Susunan pemerintahan vertikal dan horizontal
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 23

SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL PowerPoint PPT Presentation


  • 330 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL. MATERI PERKULIAHAN HUKUM TATA NEGARA. SISTEM PEMERINTAHAN. SISTEM PEMERINTAHAN. Sistem Pemerintahan di seluruh dunia terbagi dalam empat kelompok besar: Sistem Pemerintahan Presidensial; Sistem Pemerintahan Parlementer;

Download Presentation

SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Susunan pemerintahan vertikal dan horizontal

SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL

MATERI PERKULIAHAN

HUKUM TATA NEGARA


Sistem pemerintahan

SISTEM PEMERINTAHAN


Sistem pemerintahan1

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem Pemerintahan di seluruh dunia terbagi dalam empat kelompok besar:

  • Sistem Pemerintahan Presidensial;

  • Sistem Pemerintahan Parlementer;

  • Sistem Pemerintahan Quasi;

  • Sistem Pemerintahan Referendum.


Sistem pemerintahan presidensiil

Sistem Pemerintahan Presidensiil

  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen;

  • Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer;

  • Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen karena alasan kesalahan menjalankan kebijakan yang disepakati bersama dengan parlemen;

  • Presiden dan Wapres hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang antara lain: berkhianat terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya;

  • Masa jabatan Presiden terukur untuk suatu periode tertentu (fixed term of governance);


Sistem pemerintahan presidensiil1

Sistem Pemerintahan Presidensiil

  • Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Karenanya, tidak dikenal pembedaan kepala pemerintahan dan kepala negara sebagaimana dalam sistem parlementer.

  • Presiden dan Wapres dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket, ataupun melalui mekanisme lain melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.

  • Tanggung jawab pemerintahan berada pada Presiden, oleh karena itu pada dasarnya, Presidenlah yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri (Concentration of governing power and responsibility upon the president).


Sistem pemerintahan parlementer

Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Antara lain karena kelanggengan peran satu sama lain dalam pemerintahan membutuhkan dukungan dari lembaga masing-masing;

  • Adanya pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan “mosi tidak percaya” kepada kabinet. Kabinet bisa dijatuhkan karena alasan telah menjalankan kebijakan yang berbeda dengan yang telah disepakati bersama dengan parlemen;

  • Sebaliknya, Perdana Menteri pun dapat mengusulkan pembubaran parlemen dengan alasan ketidakefektifan penyelenggaraan negara sehubungan dengan konflik yang berlangsung di tubuh parlemen;


Sistem pemerintahan parlementer1

Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari partai politik yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Jika ternyata di dalam parlemen tidak ada satupun parpol yang menduduki kursi mayoritas maka penyusunan kabinet dan perdana menteri umumnya dilakukan dengan koalisi;

  • Baik Perdana Menteri maupun para menteri yang berada dalam kabinet merupakan anggota parlemen yang berasal dari partai pendukung pemerintah. Lazimnya, kelompok oposisi dalam sistem parlementer membentuk shadow government yang berperan mengawasi setiap kebijakan yang keluar dari meja kabinet.


Sistem pemerintahan parlementer2

Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Peranan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh dua pihak yang berbeda. Kepala pemerintahan biasa disebut sebagai Perdana Menteri, sementara jabatan kepala negara dapat diperankan oleh seorang raja, sultan, ratu atau ada juga yang menamakannya sebagai presiden;

  • Kepala negara pada umumnya hanya berfungsi sebagai simbol negara. Karenanya tidak dituntut pertanggungjawaban konstitusional atas pemerintahannya. Kendatipun demikian Kepala Negara juga diberi wewenang menunjuk dan membubarkan kabinet dalam keadaan tertentu;


Sistem pemerintahan quasi

Sistem Pemerintahan Quasi

  • Di samping kedua sistem yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula Sistem Pemerintahan Quasi atau Semi sebagai variasi dari format asli, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda yang muncul di tiap negara;

  • Sistem yang kemudian dikenal sebagai Quasi Parlementer ataupun Quasi Presidensial ini juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kelemahan yang terdapat dari sistem presidensial murni maupun sistem parlementer murni;

  • Arend Lijphart menyebutkan perkawinan antara kedua sistem tadi menjadi sistem pemerintahan quasi, dalam prakteknya di banyak negara, justru memecahkan masalah kemandegan hubungan eksekutif-legislatif yang merupakan kelemahan dari praktek sistem pemerintahan presidensiil maupun parlementer.


