Download

PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA






Advertisement
/ 35 []
Download Presentation
Comments
ata
From:
|  
(1338) |   (0) |   (0)
Views: 117 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. Abdullah Hehamahua Penasihat KPK (Banjarmasin, 18 Maret 2010). KEHIDUPAN BANGSA YANG CERDAS KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI & TENTERAM MENGGERAKAN LAHIRNYA KETERTIBAN DUNIA.
PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Peran sekwan dalam pemberantasan korupsi di indonesia l.jpgSlide 1

PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSIDI INDONESIA

Abdullah Hehamahua

Penasihat KPK

(Banjarmasin, 18 Maret 2010)

Tujuan kemerdekaan l.jpgSlide 2

KEHIDUPAN BANGSA

YANG CERDAS

KESEJAHTERAAN

UMUM

MASYARAKAT YANG

AMAN, DAMAI & TENTERAM

MENGGERAKAN

LAHIRNYA

KETERTIBAN DUNIA

TUJUAN KEMERDEKAAN

MASYARAKAT

MADANI

  • Sistem

  • Hajat hidup

  • Kualitas anggota

  • masyarakat

Subjek pemberantasan korupsi l.jpgSlide 3

Subjek Pemberantasan Korupsi

Aparat

Pemerintah

Good

Governance

Good Corporate

Governance

Good Civil Society

Governance

Sektor Swasta

Masyarakat

Komitmen Semua

Pihak

Dampak korupsi 1 l.jpgSlide 4

Dampak Korupsi (1)

  • Terhadap Perekonomian Nasional

  • Laju pertumbuhan ekonomi yg masih lamban

  • 49 % penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 2/3 penduduk Indonesia mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari (survey WB)

  • Negara masih bergantung pada hutang luar negeri

  • Kebocoran dana pembangunan dan pungutan tidak resmi dari biaya produksi masih tinggi

Slide5 l.jpgSlide 5

2

1

4

3

Dampak korupsi 2 l.jpgSlide 6

Dampak Korupsi (2)

b. Terhadap Sumber Daya Alam

  • Minyak akan habis sebelum tahun 2030

    (52.5% konsumsi enerji bergantung pada BBM. Subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM tahun 2005 menghabiskan hampir 20% APBN. 70 juta rakyat Indonesia setiap malam kegelapan, tanpa listrik)

  • Hutan sudah dalam keadaan stadium 4 (1,6 juta hektar hutan dibabat setiap tahun, 39% habitat alami musnah)

  • 50 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia

  • Pencemaran laut dan hilangnya potensi kelautan sebagai primadona perekonomian nasional

  • Bencana alam marak secara nasional

Slide7 l.jpgSlide 7

2

1

4

3

Slide8 l.jpgSlide 8

2

1

3

Dampak korupsi 3 l.jpgSlide 9

Dampak Korupsi (3)

c. Terhadap Keamanan & Keutuhan Negara

  • Terjadi konflik vertikal & horisontal (18.910 orang meninggal dalam kerusuhan dari tahun

    1998 – 2001)

  • Terjadi isu “sara” dalam setiap Pilkada

  • Tuntutan daerah tertentu untuk merdeka, atau merubah bentuk negara kesatuan kepada negara federal (Masyarakat Bengkalis, akhir tahun 2006, meminta bergabung dengan Malaysia)

Slide10 l.jpgSlide 10

2

1

4

3

Dampak korupsi 4 l.jpgSlide 11

Dampak Korupsi (4)

d. Terhadap Sosial Budaya

  • Keretakan kehidupan rumah tangga

  • Lahir generasi yang split personality

  • Lahir budaya keganasan

  • Lahir budaya hedonisme

Slide12 l.jpgSlide 12

2

1

4

3

Jenis korupsi l.jpgSlide 13

Jenis Korupsi

  • Material Corruption

  • Political Corruption

  • Intellectual Corruption

Korupsi berdasarkan motif l.jpgSlide 14

Korupsi Berdasarkan Motif

  • Corruption by Need

  • Corruption by Greed

  • Corruption by Opportunity

  • Corruption by Exposure

Bentuk perbuatan korupsi l.jpgSlide 15

Bentuk Perbuatan Korupsi

  • Perbuatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara

  • Suap Menyuap

  • Penggelapan

  • Pemerasan

  • Perbuatan Curang

  • Perbenturan Kepentingan

  • Gratifikasi

Slide16 l.jpgSlide 16

Koordinasi

(Pasal 7)

