Perencanaan pajak domestik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Perencanaan Pajak Domestik PowerPoint PPT Presentation


  • 566 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Perencanaan Pajak Domestik. Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak dapat di bagi menjadi dua yaitu : A.    Perencanaan pajak nasional (national tax planning) B.     Perencanaan pajak internasional ( iternational tax planning)      .

Download Presentation

Perencanaan Pajak Domestik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PerencanaanPajakDomestik


PerencanaanPajak

Perencanaanpajakdapatdibagimenjadiduayaitu:

A.   Perencanaanpajaknasional (national tax planning)

B.    Perencanaanpajakinternasional ( iternational tax planning)      


Dalammelakukanperencanaanpajaknasionalmaupuninternasional,yangseringdilakukanadalahdenganmelakukanadalahdenganmelakukan:

a.    Penghindarantarifpajaktertinggi,baikdenganmemanfaatkanbunga,investasi, maupunarbitrasekerugian (losses arbitrage).

b.    Percepaatanpengakuanpendapatan ( terutamauntukppn )

c.    Alokasipajakkebeberapawajibpajakmaupuntahunpajak .

d.    Penangguhanpembayaranpajak.

e.    Tax exclusive maximization

f.    Transformasipendapatan yang terkenapajakkependapatan yang tidakterkenapajak.

g.    Transformasibeban yang tidakbolehdikurangipajakkebeban-beban yang bolehdikurangipajak.

h.    Penciptaanmaupunpercepatanbeban-beban yang bolehdikurangipajak.


Aspek Kebijakan Akuntansi dan Administrasi

Perbedaanantaraakuntansikomersialdenganakuntansipajakuntukperhitunganlabakenapajakmeliputi :

a.    Sistempengakuanpenghasilandanbeban.

b.    Sistempenilaianpersediaan.

c.    Metodepenyusutan.

d.    Penilaiankembaliasettetap.

e.    Sewagunausaha ( leasing).


Administrasipajakadalahmetodeuntukmeyakinkanbahwaapa yang dilaksanakantelahsesuaidengan yang direncanakan. Padaintinyaadministrasiperpajakanadalahbentukdarisuatusistemuntukmengendalikanmasalahpajakperusahaan, yang harusmencakuphal-halberikut:

a.    Memeriksatransaksi-transaksiutama yang mempunyaidampakperpajakancukupsignifikan , menjaminbahwatransaksitsbtelahdicatatsesuaidenganundang- undangdankebijakanperusahaan.

b.    Menciptakansistempengawasan internal untukmenjaminbahwaberbagaikewajibanperpajakantelahdiikutidenganbenar.


AspekLingkunganPerpajakan

Target

PemerintahmelaluiDirjenpajakmemiliki target untukmeningkatkanpenarikanpajaktiaptahunnya.

Pemeriksaanpajak

Pemeriksaanpajakadalahaspekpentinglainnya yang dapatmempengaruhistrategibagiseorangmanajerperusahaan. SecarateoripemeriksaanpajakolehDirjenpajaktujuannyajelasuntukmemasukkanbahwawajibpajak :

a.    Telahmembayarpajakdenganbenar.

b.    Tidakmenyalahgunakansistemself assesment

Hakmengajukankeberatan

Hal inimerupakanaspekketiga  yang pentingdarimasalahperpajakan. meskipunhakuntukmengajukankeberatandiperbolehkanoleh UU , tingkatefektivitasnyabagiWPadalahterbatas.


PerencanaanPajakUntukMenefisienkanBebanPajak

Strategimengefisienkanbebanpajakdariberbagailiteraturdapatdijabarkansebagaiberikut:

a.    Mengambilkeuntungandariberbagaipilihanbentukbadanhukum yang yangtepatsesuaidengankebutuhandanjenisusaha.

b.    Memilihlokasiperusahaan yang akandidirikan.

c.    Mengambilkeuntungansebesar-besarnyaatausemaksimalmungkindariberbagaipengecualian , potongan , penguranganatasPKP yang diperbolehkan UU.

d.    Mendirikanperusahaandalamsatujalurusahasehinggadiaturmengenaipenggunaantarifpajak yang menguntungkanantaramasing- masingbadanusaha.

e.    Mendirikanperusahaanada yang sebagaipusatlabadanadasebagaipusatbiaya.


