PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012

1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Direktorat Jenderal Pajak KementerianKeuanganRepublik Indonesia Tahun2012

2. Dasar Hukum • Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d. UU Nomor 36 Tahun 2008; • PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP; • PMK-252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi

3. Pertimbangan Penyesuaian PTKP

4. Upah Minimum Sebagai Salah Satu Pertimbangan Penyesuaian PTKP Komponen Penghitungan Upah - Termasuk Upah Minimum Provinsi KomponenUpah UpahPokok Tunjangan Tetap : pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pegawai atau pencapaian prestasitertentu (tunjangananak/istri, perumahan, kemahalan, daerah, dan lain-lain). Tunjangan Tidak Tetap : pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan denganpekerja, yang diberikansecaratidaktetapuntukpekerjadankeluarganyasertadibayarkanmenurutsatuanwaktuberbedadenganwaktupembayaranupahpokok (tunjangan transport /makan yang berkaitan dengan kehadiran pegawai). Catatan: Besaranupah minimum provinsitelahmemperhitungkanbesaranupahdantunjangantetap. SuratEdaranMenteriTenagaKerjadanTransmigrasinomor SE-07/Men/1990 Sumber BKF-Kemenkeu RI

5. Upah Minimum Provinsi Sebagai Salah Satu Pertimbangan Penyesuaian PTKP • Upah Minimum Provinsi (UMP) digunakansebagaisalahsatubahanpertimbangandalammenentukanbesaran PTKP. • Penetapanbesaran UMP didasarkanatasKebutuhanHidupLayakdanmemperhatikanproduktivitasdanpertumbuhanekonomi: • KebutuhanHidupLayak (KHL) • KebutuhanHidupLayak (KHL) mencakupkebutuhanolehseorangpekerja/buruhlajanguntukhiduplayakbaiksecarafisik, non fisikdansosial. • Undang-UndangKetenagakerjaantahun 2003 • Catatan: • AngkaKemiskinanpendudukpadatahun 2011 beradapada range Rp179.933 – Rp355.480/bulan. • KebutuhanFisikMinimun (KFM) adalahKebutuhan Minimum selamasebulandariseorangpekerja yang diukurmenurutjumlahkalori, protein, vitamin, danbahan mineral lainnya yang diperlukansesuaidengantingkatkebutuhan minimum seorangpekerjadansyarat-syaratkesehatan BKF Sumber: BKF-Kemenkeu RI

6. Besaran Upah Minimum Provinsi 2012 • Besaran UMP Tahun 2012 berkisar pada Rp837.500 (atau sebesar Rp10.050.000 per tahun) sampai dengan Rp1.529.150 (atau sebesar Rp18.349.800 per tahun). • DibandingkandenganbesaranUMP tersebut, besaran PTKP saat ini untuk diri WP sendiriyaitu Rp15.840.000 beradapada rata-rata besaranUMP yang disetahunkan. BKF Sumber: BKF-Kemenkeu RI

7. AngkaKemiskinanProvinsi 2011 Besaran PTKP bulananharusberadadiatasgariskemiskinan. BKF Sumber: BKF-Kemenkeu RI

8. Besaran PTKP dinaikkan sampai dengan Rp24.300.000,- dengan pertimbangan: • Antisipasi dampak krisis finansial Eropa dan Amerika Serikat yang berpotensi menurunkan daya belimasyarakat, sehinggadirasaperlumenaikkandayabelimasyarakattersebutdengancaramenaikkan PTKP. • PenyesuaiandengankenaikanUpah Minimum Provinsi. • Perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat • Menteri Keuangan mengadakan pertemuan konsultasi dengan DPR pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012 Penyesuaian PTKP Sumber: BKF-Kemenkeu RI

