat di bagi menjadi dua yaitu : A.    Perencanaan pajak nasional (national tax planning) B.     Perencanaan pajak internasional ( iternational tax planning)      .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Perencanaan Pajak Domestik' - bendek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perencanaan pajak domestik

PerencanaanPajakDomestik


Perencanaan pajak
PerencanaanPajak

Perencanaanpajakdapatdibagimenjadiduayaitu:

A.   Perencanaanpajaknasional (national tax planning)

B.    Perencanaanpajakinternasional ( iternational tax planning)      


Dalammelakukanperencanaanpajaknasionalmaupuninternasional,yangseringdilakukanadalahdenganmelakukanadalahdenganmelakukan:

a.    Penghindarantarifpajaktertinggi,baikdenganmemanfaatkanbunga,investasi, maupunarbitrasekerugian (losses arbitrage).

b.    Percepaatanpengakuanpendapatan ( terutamauntukppn )

c.    Alokasipajakkebeberapawajibpajakmaupuntahunpajak .

d.    Penangguhanpembayaranpajak.

e.    Tax exclusive maximization

f.    Transformasipendapatan yang terkenapajakkependapatan yang tidakterkenapajak.

g.    Transformasibeban yang tidakbolehdikurangipajakkebeban-beban yang bolehdikurangipajak.

h.    Penciptaanmaupunpercepatanbeban-beban yang bolehdikurangipajak.


Aspek kebijakan akuntansi dan administrasi
Aspek Kebijakan Akuntansi dan Administrasi

Perbedaanantaraakuntansikomersialdenganakuntansipajakuntukperhitunganlabakenapajakmeliputi :

a.    Sistempengakuanpenghasilandanbeban.

b.    Sistempenilaianpersediaan.

c.    Metodepenyusutan.

d.    Penilaiankembaliasettetap.

e.    Sewagunausaha ( leasing).


Administrasipajakadalahmetodeuntukmeyakinkanbahwaapa yang dilaksanakantelahsesuaidengan yang direncanakan. Padaintinyaadministrasiperpajakanadalahbentukdarisuatusistemuntukmengendalikanmasalahpajakperusahaan, yang harusmencakuphal-halberikut:

a.    Memeriksatransaksi-transaksiutama yang mempunyaidampakperpajakancukupsignifikan , menjaminbahwatransaksitsbtelahdicatatsesuaidenganundang- undangdankebijakanperusahaan.

b.    Menciptakansistempengawasan internal untukmenjaminbahwaberbagaikewajibanperpajakantelahdiikutidenganbenar.


Aspek l ingkungan perpajakan
AspekLingkunganPerpajakan

Target

PemerintahmelaluiDirjenpajakmemiliki target untukmeningkatkanpenarikanpajaktiaptahunnya.

Pemeriksaanpajak

Pemeriksaanpajakadalahaspekpentinglainnya yang dapatmempengaruhistrategibagiseorangmanajerperusahaan. SecarateoripemeriksaanpajakolehDirjenpajaktujuannyajelasuntukmemasukkanbahwawajibpajak :

a.    Telahmembayarpajakdenganbenar.

b.    Tidakmenyalahgunakansistemself assesment

Hakmengajukankeberatan

Hal inimerupakanaspekketiga  yang pentingdarimasalahperpajakan. meskipunhakuntukmengajukankeberatandiperbolehkanoleh UU , tingkatefektivitasnyabagiWPadalahterbatas.


Perencanaan pajak untuk menefisienkan beban pajak
PerencanaanPajakUntukMenefisienkanBebanPajak

Strategimengefisienkanbebanpajakdariberbagailiteraturdapatdijabarkansebagaiberikut:

a.    Mengambilkeuntungandariberbagaipilihanbentukbadanhukum yang yangtepatsesuaidengankebutuhandanjenisusaha.

b.    Memilihlokasiperusahaan yang akandidirikan.

c.    Mengambilkeuntungansebesar-besarnyaatausemaksimalmungkindariberbagaipengecualian , potongan , penguranganatasPKP yang diperbolehkan UU.

d.    Mendirikanperusahaandalamsatujalurusahasehinggadiaturmengenaipenggunaantarifpajak yang menguntungkanantaramasing- masingbadanusaha.

e.    Mendirikanperusahaanada yang sebagaipusatlabadanadasebagaipusatbiaya.