PerencanaanPajakUntukMenefisienkanBebanPajak

f.    Memberikantunjangankepadakaryawandalambentukuangataunaturadankenikmatan (fringe benefit) dapatsebagaisalahsatupilihanuntukmenghindarilapisantarifpajakmaksimum (shift to lower blocket).

g.    Pemilihanmetodepenilaianpersediaan.

h.    Untukpendanaanasettetapdapatmempertimbangkansewagunausahadenganhakopsi.

i.      Melaluipemilihanmetodepenyusutan yang diperbolehkanperaturanperpajakan yang berlaku.

j.     Menghindaridaripengenaanpajakdengancaramengarahkanpadatransaksi yang bukanobjekpajak.

k.    Mengoptimalkankreditpajak yang diperkenankan.


PerencanaanPajakUntukPajakPenghasilan

Sebelummelakukanstrategiperencanaanpajak,terlebihdahuluharusdipahamiadanyaPerbedaanantaralabaakuntansidanpenghasilankenapajak .

1.  LabaAkuntansivsPenghasilanKenaPajak

LabaAkuntansi

Labaakuntansi (accounting statement) disebutjugalabakomersialadalahpengukuranlaba yang lazimdigunakandalamduniabisnis. Labaakuntansiseringdihitungberdasarkanprinsipakuntansi yang berlakuumum. Labaakuntansitsbperhitungannyabertumpupadapendapatandengan biaya2 terkait


Pendapatantimbuldaritransaksidanperistiwaekonomiberikut:

A.   Penjualanbarang.

B.    Penjualanjasa.

C.    Penggunaanasetperusahaanolehpihak-pihak lain yang menghasilkanbunga, royalti, dandividen.

PenghasilanKenaPajak

PKP merupakanlaba yang dihitungberdasarkanperaturanperpajakan yang berlaku ,yaitu UU No 7 thn 1983. Untukmenghitung PKP, minimal ada lima komponen yang perludiperhatikansbb:

a.    Penhasilan yang menjadiobjek.

b.    Penghasilan yang dikecualikansebagaiobjekpajak.

c.    Penghasilan yang  pajaknyadikenakansecara final.

d.    Biaya yang bolehdikurangkandaripenghasilanbruto.

e.    Biaya yang tidakbolehdikurangkandaripenghasilanbruto.


2. Penghasilan Yang MenjadiObjekPajak

Berdasarkanpasal 4 ayat (1) UU pajakpenghasilan , objekpajakadalahpenghasilan, yaitusetiaptambahankemampuanekonomis yang diterimaataudiperolehwajibpajak ,baik yang berasaldariIndonesia maupundariluar Indonesia , yang dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanwajibpajak yang bersangkutandengannama & dlmbentukapapun, termasuk:

a.    Penggantianatauimbalanberkenaandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehtermasukgaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, uangpensiun, atauimbalandalambentuklainnya.

b.    Hadiahdariundian , pekerjaanataukegiatan, danpenghargaan

c.    Labausaha

d.    Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanharta

e.    Penerimaankembalipembayaranpajakygtelahdibebankansebagaibiaya

f.    Bungatermasuk premium, diskonto, danimbalankarenapenjaminanpengambilanutang.

g.    Deviden.

h.    Royalti,  dll.


3. Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak

Pengecualianobjekpajakdiaturdalampasal 4 (3) UU pajakpenghasilan, yaitu:

a.   1)  bantuanatausumbangan ,termasukzakat yang diterimaolehbadanamil

     2) hartahibahanygditerimaolehkeluargasedarahdalamgarisketurunanlurussatuderajat, badankeagamaan ,badanpendidikan, badansosial.

b. warisan.

c. hartatermasuksetorantunai yang diterimaolehbadansebagaimanadimaksuddalampasal 2 ayat (1) huruf b sebagaipenggantisaham.

d.  penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehdalambentuknaturadan/ataukenikmatandariwajibpajakataupemerintah.

e.  pembayarandariperusahaanasuransikepadaorangpribadisehubungandenganasuransikesehatan , asuransikecelakaan,asuransijiwa.

f.  devidenataubagianlaba yang diterimaataudiperolehperseroanterbatas.

g.  iuran yang diterimaataudiperolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanolehMentriKeuangan.


4. Penghasilan Yang PajaknyaDikenakanSecara Final

Terdiriatas: transaksipenjualanefekdi bursa efek, hadiahundian (20% x jumlahbruto), bungadeposito, penghasilanhakatastanahdanbangunan, penghasilandansewaatastanah, penghasilanpelayaradalamNegeri, penghasilanjasakonstruksi.


