KA
Download
1 / 27

PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 294 Views
  • Uploaded on

KA NWIL DJP DI YOGYAKARTA. PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Disampaikan pada : BINTEK PELATIHAN PETUGAS PUNGUT PBB TAHUN 2009 Hotel Ros Inn, 22 Desember 2009. (UU NO.12/1985 jo . UU NO.12/1994). PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN' - baby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

PENDATAAN DAN PENILAIAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Disampaikanpada :

BINTEK PELATIHAN PETUGAS PUNGUT PBB TAHUN 2009

Hotel Ros Inn, 22 Desember 2009


Uu no 12 1985 jo uu no 12 1994
(UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


Pengertian pbb pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan
PENGERTIAN :PBB : Pajak yang dikenakan atas BUMI dan / atau BANGUNAN


DASAR HUKUM

UU No. 12 Tahun 1985 jo

UU No. 12 Tahun 1994

PP No. 25 Tahun 2002

KMK No.523/KMK.04/1998


O bjek pbb
OBJEK PBB

Bumi

adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yg ada di bawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

(Ps.1 angka 1)

Bangunan

AdalahKonstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkansecaratetap pada tanahdan/atau perairan

(Ps.1 angka 2)

VIDEO 1


Jalan

Lingk.

Fasilitas

Lain

JaLan

Tol

Kilang,

Pipa

BANGUNAN

Kolam

Renang

Gal.Kapal,

Dermaga

Tempat

Olahraga

Pagar

Mewah

Taman

Mewah


a. Kepentingan umum

Di bid.ibadah, sosial

kesehatan, dikbudnas

Objek yg tdk

Dikenakan PBB

b. Kuburan, pening-

galan purbakala

Ps.3 (1)

c. Hutan lindung/suaka alam/

wisata, tmn nasional, tnh

penggembalaan desa

d. Perwkl.diplomatik/ kon

sulat berdasar azas

timbal balik

e. Badan/Organanisasi

Internasional


OBJEK PAJAK

YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 3 Ayat (2)

PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR

LEBIH LANJUT DENGAN

PERATURAN PEMERINTAH


Subjek pajak ps 4 a 1
SubjekPajakPs.4 a(1)

Ini sudah

Gue beli !

Orang atau Badan yang secara nyata

mempunyai suatu hakatas BUMI, dan/atau

memperoleh manfaat atas BUMI, dan/atau

memiliki,menguasai,dan/atau

memperoleh manfaat atas BANGUNAN.


DASAR PERHITUNGAN PAJAK

( Ps. 6 a (3))

Dasar penghitungan Pajak adalah :

Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ) ,

yang ditetapkan :

Serendah-rendahnya 20% dan

Setinggi-tingginya 100%

Dari

NJOP


Peraturan pemerintah no 25 tahun 2002 tentangpenetapan besarnya prosentase njkp
PeraturanPemerintahNo. 25 Tahun 2002 TentangPenetapanBesarnyaProsentase NJKP

  • OP Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, NJKP = 40% dari NJOP

  • 2. OP Lainnya :

    • OP dengan nilai 1 Milyar atau lebih, NJKP = 40%dari NJOP

    • OP dengan nilai < 1 Milyar

    • NJKP = 20% dari NJOP

NJKP: 20% atau 40 %


KLASIFIKASI OBJEK PAJAK

( Ps. 2 a (2))

Yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah

pengelompokan Bumi dan Bangunan menurut Nilai Jualnya dan

digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitung

an pajak yang terutang.

Dalam menentukan Klasifikasi diperhatikan Faktor-faktor :

Bumi / Tanah :

1.Letak ;

2.Peruntukan ;

3.Pemanfaatan ;

4.Kondisi Lingkungan dan

lain- lain.

  • Bangunan :

  • Bahan yg digunakan

  • Rekayasa

  • Letak

  • Kondisi Lingkungan dll

TabelKlasifikasiBumi & Bangunan


Batas tidak kena pajak njoptkp ps 3 a 3 a 4
Batas TidakKenaPajak(NJOPTKP) --> (Ps.3 a(3) & a(4)

  • KepMenKeu RI : No.201/KMK.04/2000 Tgl

    6 Juni 2000 menetapkan

    NJOPTKP Maksimum

    Rp12 juta per WP

    dan ditetapkan secara regional


Tata cara menentukan njoptkp
TATA CARA MENENTUKAN (NJOPTKP)

KPP Pratama berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai besaran NJOPTKP PBB untuk tahun berikutnya

Atas dasar usulan/Rekomendasi Pemerintah Kabupaten /Kota KPP Pratama membuat usulan besarnya NJOPTKP ke Kantor Wilayah DJP

Kanwil Wilayah DJP atas usulan tersebut menerbitkan SK atas nama menteri Keuangan tentang besaran NJOPTKP masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun pajak berikutnya


Apakah njop itu pasal 1 angka 3 uu pbb
APAKAH NJOP ITU ? (Pasal 1 angka 3 UU PBB)

Nilai Jual Objek Pajak :

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui :

  • Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau

  • Nilai perolehan baru, atau

  • Nilai Jual Objek Pajak pengganti.


  • NJOP BANGUNAN DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE BIAYA, DIMANA DIPERHITUNGKAN BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT BANGUNAN YANG SAMA DENGAN STANDAR BIAYA SAAT INI, DIKURANGI BIAYA PENYUSUTAN

  • KARENA PEMELIHARAAN YANG BAIK TERHADAP BANGUNAN, PENYUSUTAN YANG TERJADI BIASANYA TIDAK DAPAT MENGIMBANGI KENAIKAN HARGA BAHAN BANGUNAN DAN UPAH TENAGA KERJA UNTUK MEMBUAT BANGUNAN TERSEBUT SEHINGGA NJOP BANGUNAN MENJADI LEBIH TINGGI DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA



Benarkah njop naik

  • Yang dilakukan adalah menyesuaian NJOP dengan Harga Pasar.

