KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 16

PPATK PowerPoint PPT Presentation


PPATK

Download Presentation

PPATK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ppatk

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Oleh

Biro Organisasi dan Kepegawaian

SETDA Provinsi Jawa Tengah

Disampaikan dalam rangka Bimbingan Teknis PPID dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tegal, 26-27 September 2012


Ppatk

REGULASI

  • UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik.

  • PP No. 61 Thn 2010 ttgPelaksanaan UU No. 14 Thn 2008.;

  • Permendagri No. 35 Thn 2010 ttgPdmnPengelolaanPlyanan

  • InformasidanDokumentasidilingk. KemendagridanPemda;

  • Perda Prov Jateng No.6 Thn 2012 ttg Pelayanan Informasi Publik

  • Penyelenggaraan pemda Prov Jateng;

  • Pergub Jateng No.81 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Pelayanan

  • Informasi Publik di lingk Pem Prov Jateng.

  • Kepgub Jateng No.550/32/2011 tgl 22 agustus 2011 ttg PPID pada

  • Badan Publik di lingk.Pemprov Jateng.

1


Ppatk

FILOSOFI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI

INFORMASI

INFOMASI

PUBLIK

hak

ORANG/

MANUSIA

BADAN

PUBLIK

hak

PPID

kewajiban

kewajiban

INFORMASI

YANG

DIKECUALIKAN

Pengujian Konsekuensi

2


Ppatk

PENGERTIAN DASAR

Orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Thn 2008

Orang

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU No. 14 Thn 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Informasi

Publik

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Badan Publik

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik

PPID

3


Ppatk

PENGERTIAN DASAR (lanjutan)

Informasi yang dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No 14 Th 2008.

Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan memper-timbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada

membukanya atau sebaliknya.

Pengujian Konsekuensi

Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Th 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi

4


Hak dan kewajiban

HAK DAN KEWAJIBAN

1.Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang­-Undang ini.

2.Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka

untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui

permohonan sesuai dengan Undang­Undang ini;

dan/atau

d.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai

dengan peraturan perundang­undangan.

(3)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang­Undang ini.

ORANG

Hak

Kewajiban

  • Pengguna Informasi Publik wajib menggu-

  • nakan Informasi Publik sesuai dengan

  • ketentuan peraturan perundang­undangan.

  • 2.Pengguna Informasi Publik wajib mencan-

  • tumkan sumber dari mana ia memperoleh

  • Informasi Publik, baik yang digunakan untuk

  • kepentingan sendiri maupun untuk keperluan

  • publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan

  • perundang­undangan.

5


Hak dan kewajiban1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1)Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

(2)Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

(3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak­hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan.

BADAN PUBLIK

Hak

Kewajiban

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan

dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada

di bawah kewenangannya kepada Pemohon informa-

si Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik

yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3) Badan Publik hrs membangun & mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secarabaik dan efisien sehingga dapat diakses denganmudah.

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara

tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk meme-

nuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5) Pertimbangan dimaksud antara lain memuat pertim-bangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanannegara.

6


Ppatk

PPID

  • Merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.

  • Ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara Ybs.

  • Dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi

Kedudukan

  • PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:

  • Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

  • b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

  • c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

  • d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

  • e. Pengujian Konsekuensi;

  • f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;

  • g. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan

  • h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Tugas dan Tanggung jawab

7


Ppatk

KELEMBAGAAN PPID

  • Sekarang

  • Dasar :

  • Pergub Jateng No.81 Th 2010

  • Kepgub Jateng No. 550/52/2011

Ke depan :

Mengacu Perda No.6 Th 2012

Gubernur menetapkan PPID pada Badan Publik

Gubernur membentuk Pusat Pelayanan

Informasi Publik Daerah

PPID pada Bdn Publik :

1. Pemerintah Daerah

2. DPRD

3. Badan lain yg fungsi

tugasnya pokoknya

berkaitan dgn penylg

negara yg sebagian

/seluruh dananya

dari APBD

3. Orgss Non Pemth yg

Sebagian/seluruh

Dananya dr APBD

4. BUMD

Fungsi :

a.Pengelolaan Informasi

b.Dokumentaai arsip

c.Pelayanan informasi

d.Pelayanan dan penye-

lesaian sengketa

PPID pada Bdn Publik :

1. SKPD

2. Badan lain yg fungsi

tugasnya pokoknya

berkaitan dgn penylg

negara yg sebagian

/seluruh dananya

dari APBD

3. BUMD

PPID Pembantu ada

Di Biro atau UPT

Dibantu oleh :

a. pejbt fungsional umum

b. Pejbt fungbal tertentu

yg tugasnya terkait dgn

dokumentasi, kominfo

Dibantu oleh pejbt fung-

sional di Bdn Publik

Ybs.

8


Ppatk

PPID DAN TUGASNYA

  • Sekarang

  • Dasar :

  • Pergub Jateng No.81 Th 2010

  • Kepgub Jateng No. 550/52/2011

Ke depan :

Mengacu Perda No.6 Th 2012

1. PPID ditunjuk dr Pjbt Struk/ Pjbt lain yg mem-

bidangi Inf. Publik.

2. PPID dibantu Pjbt Fung Umum/ Pjbt Fung ter-

tentu yg terkait dok, kom dan inf.

1. PPID dijabat seseorg yg memeliki komptnsi bid

Pengelolaan Inf dan dok.

2. Kompetensi ditetapkan oleh Pimp. Bdn Publik

bersangkutan.

Tgs PPID

Tgs PPID

1. Penyediaan, penyimpnan, pendokmentasian & penga-

manan inf.