 5. Biaya yang Boleh di Kurangkan Dari Penghasilan Bruto

Terdiriatas :pembaginlabadengannamadandalambentukapapusepertideviden, biaya yang dibebankanuntukkepentinganpribadi, premiasuransikesehatandankecelakaan, penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaaan/jasa, pajakpenghasilan, dll


6. Biaya yang BolehDikurangkanSebesar 50%

Terdiriatas : biayaperolehanataupembeliantelepon yang dimilikiataudipergunakanolehperusahaa, biayaberlangganataupengisianulangpulsaatauperbaikanbesarkendaraan sedan, biayapemeliharaanatauperbaikanrutinkendaraan.


Strategi Yang DapatDigunakanUntukMengefisienkanBeban  PPH Badan

a.    Pemilihanalternatifdasarpembukuan , basis kasatau basis akrual.

b.    Pengelolaantransaksi yang berkaitandenganpemberiankesejahteraankepadakaryawan.

c.    Pemilihanmetodepenilaianpersediaan.

d.    Pemilihansumberdanadalampengadaanasettetap.

e.    Pemilihanmetodepenyusutanasettetapdanamortisasiatasasettakberwujud.

f.    Transaksi yang berkaitandenganperusahaansebagaipemugutpajak .

g.    Optimalisasipengkreditanpajakpenghasilan yang telahdibayar.

h.    Pengajuanpenurunanangsuranmasapphpasal 25.

i.      Rekonsiliasi SPT.

j.     Penyertaan modal padaperseroanterbatasdalamnegeri.


Strategi Efisiensi PPh Badan

UsahakanPenghasilantsbtermasukdalam Non Taxable Income CfmPasal 4 ayat (3) UU PPh (Maximize exemption)

Maximizing Deductible Expense

MenundaPenghasilan

PercepatPembebananBiaya

PemilihanAlternatifDasarPembukuan

Optimalisasipengkreditanpajak yang telahdibayar

PermohonanpenurunanpembayaranangsuranPPhpasal 25

Pengelolaantransaksi yang biayanyatidakbolehdikurangkansecarafiskal


Strategi Efisiensi PPh Badan

Pengelolaantransaksi yang berkaitandenganpemberiankesejahteraankepadakaryawan

Transaksi yang berkaitandengan withholding tax

PerlakuanatasPenyertaanpada Perseroan TerbatasdalamNegeri

Merger antaraperusahaan yang terusmenerusrugidenganperusahaan yang laba

PemecahanSatu Perusahaan Menjadibeberapa Perusahaan

PengelolaanTransaksiAfiliasi

PengajuanSuratKeteranganBebasPPhPasal 22 danPPhPasal 23


Strategi Efisiensi PPh Badan

KebijakanPiutangtaktertagih

KebijakanPenempatanDeposito

PengelolaanBiaya Entertainment

Ekualisasi SPT PPhBadandenganPPhPasal 21, 23/26, Final dan PPN

HindariBebanPajakOrang Lain


Strategy efisiensiatasbiayakesejahteraankaryawan

Memanfaatkanbiayanatura yang merupakankeharusan

Memanfaatkanbiayamakanandanminumanuntukkaryawan.

JikalabakenapajakdiatasRp 100 jutadanpengenaanPPhbadannyatidak final, kesejahteraankaryawandalambentuknaturadiupayakanseminimalmungkin.

Jikarugi, merubahpemberiannaturamenjaditunjanganberupauanghanyaakanmenaikkanPPhpasal 21 sementaraPPhBadantetapnihil.


Transaksi yang berkaitandengan withholding tax

  • Perusahaan ygmembayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkaninitidakbolehdibebankansebagaibiaya

  • Nilaitransaksidigross-up, sehingganilaitransaksidalamkontraksudahtermasukpajak yang harusdipungut


PENYERTAAN PADA PT DALAM NEGERI

Dividenataspenyertaanpada PT DalamNegeritidakmenjadiobjekpajakjika :

Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan

Kepemilikansaham minimum 25 % darijumlah modal yang disetor

Holding Company harusmempunyaiusahaaktifdiluarpenyertaantersebut


Dalamhalperusahaanmempunyaiusahaaktif

1. Investasipadaperusahaan listed

a. Biayabungaataspinjaman yang digunakanuntukpembeliansahamtidakbolehdibiayakan

b. Karenaatastransaksisahamdi bursa efekdikenakanPPh Final saattransaksi, makabiayabungatersebuttidakperludikapitalisasi