Perencanaan pajak untuk menefisienkan beban pajak1
PerencanaanPajakUntukMenefisienkanBebanPajak

f.    Memberikantunjangankepadakaryawandalambentukuangataunaturadankenikmatan (fringe benefit) dapatsebagaisalahsatupilihanuntukmenghindarilapisantarifpajakmaksimum (shift to lower blocket).

g.    Pemilihanmetodepenilaianpersediaan.

h.    Untukpendanaanasettetapdapatmempertimbangkansewagunausahadenganhakopsi.

i.      Melaluipemilihanmetodepenyusutan yang diperbolehkanperaturanperpajakan yang berlaku.

j.     Menghindaridaripengenaanpajakdengancaramengarahkanpadatransaksi yang bukanobjekpajak.

k.    Mengoptimalkankreditpajak yang diperkenankan.


Perencanaan p ajak u ntuk p ajak penghasilan
PerencanaanPajakUntukPajakPenghasilan

Sebelummelakukanstrategiperencanaanpajak,terlebihdahuluharusdipahamiadanyaPerbedaanantaralabaakuntansidanpenghasilankenapajak .

1.  LabaAkuntansivsPenghasilanKenaPajak

LabaAkuntansi

Labaakuntansi (accounting statement) disebutjugalabakomersialadalahpengukuranlaba yang lazimdigunakandalamduniabisnis. Labaakuntansiseringdihitungberdasarkanprinsipakuntansi yang berlakuumum. Labaakuntansitsbperhitungannyabertumpupadapendapatandengan biaya2 terkait


Pendapatantimbuldaritransaksidanperistiwaekonomiberikut:

A.   Penjualanbarang.

B.    Penjualanjasa.

C.    Penggunaanasetperusahaanolehpihak-pihak lain yang menghasilkanbunga, royalti, dandividen.

PenghasilanKenaPajak

PKP merupakanlaba yang dihitungberdasarkanperaturanperpajakan yang berlaku ,yaitu UU No 7 thn 1983. Untukmenghitung PKP, minimal ada lima komponen yang perludiperhatikansbb:

a.    Penhasilan yang menjadiobjek.

b.    Penghasilan yang dikecualikansebagaiobjekpajak.

c.    Penghasilan yang  pajaknyadikenakansecara final.

d.    Biaya yang bolehdikurangkandaripenghasilanbruto.

e.    Biaya yang tidakbolehdikurangkandaripenghasilanbruto.


2. Penghasilan Yang MenjadiObjekPajak

Berdasarkanpasal 4 ayat (1) UU pajakpenghasilan , objekpajakadalahpenghasilan, yaitusetiaptambahankemampuanekonomis yang diterimaataudiperolehwajibpajak ,baik yang berasaldariIndonesia maupundariluar Indonesia , yang dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanwajibpajak yang bersangkutandengannama & dlmbentukapapun, termasuk:

a.    Penggantianatauimbalanberkenaandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehtermasukgaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, uangpensiun, atauimbalandalambentuklainnya.

b.    Hadiahdariundian , pekerjaanataukegiatan, danpenghargaan

c.    Labausaha

d.    Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanharta

e.    Penerimaankembalipembayaranpajakygtelahdibebankansebagaibiaya

f.    Bungatermasuk premium, diskonto, danimbalankarenapenjaminanpengambilanutang.

g.    Deviden.

h.    Royalti,  dll.


3. Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak

Pengecualianobjekpajakdiaturdalampasal 4 (3) UU pajakpenghasilan, yaitu:

a.   1)  bantuanatausumbangan ,termasukzakat yang diterimaolehbadanamil

     2) hartahibahanygditerimaolehkeluargasedarahdalamgarisketurunanlurussatuderajat, badankeagamaan ,badanpendidikan, badansosial.

b. warisan.

c. hartatermasuksetorantunai yang diterimaolehbadansebagaimanadimaksuddalampasal 2 ayat (1) huruf b sebagaipenggantisaham.

d.  penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehdalambentuknaturadan/ataukenikmatandariwajibpajakataupemerintah.

e.  pembayarandariperusahaanasuransikepadaorangpribadisehubungandenganasuransikesehatan , asuransikecelakaan,asuransijiwa.

f.  devidenataubagianlaba yang diterimaataudiperolehperseroanterbatas.

g.  iuran yang diterimaataudiperolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanolehMentriKeuangan.


4. Penghasilan Yang PajaknyaDikenakanSecara Final

Terdiriatas: transaksipenjualanefekdi bursa efek, hadiahundian (20% x jumlahbruto), bungadeposito, penghasilanhakatastanahdanbangunan, penghasilandansewaatastanah, penghasilanpelayaradalamNegeri, penghasilanjasakonstruksi.