9. Penyesuaian PTKP 2013 PTKP yang dikenakankepada WP sesuaidenganstatusnyasebagaiberikut: Berdasarkan data BPS tahun 2011 rata-rata status rumah tangga Indonesiaadalah kawin dengan 2 orang anak, maka rata-rata PTKP adalah K/2 atau sebesar Rp30.375.000 Sumber: BKF-Kemenkeu RI

10. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

11. Status PTKP

12. Status PTKP (Lanjutan) • Pasal 7 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 s.t.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 • Pasal 1 PMK 162/PMK.011/2012

13. Perkembangan Besarnya PTKP

14. Dampak Penyesuaian PTKP

15. DampakPenyesuaianBesaran PTKP TerhadapPertumbuhanPPh Ps 21 dan 25/29 OP Kenaikan besaran PTKP mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 OrangPribadi, namun pengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan tersebut bersifat sementara (1 s.d. 2 tahun) dan selanjutnya mengalami pertumbuhan normal kembali. Sumber: BKF-Kemenkeu RI

16. DampakPerubahan PTKP TerhadapPerekonomian Berdasarkan analisisKementerianKeuangan, dampakperubahan PTKP menjadi Rp24.300.000 selama 1 tahunpenuhpadatahun 2013 akanberdampaksebagaiberikut: Sumber: BKF-Kemenkeu RI

17. Perbandingan Antara PTKP dengan Pendapatan Per Kapita (GDP Per Kapita) di Beberapa Negara 2011 Sumber: WEO (IMF), World Bank 2011, CIA WorldFactBook 2011 (estimated) Dengan menggunakan besaran PTKP saat ini dan usulan penyesuaian PTKP menjadi Rp24.300.000, rasio PTKP / Pendapatan Perkapita Indonesia adalah sebesar 52,38% dan 80,36%, lebihbesardibandingbeberapanegaradikawasan Asia menunjukkanbahwa PTKP Indonesia lebih pro masyarakatgolonganpendapatanrendah (generous) dibandingnegara-negaratersebut. Sumber: BKF-Kemenkeu RI

18. Contoh Penerapan PTKP

19. Penetapan Ketentuan PTKP • Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 1983 s.t.t.d. UU No. 36 Tahun 2008

20. PTKP adalahPengurangPenghasilanNeto • Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. PKP Ph Neto PTKP

21. Penentuan PTKP • PTKP ditentukan berdasarkan status dari Wajib Pajak beserta jumlah tanggungannya. • Status Wajib Pajak terdiri dari :

22. Contoh : K/ 0 adalah kawin tanpa tanggungan K/ 2 adalah kawin + 2 orang tanggungan K/I/ 3 adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan, ditambah dengan tanggungan 3 orang PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Lampiran II Per-34/PJ./2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya s.t.d.d. Per-66/PJ./2009

23. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Besaran PTKP sesuai PMK No 162/PMK.011/2012 Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.

24. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Besaran PTKP sesuai PMK No 162/PMK.011/2012

25. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Besaran PTKP sesuai PMK No 162/PMK.011/2012

26. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Besaran PTKP sesuai PMK No 162/PMK.011/2012

27. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

28. Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 Penting!!! • Batas waktu penyampaian 31 Maret 2013 • Besaran PTKP yang digunakan masihmenggunakan besaran PTKP sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP lama)

29. Terima Kasih Bangga Bayar Pajak

30. PERHATIAN • UNTUK KEPERLUAN PENYULUHAN, BAHAN PRESENTASI INI (SLIDE) DAPAT DIMODIFIKASI ATAU DIKONDISIKAN SESUAI DENGAN KEPERLUAN SEPERTI DENGAN MENAMBAH ATAU MENGURANGISLIDE YANG ADA. • FILE (SOFTCOPY) SLIDE YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA WP/PIHAK LAIN SELAIN PEGAWAI DJP MOHON DIUBAH (DI-CONVERT) TERLEBIH DAHULU KE FORMAT PDF, UNTUK MENJAGA ISI DARI MATERI DIMAKSUD DAN MOHON UNTUK MENGHAPUS HALAMAN INI.