1 / 35

HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-5 JULIUS HARDJONO

HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-5 JULIUS HARDJONO. Pembukuan & Pencatatan Pemeriksaan & Penyidikan Pajak. Pembukuan & Pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan  yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan  data &  informasi keuangan

avent
Download Presentation

HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-5 JULIUS HARDJONO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PAJAK( TAX LAW )MK-5JULIUS HARDJONO

  2. Pembukuan & Pencatatan • Pemeriksaan & PenyidikanPajak

  3. Pembukuan & Pencatatan

  4. Pembukuan adalahsuatuprosespencatatan yang dilakukansecarateraturuntuk mengumpulkan data & informasikeuangan yang meliputiharta, kewajiban, modal, penghasilandanbiaya, sertajumlah hargaperolehandanpenyerahanBarang atauJasa, yang ditutupdenganmenyusun laporankeuanganberupaneracadan laporanlabarugipadasetiapTahunPajak berakhir.

  5. Pembukuan Yang WajibmenyelenggarakanPembukuan : a. WajibPajak (WP) Badan b. WajibPajakOrangPribadi yang melakukankegiatanusahaatau pekerjaanbebas, kecuali WP Orang Pribadi yang peredaranbrutonyadalam satutahunlebihdariRp. 4,8 Milyar Rupiah.

  6. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final .

  7. Pencatatan Yang WajibMenyelenggarakanPencatatan : a. WP OP yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebasdanperedaranbrutonyadalamsatutahunkurangdariRp 4,8 Milyar Rupiah, dapatmenghitungpenghasilannetodenganmenggunakannormapenghitunganpenghasilanneto, dengansyaratmemberitahukanke Dir-Jen Pajakjangkawaktu 3 bulanpertamadaritahunpajak yang bersangkutan. b. WP OP yang tidakmelakukankegiatan usahaataupekerjaanbebas

  8. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan : a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

  9. d.Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan e.Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. f. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. g.Dokumen2 yang menjadi dasar pembukuan & pencatatan serta dokumen lain yang berhu- bungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP wajib disimpan selama 10 tahun.

  10. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/ Pencatatan Adalah untuk mempermudah: a. Pengisian SPT b. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak c. Penghitungan PPN dan PPnBM,  d. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

  11. Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dalam rangka Penanaman Modal Asing; Kontrak Karya; Kontrak Bagi Hasil; BUT; dan WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri.

  12. TempatPenyimpananBuku/Catatan/ Dokumen Buku-buku, catatan-catatan, dokumen dokumen yang menjadidasarpembukuan ataupencatatandandokumen lain WAJIB disimpandi Indonesia, yaituuntuk : a. WP orangpribadi, ditempatkegiatanatautempattinggal; b. WP badan, ditempatkedudukan.

  13. PerubahanTahunBuku & Metode Pembukuan PerubahantahunbukudanperubahanmetodepembukuanharusmendapatpersetujuanDirekturJenderalPajak.

  14. PentingnyamenyiapkanPembukuan & PencatatandalamrangkaMengantisipasiPemeriksaanPajak

  15. Pemeriksaan & PenyidikanPajak

  16. Pemeriksaan Pemeriksaanadalahserangkaian kegiatanmenghimpun & mengolah : -data, keterangan, dan/ataubukti yang dilaksanakansecaraobyektif & profesionalberdasarkansuatu standarpemeriksaanuntukmenguji kepatuhanpemenuhankewajiban perpajakan &/atautujuan lain dalam rangkamelaksanakanketentuan peraturanper-UU Perpajakan.

  17. b. PemeriksaanLapangan di WP C. Pemeriksaan Kantor  di KPP d. PemeriksaPajak  PNS DJP e. TandaPengenalPemeriksaPajak f. SuratPerintahPemeruksaan g. Pembukuan h. Data elektronik : dariKomputer, disimpan dalambentuk media elektronik. i. Penyegelan : barangbergerak/bukan J. SuratPemberitahuanHasilPemeriksaan : - koreksi, nilaikoreksi, Dasarkoreksi - Perhitungansementarajumlahpokok - Pemberianhakuntuk WP dalampembahasan

  18. K. PembahasanakhirhasilPemeriksaan (Closing Conference) WP – Pemeriksa (hasiltemuan) adaBeritaAcara, WP setuju/tdk. l. Tim Pembahas – dibentuk DJP m. Kertaskerja n. PenghasilankenaPajaktidakdapatdihitung O. LaporanHasilPemeriksaan : Pelaksanaan & HasilPemeriksaan

  19. p. PemeriksaanUlang q. JangkawaktuPembahsanakhirHasilPemeriksaan. (1-2 minggu). r. KuesionerPemeriksaan s. Pemeriksaanbuktipermulaan. Adanyatindakpidanaperpajaakan.