 5. Biaya yang Boleh di Kurangkan Dari Penghasilan Bruto

Terdiriatas :pembaginlabadengannamadandalambentukapapusepertideviden, biaya yang dibebankanuntukkepentinganpribadi, premiasuransikesehatandankecelakaan, penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaaan/jasa, pajakpenghasilan, dll


6. Biaya yang BolehDikurangkanSebesar 50%

Terdiriatas : biayaperolehanataupembeliantelepon yang dimilikiataudipergunakanolehperusahaa, biayaberlangganataupengisianulangpulsaatauperbaikanbesarkendaraan sedan, biayapemeliharaanatauperbaikanrutinkendaraan.


Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban pph badan
Strategi Yang DapatDigunakanUntukMengefisienkanBeban  PPH Badan

a.    Pemilihanalternatifdasarpembukuan , basis kasatau basis akrual.

b.    Pengelolaantransaksi yang berkaitandenganpemberiankesejahteraankepadakaryawan.

c.    Pemilihanmetodepenilaianpersediaan.

d.    Pemilihansumberdanadalampengadaanasettetap.

e.    Pemilihanmetodepenyusutanasettetapdanamortisasiatasasettakberwujud.

f.    Transaksi yang berkaitandenganperusahaansebagaipemugutpajak .

g.    Optimalisasipengkreditanpajakpenghasilan yang telahdibayar.

h.    Pengajuanpenurunanangsuranmasapphpasal 25.

i.      Rekonsiliasi SPT.

j.     Penyertaan modal padaperseroanterbatasdalamnegeri.


Strategi efisiensi pph badan
Strategi Efisiensi PPh Badan

UsahakanPenghasilantsbtermasukdalam Non Taxable Income CfmPasal 4 ayat (3) UU PPh (Maximize exemption)

Maximizing Deductible Expense

MenundaPenghasilan

PercepatPembebananBiaya

PemilihanAlternatifDasarPembukuan

Optimalisasipengkreditanpajak yang telahdibayar

PermohonanpenurunanpembayaranangsuranPPhpasal 25

Pengelolaantransaksi yang biayanyatidakbolehdikurangkansecarafiskal


Strategi efisiensi pph badan1
Strategi Efisiensi PPh Badan

Pengelolaantransaksi yang berkaitandenganpemberiankesejahteraankepadakaryawan

Transaksi yang berkaitandengan withholding tax

PerlakuanatasPenyertaanpada Perseroan TerbatasdalamNegeri

Merger antaraperusahaan yang terusmenerusrugidenganperusahaan yang laba

PemecahanSatu Perusahaan Menjadibeberapa Perusahaan

PengelolaanTransaksiAfiliasi

PengajuanSuratKeteranganBebasPPhPasal 22 danPPhPasal 23


Strategi efisiensi pph badan2
Strategi Efisiensi PPh Badan

KebijakanPiutangtaktertagih

KebijakanPenempatanDeposito

PengelolaanBiaya Entertainment

Ekualisasi SPT PPhBadandenganPPhPasal 21, 23/26, Final dan PPN

HindariBebanPajakOrang Lain


Strategy efisiensi atas biaya kesejahteraan karyawan
Strategy efisiensiatasbiayakesejahteraankaryawan

Memanfaatkanbiayanatura yang merupakankeharusan

Memanfaatkanbiayamakanandanminumanuntukkaryawan.

JikalabakenapajakdiatasRp 100 jutadanpengenaanPPhbadannyatidak final, kesejahteraankaryawandalambentuknaturadiupayakanseminimalmungkin.

Jikarugi, merubahpemberiannaturamenjaditunjanganberupauanghanyaakanmenaikkanPPhpasal 21 sementaraPPhBadantetapnihil.


Transaksi yang berkaitandengan withholding tax

  • Perusahaan ygmembayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkaninitidakbolehdibebankansebagaibiaya

  • Nilaitransaksidigross-up, sehingganilaitransaksidalamkontraksudahtermasukpajak yang harusdipungut


Penyertaan pada pt dalam negeri
PENYERTAAN PADA PT DALAM NEGERI

Dividenataspenyertaanpada PT DalamNegeritidakmenjadiobjekpajakjika :

Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan

Kepemilikansaham minimum 25 % darijumlah modal yang disetor

Holding Company harusmempunyaiusahaaktifdiluarpenyertaantersebut


Dalam hal perusahaan mempunyai usaha aktif
Dalamhalperusahaanmempunyaiusahaaktif

1. Investasipadaperusahaan listed

a. Biayabungaataspinjaman yang digunakanuntukpembeliansahamtidakbolehdibiayakan

b. Karenaatastransaksisahamdi bursa efekdikenakanPPh Final saattransaksi, makabiayabungatersebuttidakperludikapitalisasi