2. Investasipadaperusahaan non listed

a. Biayabungaataspinjaman yang digunakanuntukpembeliansahamtidakbolehdibiayakandanharusdikapitalisasisebagaipenambahhargaperolehansaham

b.Selisihantarahargaperolehansahamdenganhargajualdiakuisebagailabaataurugi


Holding di luar negeri

Beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan:

Negara tersebut tidak termasuk di salah satu dari negara yang disebutkan dalam KMK nomor: 650/KMK.04/1994, sebab walaupun holding tersebut tidak membagikan dividen, tetap terhutang pajak penghasilan di Indonesia

Negara tersebut mempunyai tax treaty dengan Indonesia, sehingga tariff pemotongan pajak atas dividennya lebih rendah dari tariff umum

Negara tersebut tidak mengenakan pajak penghasilan ataupun mengenakan dengan tariff yang lebih rendah dari tariff pajak penghasilan Indonesia


Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Jika diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terjadi penurunan laba kena pajak, dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 WP dapat mengajukan permohonan penurunan Angsuran PPh Ps. 25 disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.


Ekualisasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, 23/26, Final dan PPN

  • Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 21

  • Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 23/26/final

  • Ekualisasi PPh Badan dengan PPN


Strategi efisiensi PPh 21

Perusahaan dalam keadaan untung dan sebagian besar karyawan penghasilannya berada pada level PPh 5 % - 25 % dengan merubah pemberian natura menjadi tunjangan kas

Perusahaan dalam keadaan rugi, lebih banyak memberikan imbalan pada karyawan dalam bentuk natura


PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi

Perhatikan jenis objek pajak dan tarif pajak

Untuk PPh Final, hindari penggunaan konsultan berjenjang agar biaya lebih murah

Untuk transaksi LN, pastikan diperoleh Certificate of Residence


PPhPasal 23/26/Final – Strategiefisiensi

JikapihakketigatidakmaudipotongPPhPasal 23/26

  • Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkaninitidakbolehdibebankansebagaibiaya.

  • Nilaitransaksidigross up, sehingganilaitransaksidalamkontraksudahtermasukpajak yang harusdipungut.


PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPN

1. PenundaanPembayaran PPN

2. PenggunaanFakturPajakSederhana

3. MenghindariSanksiAdministrasi yang BerkaitanDenganFakturPajak

4.Perencanaan PPN Lainnya


PerencanaanPajakUntukPajakPertambahanNilai

Dapatdilakukansbb:

a.    Memaksimalkan PPN masukan yang dapatdikreditkan ;  perusahaansebaiknyamemperoleh BKP/JKP daripengusahakenapajak, supayamasukannyadapatdikreditkan.

b.    Dalamhalpengajuan BKP/JKP yang pembayarannyabelumditerima , pembuatanfakturpajakbisaditundasampaiakhirbulanberikutnyasetelahpenyerahan BKP/JKP.


PenelaahanPajak

Penelaahanpajakadalahkegiatanpenelaahanterhadapseluruhkewajibanperpajakan yang adadalamsuatuperusahaandanpelaksanaanpemenuhankewajiban-kewajibantsb, baikdaricaraperhitungan, pemotongan, penyetorandanpelunasanmaupunpelaporannyauntukmenilaikepatuhanpajak.


Dalammelaksanakanpenelaahpajak, prosedur-prosedur yang perludijalankanadalahsebagaiberikut:

1.  Pajakpenghasilanbadan.

2. Pajakpenghasilanpasal 21.

3. Pajakpenghasilanpasal 22,23,26, danpajakpenghasilan final.

4. Pajakpenghasilanpasal 24.

5. PPN danPPnBM.


1. PemilihanBentukBadan Usaha 

Berupa PT atau CV? 

• Analisisaturanperpajakan: 

1. Sepertidiketahuipembagianlabaataukeuntungandari  PT  kepadaanggota/pengurusygberstatusorangpribadidisamakanataudianggapsebagaideviden (Ps.4  ayat  1 huruf  g UU PPh) merupakanobjekPPh.

2. Sebaliknya,  bagiankeuntunganygditerimaanggota/pengurusuntuk  CV  bukanmerupakanobjekpajak Ps.4 ayat 3 huruf I UU PPh.