  20. TujuanPemeriksaan a. UntukmengujiKepatuhanpemenuhankewajibanPerpajakan, dan/atau b. Untuktujuan lain rangkamelaksanakanketentuanperaturan per-UU Perpajakan.

  21. Scope PemeriksaanPajak MengujiKepatuhan : JenisPajak – satu, beberapa, semua jenispajak. Masa/Tahun – satu, beberapamasa, bagiantahunpajak, tahunlalu/berjalan

  22. Tujuan lain : • - Penentuan • - Pencocokan • Pengumpulan materi • Yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan • Misalnya : Pemberian NPWP, penghapusan NPWP, pencabutan PKP, • Permintaan info dari Tax treaty Partner.

  23. JenisPemeriksaan • Baik Kepatuhan(compliance)/Tujuan lain : • 1. Pemeriksaan Lapangan  di WP • 2. Pemeriksaan Kantor  di KPP • Untuk Kepatuhan : • Dilihat bobot resiko ketidakpatuhan • menetukan apakah PL/PK • -Indikasi Transfer Pricing/rekayasa •  PL

  24. KriteriaPemeriksaan 1. Pemeriksaan Rutin 2. Pemeriksaan Khusus - Bottom up : dari KPP ke Kanwil - Top down : dari Kanwill/Pusat ke KPP

  25. JangkaWaktuPemeriksaan • Jangkawaktupenyelesaianpemeriksaan : • PemeriksaanLapangan • - Kepatuhan : 4 bln • - Tujuan lain : 2 bln • 2. Pemeriksaan Kantor • - Kepatuhan : 3 bln • - Tujuan lain : 7 hari

  26. PerpanjanganJangkaWaktupemeriksaan : • PemeriksaanLapangan • - Kepatuhan : 4 bln • - Tujuan lain : 2 bln • 2. Pemeriksaan Kantor • - Kepatuhan : 3 bln • - Tujuan lain : 7 hari

  27. PENYIDIKAN PAJAK

  28. PENYIDIKAN PAJAK PenyidikanPajakadalaserangkaiantindakan yang dilakukanolehpenyidikuntukmencarisertamengumpulkanbukti yang dengnabuktiitumembuatterangtindakpidanadibidangperpajakanyangterjadisertamenemukantersangkanya.

  29. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Penyidik  PNS DJP, diatur KUHAP Berdasarkan KEP - 02/PJ.7/1990, 24-12-1990, bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara.

  30. Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya

  31. WewenangPenyidik: a.Menerima, mencari, mengumpulkan, danmenelitiketeranganataulaporanberkenaandengantindakpidanadibidangperpajakan agar keteranganataulaporantersebutmenjadilebihlengkapdanjelas; b.Meneliti, mencari, danmengumpulkanketeranganmengenaiorangpribadiataubadantentangkebenaranperbuatan yang dilakukansehubungandengantindakpidanadibidangperpajakan; c.Memintaketerangandanbahanbuktidari orangpribadiataubadansehubungandengan tindakpidanadibidangperpajakan;

  32. d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; e. melakukan penggeledahan untk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

  33. ………. 8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; 9. Memanggil orang untuk didengar keterangan- nya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 10.Menghentikan penyidikan; 11.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

  34. Contoh Kasus : Jumat, 12 Pebruari 2010 (hukumonline.com) Penyidikan Pajak Grup Bakrie, Murni Karena Dugaan Penggelapan “Kita melakukan sama semua wajib pajak, namun karena memang ada kasus seperti ini (kasus Century, red) orang-orang langsung bilang ini dikriminalisasikan,” ujar Dirjen Pajak Mochamad Tjiptartdjo. Tiga perusahan milik Aburizal Bakrie atau yang sering kali disebut Ical, memang tengah disorot Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak menemukan dugaan manipulasi pajak pada tahun 2007 sebesar Rp2,1 triliun yang dilakukan tiga perusahaan grup Bakrie. Tiga perusahaan itu adalah PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin Indonesia. KPC sendiri beberapa waktu lalu telah mengajukan upaya praperadilan kepada Ditjen Pajak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun harapan KPC untuk ‘melawan’ Ditjen Pajak pupus. PN Jakarta Selatan menyatakan permohonan KPC tidak dapat diterima alias Niet Ontvankelijkverklaard (NO). Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan KPC yang menggugat Ditjen Pajak sebelumnya.

  35. Al Capone (1899-1947)

More Related