2. Investasipadaperusahaan non listed

a. Biayabungaataspinjaman yang digunakanuntukpembeliansahamtidakbolehdibiayakandanharusdikapitalisasisebagaipenambahhargaperolehansaham

b. Selisihantarahargaperolehansahamdenganhargajualdiakuisebagailabaataurugi


Holding di luar negeri
Holding di luar negeri

Beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan:

Negara tersebut tidak termasuk di salah satu dari negara yang disebutkan dalam KMK nomor: 650/KMK.04/1994, sebab walaupun holding tersebut tidak membagikan dividen, tetap terhutang pajak penghasilan di Indonesia

Negara tersebut mempunyai tax treaty dengan Indonesia, sehingga tariff pemotongan pajak atas dividennya lebih rendah dari tariff umum

Negara tersebut tidak mengenakan pajak penghasilan ataupun mengenakan dengan tariff yang lebih rendah dari tariff pajak penghasilan Indonesia


Permohonan pengurangan pph pasal 25
Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Jika diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terjadi penurunan laba kena pajak, dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 WP dapat mengajukan permohonan penurunan Angsuran PPh Ps. 25 disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.


Ekualisasi pph badan dengan pph pasal 21 23 26 final dan ppn
Ekualisasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, 23/26, Final dan PPN

  • Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 21

  • Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 23/26/final

  • Ekualisasi PPh Badan dengan PPN


Strategi efisiensi pph 21
Strategi efisiensi PPh 21 PPN

Perusahaan dalam keadaan untung dan sebagian besar karyawan penghasilannya berada pada level PPh 5 % - 25 % dengan merubah pemberian natura menjadi tunjangan kas

Perusahaan dalam keadaan rugi, lebih banyak memberikan imbalan pada karyawan dalam bentuk natura


Pph pasal 23 26 final strategi efisiensi
PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi PPN

Perhatikan jenis objek pajak dan tarif pajak

Untuk PPh Final, hindari penggunaan konsultan berjenjang agar biaya lebih murah

Untuk transaksi LN, pastikan diperoleh Certificate of Residence


PPh PPN Pasal 23/26/Final – Strategiefisiensi

JikapihakketigatidakmaudipotongPPhPasal 23/26

  • Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkaninitidakbolehdibebankansebagaibiaya.

  • Nilaitransaksidigross up, sehingganilaitransaksidalamkontraksudahtermasukpajak yang harusdipungut.


Perencanaan pajak untuk ppn
PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPN PPN

1. PenundaanPembayaran PPN

2. PenggunaanFakturPajakSederhana

3. MenghindariSanksiAdministrasi yang BerkaitanDenganFakturPajak

4.Perencanaan PPN Lainnya


Perencanaan pajak untuk pajak pertambahan nilai
Perencanaan PPN PajakUntukPajakPertambahanNilai

Dapatdilakukansbb:

a.    Memaksimalkan PPN masukan yang dapatdikreditkan ;  perusahaansebaiknyamemperoleh BKP/JKP daripengusahakenapajak, supayamasukannyadapatdikreditkan.

b.    Dalamhalpengajuan BKP/JKP yang pembayarannyabelumditerima , pembuatanfakturpajakbisaditundasampaiakhirbulanberikutnyasetelahpenyerahan BKP/JKP.


Penelaahan pajak
Penelaahan PPN Pajak

Penelaahanpajakadalahkegiatanpenelaahanterhadapseluruhkewajibanperpajakan yang adadalamsuatuperusahaandanpelaksanaanpemenuhankewajiban-kewajibantsb, baikdaricaraperhitungan, pemotongan, penyetorandanpelunasanmaupunpelaporannyauntukmenilaikepatuhanpajak.


Dalam PPN melaksanakanpenelaahpajak, prosedur-prosedur yang perludijalankanadalahsebagaiberikut:

1.  Pajakpenghasilanbadan.

2. Pajakpenghasilanpasal 21.

3. Pajakpenghasilanpasal 22,23,26, danpajakpenghasilan final.

4. Pajakpenghasilanpasal 24.

5. PPN danPPnBM.


1 pemilihan bentuk badan usaha
1.  PPN PemilihanBentukBadan Usaha 

Berupa PT atau CV? 

• Analisisaturanperpajakan: 

1. Sepertidiketahuipembagianlabaataukeuntungandari  PT  kepadaanggota/pengurusygberstatusorangpribadidisamakanataudianggapsebagaideviden (Ps.4  ayat  1 huruf  g UU PPh) merupakanobjekPPh.

2. Sebaliknya,  bagiankeuntunganygditerimaanggota/pengurusuntuk  CV  bukanmerupakanobjekpajak Ps.4 ayat 3 huruf I UU PPh.