Sistem referendum

Sistem Referendum

  • Sistem ini berlaku di Swiss.

  • Diberlakukan sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat secara utuh dalam proses pengambilan kebijakannya;

  • Pada sistem ini, presiden berfungsi sebagai ketua presidium dari tujuh anggota badan eksekutif yang bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan;

  • Federal Government yang merupakan bagian badan legislatif adalah badan pekerja legislatif (yang di Swiss disebut Bundesversammlung). Jadi di dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah;

  • Kontrol terhadap setiap produk kebijakan dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.


Perbandingan sistem pemerintahan negara negara di dunia

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA

██presidential republics, full presidential system██ presidential republics, semi-presidential system

██ parliamentary republics ██parliamentaryconstitutional monarchies

██constitutional monarchies██ absolute monarchies

██ states whose constitutions grant only a single party the right to govern ██military dictatorships


Berbagai bentuk negara

BerbagaiBentuk Negara

  • Monarki;

  • Republik.


Berbagai bentuk pemerintahan

Berbagai Bentuk Pemerintahan

  • Negara Konfederasi;

  • Negara Kesatuan;

  • Negara Federal.


Konfederasi

Konfederasi

“Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfedarasi, tetapi tidak terhadap warga negara negara-negara itu”

-L. Oppenheim-


Negara kesatuan

Negara Kesatuan

Negara Kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat.


Negara federal

Negara Federal

Prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu bebas satu sama lain. Misalnya hub luar negeri dan soal mencetak uang, pemerintah federal sama sekali bebas dari pemerintah negara bagian. Sedangkan dalam soal-soal yang menyangkut negara-bagian belaka yang tidak termasuk kepentingan nasional diserahkan kepada kekuasaan negara bagian

(KC Wheare, Federal Government)


Negara kesatuan dan negara federal dalam bentangan dunia

Negara Kesatuan dan Negara Federal dalam Bentangan Dunia


Prinsip otonomi daerah dengan federal arrangement

Prinsip Otonomi Daerah dengan‘Federal Arrangement’

  • Gelombang reformasi di tanah air telah berdampak pada menguatnya penyaluran aspirasi rakyat di setiap daerah dan besarnya keinginan untuk memperoleh status otonom;

  • Dalam rangka merespons gejala meluasnya keinginan daerah untuk melepaskan diri dari bingkai NKRI, perluasan otonomi daearah pun dilakukan dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

    Pasal 3 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004

    “Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    • politik luar negeri;

    • pertahanan;

    • keamanan;

    • yustisi;

    • moneter dan fiskal nasional; dan

    • agama.”


Lima prinsip kesepakatan seluruh fraksi di mpr sebelum dilakukan perubahan uud 1945

Lima Prinsip Kesepakatan Seluruh Fraksi di MPR sebelum dilakukan Perubahan UUD 1945

  • tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

  • tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  • mempertegas sistem pemerintahan Presidensial;

  • penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal;

  • perubahan dilakukan dengan cara adendum.


Susunan pemerintahan vertikal dan horizontal

WHAT THE CONSTITUTION SAYS..


Susunan pemerintahan vertikal dan horizontal

MPR

DPR

PRESIDEN

MA

DPA

BPK

LEMBAGA NEGARA INDONESIA

SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945


Lembaga negara indonesia sesudah amandemen uud 1945

LEMBAGA NEGARA INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

UUD1945

BPK

Presiden/

Wakil Presiden

MA

MK

DPR

MPR

DPD

KY

badan-badan lain yang fungsinya ber kaitan dengan kekuasaan kehakiman

Kementerian

Negara

bank sentral

kpu

dewan

pertimbangan

PUSAT

TNI/POLRI

PERWAKILAN BPK PROVINSI

PEMDA PROVINSI

LingkunganPeradilan

DAERAH

KPD

DPRD

Umum

PEMDA KAB/KOTA

Agama

Militer

KPD

DPRD

TUN


Susunan pemerintahan vertikal dan horizontal

END OF SESSION


  • Login