  • Sering sekali Wajib Pajak melihat perubahan NJOP secara keseluruhan (total). NJOP keseluruhan dapat berubah (naik) meskipun NJOP per m2 tetap karena berubahnya data luas tanah, luas bangunan, dan kualitas komponen bangunan seperti penggantian bahan pelapis lantai (dulu ubin abu-abu sekarang keramik).

  • Fiscus/petugas pajak tidak “menciptakan” NJOP, karena NJOP ditentukan berdasarkan data dan fakta di lapangan, kemudian petugas menuangkannya dalam analisa penentuan NJOP.

BENARKAH NJOP NAIK ?

Pernyataan tersebut tidak selalu benar karena :


BENARKAH NJOP SELALU NAIK TIAP TAHUN ?

Permasalahan NJOP yang terkesan naik setiap tahun disebabkan karena :

akibat kondisi objektif OP (naik mengikuti Harga Pasar) ;

akibat kebijakan gradual/bertahap dalam pengenaan NJOP ( yaitu pada kondisi NJOP jauh di bawah Harga Pasar maka penyesuaian dilakukan secara bertahap setiap tahun/tidak langsung disamakan dengan Harga Pasar dalam tahun pajak tersebut) agar tidak terjadi gejolak sosial.

Dalam kebijakan pengenaan bertahap, terkesan NJOP selalu naik setiap tahun karena pada saat penyesuaian secara bertahap, Harga Pasar juga bergerak naik.


Mengapa njop bangunan naik padahal tidak ada perubahan luas ataupun adanya renovasi

MENGAPA NJOP BANGUNAN NAIK PADAHAL TIDAK ADA PERUBAHAN LUAS ATAUPUN ADANYA RENOVASI ?

Dalam penentuan NJOP Bangunan digunakan metode biaya dimana perkiraan biaya membangun baru (harga sekarang) dikurangi penyusutan fisik.

Dalam memperkirakan biaya membangun baru digunakan harga material bangunan dan upah tukang yang berlaku sekarangyang biasanya lebih tinggi dari tahun sebelumnya akibat inflasi.

Pada bangunan yang terawat baik penyusutan fisik lebih kecil dibanding bangunan yang tidak terawat, sehingga besar penyusutan terkadang tidak cukup untuk menurunkan atau mempertahankan nilai bangunan karena pengaruh inflasi, kenaikan harga material bangunan dan upah lebih besar.

Maka walaupun bangunan tidak direnovasi namun akibat perawatan yang baik dan inflasi, nilai bangunan akan naik.


Kenapa pbb setiap tahun naik
KENAPA PBB SETIAP TAHUN NAIK ? ATAUPUN ADANYA RENOVASI ?

  • NJOP masih jauh di bawah harga pasar, shg perlu dilakukan penyesuaian NJOP agar nilainya mendekati harga pasar

  • Perlu disadari bahwa tarif pengenaan PBB yang berlaku pada saat ini yaitu sebesar 0,1%-0,2% dari NJOP relatif lebih rendah dibanding tarif property tax yang berlaku di negara lain; seperti :

- Malaysia (0.48%),

- Philipina (0,38%-1%),

- Australia (0,3%-2,4%),

- Singapura (2,7%-3%),

- Korea Selatan (0,3%),

- Jepang (1,4%-2,1%).


Cara pembayaran dan pembagian hasil penerimaan pbb
CARA PEMBAYARAN ATAUPUN ADANYA RENOVASI ?dan PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB


Tata cara pembayaran pbb
TATA CARA PEMBAYARAN PBB ATAUPUN ADANYA RENOVASI ?

  • WP langsung ke Bank/Kantor Pos TP

  • Melalui PBK/Transfer Uang

  • Melalui Petugas Pemungut

  • Melalui ATM

VIDEO 4


Pembagian hasil penerimaan pbb ps 18 uupbb permenkeu 34 pmk 03 2005
Pembagian Hasil Penerimaan PBB ATAUPUN ADANYA RENOVASI ?(Ps.18 UUPBB; PerMenKeu:34/PMK.03/2005)

Pelimpahan

Form SSPPBB

BANK/POS&GIRO

PERSEPSI .

TEMPAT

PEMBAYARAN

PEMBAYARAN

PELIMPAHAN

Pembayaran /

menukar TTS

dng STTS.

BANK OPERAS. III

PEMBAGIAN

W. Pajak

10 % 9 % 16,2 % 64,8 %

P.Pemungut

Pem PusatBPProp.Kab/Kota


Pembagian hasil penerimaan pbb bagian pemerintah pusat
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT ATAUPUN ADANYA RENOVASI ?

70

Berdasarkan Kep.Men Keu

RI No. 83 / KMK.04 / 1994

Tanggal 19 Mart 1994 ,

10 %

Bagian penerimaan PBBuntuk

Pemerintah Pusat dibagikan

kepada DAERAH TKT II


PP No. 16 Tahun 2000 ATAUPUN ADANYA RENOVASI ?

KepMenKeu No: 82/KMK.04/2000

Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB

antara Pemerintah Pusat dan Daerah

71

Dibagi merata kepada seluruh

daerah Kab/Kot 6,5 %

Pem. Pusat 10 %

Dibagi sebagai insentif

kpd Daerah Kab/Kot 3,5 %

Propinsi 16,2 %

Hasil Penerimaan

PBB ( 100% )

Kab / Kota 64,8 %

Pem. Daerah 90 %

Daerah

B. Pemungutan

9 %

DJP


TERIMA KASIH ATAUPUN ADANYA RENOVASI ?

SEMOGA BERMANFAAT


ad