1 pemilihan bentuk badan usaha1
1.  PPN PemilihanBentukBadan Usaha 

• ContohAnalisis: 

A. Jikaberbentuk PT. ABC.  

• PenghasilanRp 1.000.000.000,00 

• GajiDirekturRp 150.000.000,00

LabaKenaPajakRp    850.000.000,00 

• PPh (25%) Rp    212.500.000,00

• LabaStlPajakRp  637.500.000,00 


1 pemilihan bentuk badan usaha2
1.  PPN PemilihanBentukBadan Usaha 

Jika 50% dibagikankepadapemegangsaham (perseorangan), makaterutangPPh Ps.23 

sebesar = 15% x 50% x  Rp 637.500.000,00  = Rp 47.812.500,00 

• PPh 21 atasGajiDirektur: 

GajiDirekturRp 150.000.000,00 

PenguranganRp   25.800.000,00 

PenghasilanKenaPajakRp 124.200.000,00 

PPh (5%,15%) Rp13.630.000


Total  PPN BebanPajakBentuk PT: 

PPhBadanRp 212.500.000,00 

PPh Ps. 23 DevidenRp   47.812.500,00 

PPh Ps. 21 Rp 13.630.000

JumlahBebanPPhRp273.942.500,00

Rasio= 273.942.500 X 100% = 27,03%

            1.000.000.000,00


1 pemilihan bentuk badan usaha3
1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha  PPN

B. Jikaberbentuk CV. ABC.  

• PenghasilanRp 1.000.000.000,00 

• GajiDirekturRp                         0,00  

LabaKenaPajakRp 1.000.000.000,00 

• PPh (25%) Rp    250.000.000,00

• LabaStlPajakRp    750.000.000,00 

• LabaStlPajakinidibagikpdpengurus CV.ABC, 

makabagianmasing‐masingpengurusbukanlagi

objekpajaksehinggabebanpajakhanya 25%  


Total beban pajak bentuk pt dibanding cv
Total  PPN BebanPajakBentuk PT dibanding CV: 

PPhBadan27,03%

PPh CV 25,00% 

Penghematan2,03%

• Ditambahpenghasilanditerimaolehanggota

pengurusmasingmasing  CV  tdkterutangpajak, karenamerekatdakmenerimagaji.


Contoh
contoh PPN

Misalkan, PT MegahmemperolehomsetRp 500.000.000,- dengan total biayasebesarRp 350.000.000,-. Katakanlah PT MegahmemilikikewajibanuntukmemotongdanmenyetorPPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- makadalamhalini PT MegahdapatmemilihapakahPPhPasal 21 tersebutakanditanggungperusahaandengancaramemberikanTunjanganPPhPasal 21 atautidak. Ataudengan kata lain, apakah PT Megahingin agar PPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- itudibiayakanjugaatautidak?


Penyelesaian
Penyelesaian PPN

Jika PT Megahingin agar PPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- tersebutjugabisadibiayakan, maka PT MegahdapatmemberikanTunjanganPPhPasal 21. Dengandemikian, total biayausahamenjadi:

Rp 375.000.000,- (Rp 350.000.000,- + Rp 25.000.000,-) = Rp 125.000.000,-.

danlabanetousahaturunmenjadiRp 125.000.000,-. SehinggaPPhBadan yang harusdibayaradalah:

Rp125.000.000,- x 25% = Rp31.250.000,-.


Akan PPN tetapi, karenamemberikanTunjanganPPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- makaatasTunjanganPPhPasal 21 tersebutjugaharusdiperhitungkandandisetorkanPPhPasal 21.


Dengan PPN asumsibahwaatasRp 25.000.000,- dikenakantarif rata-rata 5%, makatambahanPPhPasal 21 yang harusdisetoradalah:

5% x Rp 25.000.000,- = Rp 1.250.000,-.

Dengandemikian, total pajak yang harusdibayaroleh PT Megahadalah = PPhBadan

Rp31.250.000+ 25.000.000+1250.000= Rp.57500.000


Apabila PPN PT MegahmemilihtidakmemberikanTunjanganPPhPasal 21 (artinyaPPhPasal 21 yang semulaRp 25.000.000,- ditanggungsendiritanpamemberikantunjanganpajak), makaPPhBadanmenjadi =

Rp 500.000.000 - Rp350.000.000,- = 150.000.000

150.000.000 x 25% = Rp37.500.000

SedangkanPPhPasal 21 yang harusdisetortetapsebesarRp 25.000.000,- sehingga total pajak yang harusdibayar PT MegahkeKas Negara adalahRp37500.000,- (+) Rp 25.000.000,- = Rp62500.000,-.


ad