2. Yan inf sesuai aturan yg berlaku.

3. Yan inf pblk yg cpt, tepat & sederhana.

4. Penetpn prosedur oprsnl penyebarluasan inf pblk.

5. Pengujian konskekuensi.

6. Pengklasifikasian inf dan/ atau pengubahannya.

7. Penetpn inf yg dikecualikan yg tlh hbs jangka waktu pe-

ngecualiannya sbg inf pblk yg dpt diakses.

8. Pentpn pertmbangn tertulis atas setiap kebijkn pblk yg

diambil u/ memenuhi hak setiap org atas inf pblk.

1. Mengumumkan Inf Pblk mll media dgn bhs mdh diphmi.

2. Membrikn Inf yg dpt diakses u/ mmnuhi permhn inf pblk.

3. Melakukan uji konsekuensi yg tmbl sblm menyatakan inf

pblk tertentu dikecualikan.

4. Membrikn alsan tertulis atas penolakan prmhonan inf.

pblk yg dikecualikan scr jelas & tegas.

5.Menghitamkan/ mengaburkan inf pblk yg dikecualikan

beserta alasannya.

6.Mengembangkan kpsts Pjbt Fung Umum/ tertentu dlm

rangka peningktn kualts yan inf pblk.

7. Menyimpan & mendokmntskn selrh inf yg berada di Bdn

Pblk.

9


Ppatk

STANDAR YAN INF PUBLIK

  • Sekarang

  • Dasar :

  • Pergub Jateng No.81 Th 2010

  • Kepgub Jateng No. 550/52/2011

Ke depan :

Mengacu Perda No.6 Th 2012

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi

dengan cara melihat dan mengetahui informasi

serta mendapatkan salinan informasi publik.

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi

dengan cara melihat dan mengetahui informasi

serta mendapatkan salinan informasi publik.

2. PPID wajib memenuhi hak tersebut melalui :

a. Pengumuman;

b. Permohonan informasi.

2. Salinan informasi publik tersebut diperoleh dgn

memfotocopy dokumen informasi atas biaya pe\

mohon.

3. Informasi Publik tersebut disampaikan melalui

a. Pengumuman inf pblk baik elektronik mau-

pun non elektronik.

b. Penyediaan inf pblk berdasarkan permhonan

10


Ppatk

LAPORAN DAN EVALUASI

  • Sekarang

  • Dasar :

  • Pergub Jateng No.81 Th 2010

  • Kepgub Jateng No. 550/52/2011

Ke depan :

Mengacu Perda No.6 Th 2012

1. Dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekda

secara berkala dan tahunan.

1. Bdn pblk Pemda, BUMD dan Badan lain mela-

porkan yaninf pblk kpd Gub melalui Sekda pa-

ling lambat 3 bulan stlh thn pelaks berakhir (sa-

linan disampaikan pada KIP).

2. Laporan berkala disampaikan setiap 3 bln.

2. Bdn Pblk Non pemerintah melaporkan yan inf

kepada Komisi Inf Prov (KIP).

3. Laporan tahunan disampaikan paling labat

3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. KIP Mengevlsi yan inf pblk pd Bdn Pblk.

4. Hsil Evlsi KIP disampkan pd Bdn Pblk dan di

umumkan kpd pblk.

11


Ppatk

PERDA 6/ 2012

Implikasi

Penyesuaian pada Pergub Nomor 81 Tahun 2010 ttg penyelenggaraan yan

Inf pblk di lingk Pemprov Jateng dan Kep Gub Nomor 550/ 52/2011 tahun

2011 ttg PPID pada Badan Publik di lingk Pemprov Jateng  PPID yang ter

sebar pada SKPD Jateng disatukan dalam PPIPD dibawah koordinasi Dinhub-

Kominfo prov jateng sebagai PPID Prov (termasuk BUMD, Badan Lain dan

Org Non Pemerintah).

1.

Menyusun Pergub ttg keddkn, Org dan tata kerja Pusat Pelayanan Informasi

Publik Daerah (PPIPD)  Tugas Dihubkominfo Prov. Jateng

2.

12


Gambaran ke depan bagan organisasi pusat pelayanan informasi publik daerah

GAMBARAN KE DEPAN BAGAN ORGANISASIPUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAERAH

PPID PROV

SEKRETARIAT

SUB BAG

PROGRAM

SUB BAG

KEUANGAN

SUBBAG UMUM

& KEPEG

Pemda

DPRD

BUMD

Bdn Lain

Org Non Pem

Dinas

....................

PT. PRPP

.....................

KPID

Lemtekda

PT. Bank Jtg

..................... dst

............ dst

.......................

KIP ........ dll

....................dst

UPTD

13


Ppatk

Hal-hal yang perlu diperhatikan kedepan

1.

Tugas Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah ke depan cukup berat mengingat

yang harus dikoordinasikan bukan hanya perangkat daerah prov. Jateng tetapi

juga BUMD, Badan Publik lainnya serta Organisasi Non Pemerintah di wilayah

Provinsi Jawa Tengah.

2.

Pola hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara PPID Prov yang menginduk

pada Dinas Hubkominfo Prov. Jateng dengan PPID pada SKPD, BUMD, Badan Publik

Lain serta Organisasi Non Pemerintah sangat menentukan kinerja Pusat Layanan

Informasi Publik Daerah.

3.

Untuk memenuhi amanat Perda Nomor 6 Tahun 2012, Dinas Hubkominfo agar se

cepatnya menyusun Rapergub tentang kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Layanan Informasi Publik Daerah serta penyesuaian terhadap Pergub No. 81/2010

dan Kep Gub No. 550/52/2011 Tahun 2011.

4.

Untuk optimalisasi pelayanan informasi publik agar disusun Standar Pelayanan

Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Informasi

Publik Daerah di Jawa Tengah.

14


Ppatk

TERIMA KASIH


  • Login