1. PemilihanBentukBadan Usaha 

• ContohAnalisis: 

A. Jikaberbentuk PT. ABC.  

• PenghasilanRp 1.000.000.000,00 

• GajiDirekturRp 150.000.000,00

LabaKenaPajakRp    850.000.000,00 

• PPh (25%) Rp    212.500.000,00

• LabaStlPajakRp  637.500.000,00 


1. PemilihanBentukBadan Usaha 

Jika 50% dibagikankepadapemegangsaham (perseorangan), makaterutangPPh Ps.23 

sebesar = 15% x 50% x  Rp 637.500.000,00  = Rp 47.812.500,00 

• PPh 21 atasGajiDirektur: 

GajiDirekturRp 150.000.000,00 

PenguranganRp   25.800.000,00 

PenghasilanKenaPajakRp 124.200.000,00 

PPh (5%,15%) Rp13.630.000


Total BebanPajakBentuk PT: 

PPhBadanRp 212.500.000,00 

PPh Ps. 23 DevidenRp   47.812.500,00 

PPh Ps. 21 Rp 13.630.000

JumlahBebanPPhRp273.942.500,00

Rasio= 273.942.500 X 100% = 27,03%

            1.000.000.000,00


1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha 

B. Jikaberbentuk CV. ABC.  

• PenghasilanRp 1.000.000.000,00 

• GajiDirekturRp                         0,00  

LabaKenaPajakRp 1.000.000.000,00 

• PPh (25%) Rp    250.000.000,00

• LabaStlPajakRp    750.000.000,00 

• LabaStlPajakinidibagikpdpengurus CV.ABC, 

makabagianmasing‐masingpengurusbukanlagi

objekpajaksehinggabebanpajakhanya 25%  


Total BebanPajakBentuk PT dibanding CV: 

PPhBadan27,03%

PPh CV 25,00% 

Penghematan2,03%

• Ditambahpenghasilanditerimaolehanggota

pengurusmasingmasing  CV  tdkterutangpajak, karenamerekatdakmenerimagaji.


contoh

Misalkan, PT MegahmemperolehomsetRp 500.000.000,- dengan total biayasebesarRp 350.000.000,-. Katakanlah PT MegahmemilikikewajibanuntukmemotongdanmenyetorPPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- makadalamhalini PT MegahdapatmemilihapakahPPhPasal 21 tersebutakanditanggungperusahaandengancaramemberikanTunjanganPPhPasal 21 atautidak. Ataudengan kata lain, apakah PT Megahingin agar PPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- itudibiayakanjugaatautidak?


Penyelesaian

Jika PT Megahingin agar PPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- tersebutjugabisadibiayakan, maka PT MegahdapatmemberikanTunjanganPPhPasal 21. Dengandemikian, total biayausahamenjadi:

Rp 375.000.000,- (Rp 350.000.000,- + Rp 25.000.000,-) = Rp 125.000.000,-.

danlabanetousahaturunmenjadiRp 125.000.000,-. SehinggaPPhBadan yang harusdibayaradalah:

Rp125.000.000,- x 25% = Rp31.250.000,-.


Akan tetapi, karenamemberikanTunjanganPPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- makaatasTunjanganPPhPasal 21 tersebutjugaharusdiperhitungkandandisetorkanPPhPasal 21.


DenganasumsibahwaatasRp 25.000.000,- dikenakantarif rata-rata 5%, makatambahanPPhPasal 21 yang harusdisetoradalah:

5% x Rp 25.000.000,- = Rp 1.250.000,-.

Dengandemikian, total pajak yang harusdibayaroleh PT Megahadalah = PPhBadan

Rp31.250.000+ 25.000.000+1250.000= Rp.57500.000


Apabila PT MegahmemilihtidakmemberikanTunjanganPPhPasal 21 (artinyaPPhPasal 21 yang semulaRp 25.000.000,- ditanggungsendiritanpamemberikantunjanganpajak), makaPPhBadanmenjadi =

Rp 500.000.000 - Rp350.000.000,- = 150.000.000

150.000.000 x 25% = Rp37.500.000

SedangkanPPhPasal 21 yang harusdisetortetapsebesarRp 25.000.000,- sehingga total pajak yang harusdibayar PT MegahkeKas Negara adalahRp37500.000,- (+) Rp 25.000.000,- = Rp62500.000,-.


  • Login