Supervisi

(Pasal 8)

TUGAS

KPK

(Pasal 6)

Penyelidikan,

Penyidikan &

Penuntutan

(Pasal 11)

Monitoring

(Pasal 14)

Pencegahan

(Pasal 13)

Peran tata pemerintahan yang baik good governance dalam percepatan pencegahan korupsi l.jpgSlide 17

Peran Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

dalam Percepatan Pencegahan Korupsi

Prinsip prinsip good governance tarif l.jpgSlide 18

Prinsip-Prinsip Good Governance (TARIF)‏

  • TRANSPARANSI

  • AKUNTABILITAS

  • RESPONSIBILITAS

  • INDEPENDENSI

  • FAIRNESS (KEADILAN)‏

Slide19 l.jpgSlide 19

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Diktum Umum

UU

Korupsi

UNCAC

(UU 7/2006)‏

  • LHKPN

  • Penetapan Kinerja

  • Peningkatan kualitas

    pelayanan publik

  • Penetapan program dan

    wilayah bebas korupsi

  • Pengadaan barang dan jasa

  • Kesederhanaan dinas & pribadi

  • Dukungan thd upaya

    penindakan korupsi

  • Kerjasama dengan KPK:kajian

    sistem yang koruptif

  • Peningkatan pengawasan

    & pembinaan aparatur

INPRES 5/2004

Diktum Khusus

RANasional-

PK

  • Uji coba e-proc

  • Pengawasan pajak, bea

    cukai, PNBP, anggaran

  • Penyusunan RAN – PK

  • Kormonev Inpres 5/2004

  • Sinkronisasi & optimalisasi

    upaya pemberantasan TPK

  • Penerapan GCG

  • Pendidikan anti korupsi

  • Kampanye anti korupsi

  • Optimalisasi upaya penyidikan

    & penuntutan

  • Penerapan GG, yanblik

Tiga Pilar

Pemerintah

Swasta

Masyarakat

RADaerah-

PK

RAIndividu-

PK

Slide20 l.jpgSlide 20

Diktum-diktum Inpres 5/2004

  • Ke-1 & 2 : LHKPN

  • Ke-3: penetapan kinerja dengan target dan indikator kinerja.

  • Ke-4: peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi & standarisasi persyaratan, penyelesaian, dan biaya.

  • Ke-5: penetapan program dan wilayah bebas korupsi.

  • Ke-6: pelaksanaan Keppres 80/2003 untuk mencegah pemborosan.

  • Ke-7: kesederhanaan & penghematan dalam kedinasan dan kehidupan pribadi.

  • Ke-8 : dukungan pada POLRI, Kejaksaan, dan KPK (informasi dan ijin pemeriksaan)‏

  • Ke-9: pengkajian sistem yang berpotensi menimbulkan TPK, bekerjasama dengan KPK.

  • Ke-10: peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur.

Slide21 l.jpgSlide 21

Upaya Pencegahan Korupsi di tingkat Lokal: Promosi Good Governance

Melalui Pendekatan Percontohan “Island of Integrity”

Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja

Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan barang & jasa

Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat

Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah

Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik

Pemberian akses informasi

Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran anti korupsi

Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis

Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.

Derajat daya saing daerah hasil studi kppod l.jpgSlide 22

Derajat Daya Saing DaerahHasil studi KPPOD

  • Pelayanan publik bidang ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh daerah.

  • Di 12 dari 243 daerah waktu rata-rata untuk mendapatkan sertifikat tanah memerlukan lebih dari 6 (enam) bulan.

  • Pelaku usaha mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha terutama mengenai prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya.

  • 2/3 pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota telah melakukan tindakan tegas untuk memberantas korupsi.

  • Masih ada 1/3 pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota terlibat dalam aktivitas korupsi bagi kepentingan pribadinya.

Daya saing global global competitiveness index laporan world economic forum l.jpgSlide 23

Daya Saing Global(Global Competitiveness Index)Laporan World Economic Forum

  • Daya saing global Indonesia menurun:

    • peringkat 50 di 2006,

    • peringkat 55 di tahun 2007 dan

    • peringkat 55 di tahun 2008.

  • Daya saing Indonesia yang semakin lemah diakibatkan oleh variabel institusi yang diukur dari praktek etika dan korupsi serta inefisiensi birokasi serta adanya persoalan kualitas infrastruktur dan distrosi pasar terutama dalam hal jumlah prosedur dan waktu yang diperlukan untuk memulai usaha,

  • Membuat Indonesia tidak menarik buat pelaku usaha

Survey integritas layanan publik tingkat pusat dan daerah l.jpgSlide 24

SURVEY INTEGRITASLAYANAN PUBLIKTINGKAT PUSAT DAN DAERAH

TAHUN 2008

Lokasi penelitian l.jpgSlide 25

LOKASI PENELITIAN

54 Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Sumatera.

  • Sampel lokasi ditentukan secara purposive, dengan memperhatikan:

    • Kab/kota yang memiliki unit layanan PDAM

    • Proporsional terhadap jumlah kab/kota di masing-masing provinsi (Kalimantan, Bali, Sulawesi)

    • Memperhatikan kategori HDI dan PDRB

Metodologi l.jpgSlide 26

METODOLOGI

  • Unit Layanan yang diteliti:

    • Layanan Perizinan (IMB dan SIUP)

    • Layanan Non-Perizinan (KTP)

    • Layanan Air Minum (PDAM)

  • Responden

    -Merepresentasi pendapat pengguna layanan dan pendapat institusi pemberi layanan.

Slide27 l.jpgSlide 27

LOKASI TERPILIH SURVEI INTEGRITAS PUBLIK

Skor rata rata per unit layanan l.jpgSlide 28

SKOR RATA-RATA PER UNIT LAYANAN

Rata-rata skor integritas layanan publik yang paling tinggi

adalah PDAM (7.30), disusul KTP (6.42), kemudian SIUP (6.38) dan yang paling kecil IMB (6.35)

Perbandingan skor integritas kab kota dengan skor rata rata 6 63 l.jpgSlide 29

PERBANDINGAN SKOR INTEGRITAS KAB/KOTA DENGAN SKOR RATA-RATA (6,63)

Skor pengalaman integritas tertinggi dan terendah semua layanan l.jpgSlide 30

SKOR PENGALAMAN INTEGRITAS TERTINGGI DAN TERENDAH (SEMUA LAYANAN)

Kabupaten kota dengan skor terendah pada semua layanan l.jpgSlide 31

KABUPATEN/KOTA DENGAN SKOR TERENDAH PADA SEMUA LAYANAN

Dari segi pengalaman integritas, terdapat 14 kabupaten/kota yang dinilai

publik dengan skor “merah”.

Frekuensi biaya tambahan l.jpgSlide 32

FREKUENSI BIAYA TAMBAHAN

Slide33 l.jpgSlide 33

Pemkab Sragen

KEBIJAKAN PRO INVESTASI

  • Kantor Pelayanan Terpadu:

    • Melayani 52 perijinan & 10 non-perijinan

    • Waktu maksimal satu ijin12 hari

    • Rata-rata 400 ijin/bulan

  • Tahun 2002 (sebelum KPT) ke 2003:

    • Investasi industri mikro, kecil & menengah:

      • meningkat dari Rp.30,7 M menjadi Rp. 35,2 M (16,6%)‏

    • Investasi Industri besar meningkat:

      • dari Rp. 110 M menjadi Rp. 394,8 M (213%)‏

    • Penyerapan tenaga kerja:

      • meningkat dari 28.976 orang menjadi 41.800 orang (44,29%)‏

  • Sumber: Kompas, 22 Sep. 2006

    PAD (Pendapatan Asli Daerah)‏

    Sumber: Pemkab Sragen

    Sekwan kpk l.jpgSlide 34

    SEKWAN & KPK

    • Mengkoordinasi koleksi LHKPN anggota Dewan

    • Mengendalikan warung jujur di kantor DPRD

    • Menggelar work shop peningkatan kinerja anggota Dewan

    • Melaksanakan pengawasan dini dalam sistem keuangan Dewan

    • Menjadikan daerahnya sebagai island of integrity

    • Melaporkan anggota Dewan yang terindikasi korupsi kepada aparat penegak hukum

    Slide35 l.jpgSlide 35

    Terima kasih

    Katakan TIDAK pada korupsi


    Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro