LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945

1. LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945 Ibnu Sam Widodo

2. Kelembagaan Negara sebelum Perubahan UUD MPR BPK DPR PRESIDEN DPA MA

3. SEBELUM PERUBAHAN • MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengandoktrinpembagiankekuasaan, dimana MPR membagi-bagikankewenangannyakepadalembaga-lembaga lain (supremasi MPR) • MPR memintapertanggungjawabanlembaga-lembaga lain • Sbglembagatertinggi Negara pemegangkedaulatanrakyat • MPR sebagaipenjelmaanseluruhrakyat RI • Berwenangmenetapkan UUD, GBHN, mengangkatpresdanwapres

4. MPR • Membuatputusanygtdkdptdibatalkanoleh LN lain • Menetapkan GBHN ygpelaksanaannyadlaksanakanolehPressbgmandataris MPR • Memberikanpenjelasandanpenafsiranthd pasal2 UUD

5. MPR Dalamprakteknyapernahterjadi : • Mengangkatpresseumurhidup • Presdipilih 7 kali berturutturut • Memberhentikanpres • Memintapresuntukmundurdarijabatannya

6. PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN • Presmemegangjabatansentraldandominan : mandataris MPR • Menjalankankekuasaanpemerintahantertinggi • Presjugamemegangkekuasaan legislative danyudikatif • Memphak prerogative yang besar • Tdkadaaturanbatasanmasajabatanperiode • Tdkadamekanismepemberhentianpres di tengahmasajabatan

7. DPR • Memberikanpersetujuanatas RUU ygdisampaikanpres • Memberikanpersetujuan PERPPU • Memberikanpersetujuananggaran • Meminta MPR utkmenyelenggarakan SI

8. DPA dan BPK • UUD tdkmemberikantugasdankewenangan yang jelas • Kewenangansangat minim • BPK : tanggungjawabthdpelaksanaandanpemeriksaankeuangan Negara yang ditetapkanoleh UU • DPA : memberikan saran danjawabanthdsegalapertanyaan yang diajukanolehPresdanberhakmemberikanusulthdkebijakanPres

9. MA • Lembagaperadilantertinggi • Hanyamembawahi PU, PTUN, PA, PM

10. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD hasil Perubahan I - IV UUD BPK Presiden/ Wakil Presiden DPR MPR DPD MA MK KY Kementerian Negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI PUSAT Lingkungan Peradilan DAERAH PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI Umum KDH DPRD Agama PEMDA KAB/KOTA Militer TUN KDH DPRD

11. Perubahan doktrin kelembagaan negara Setelah Perubahan UUD: • Meletakkan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas dimana antar lembaga negara sederajat, saling mengimbangi dan saling mengontrol (check’s & balances) • Tidak ada lembaga negara lebih dominan (supreme) dari lembaga negara lain

12. Maknakelembagaan Negara: konsepsidanKewenangankonstitusionalnya Sebelumamandemen: • Adalahalatperlengkapannegaraygtersusunscrhirakhilembagatertinggidanlembagatinggi Sesudahamandemen: • Pendekatanfungsionalkelembagaanberdasarkanfungsinya. (sekarangmemaknai LN janganmensetalatperlengkapannegarakarenaakangagalmenangkapeksistensinya)

13. PendekatanmemahamikonsepsiKelembagaannegara • Pendekatan Organ, yaitubentukatauwadahnya • Fungsi, yaituisinyasesuaidenganmaksudpembentukannya Dalam UUD terdapat organ: • Disebuteksplisitnamadanfungsinya • Disebuteksplisitfungsinya, Ps 18B (1,2) • Ada ygnama, fungsi, kewenangandiserahkanpdaturanlebihrendah, Ps 24 (3)

14. Dalam konteks kekinian Lembaga Negara memiliki makna yang lebih luas, yang dikelompokkan melaui3 dasar pembentukan: • UUD • UU • Keppres

15. Hubungankelembagaan yang salingmengontroldanmengimbangi, membukaruangmunculnyasengketaantarlembaganegara, khususnyasengketakewenangankonstitusionil MK lahirsebagailembagaperadilan yang memutusdanmemeriksasengketakewenanganantarlembaganegara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD

16. MPR • Kedudukannyasejajardengan LN yg lain • Menghilangkankewenanganmembentuk GBHN • Menghilangkansupremasikewenangandenganmengembalikankedaulatanrakyatdilaksanakanberdasarkan UUD • Menghilangkankewenanganmengangkatpres • Keanggotaan : anggt DPR dananggt DPD

17. DPR • Posisidankewenangannyadiperkuat • Mempkekuasaanmembentuk UU sedangkanpemerintahhanyaberhakmengajukanusulan RUU • Mempertegasfungsi DPR yaitu : fungsi legislative, fungsi budgeting, fngsipengawasan, sbgmekanisme control LN • Pasal 20A

18. Hakangket • hak DPR untukmelakukanpenyelidikanterhadappelaksanaansuatuundang-undangdan/ataukebijakanPemerintah yang berkaitandenganhalpenting, strategis, danberdampakluaspadakehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara yang didugabertentangandenganperaturanperundang-undangan

19. Hakinterpelasi • hak DPR untukmemintaketerangankepadaPemerintahmengenaikebijakanPemerintah yang pentingdanstrategissertaberdampakluaspadakehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara

20. Hakimunitas • kekebalanhukumdimanasetiapanggota DPR tidakdapatdituntut di hadapandandiluarpengadilankarenapernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakansecaralisanataupuntertulisdalamrapat-rapat DPR, sepanjangtidakbertentangandenganPeraturan Tata Tertibdankodeetik.

21. Hakmenyatakanpendapat • KebijakanPemerintahataumengenaikejadianluarbiasa yang terjadi di tanah air atau di duniainternasional • Tindaklanjutpelaksanaanhakinterpelasidanhakangket • DugaanbahwaPresidendan/atauWakilPresidenmelakukanpelanggaranhukumbaikberupapengkhianatanterhadapnegara, korupsi, penyuapan, tindakpidanaberatlainnya, maupunperbuatantercela, dan/atauPresidendan/atauWakilPresidentidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresiden.

22. DPD • LN barusbgakomodasibagiketerwakilankepentingandaerahditingkatnasional (Setelahdihapuskannyaperwakilanutusandaerahdalamkeanggotaan MPR) • Untukmemperkuatkonsep KNRI dg tidakmeninggalkankepentingandaerah • Anggotadipilihscrlangsungmelaluipemilu • Kewenangan : UUD pasal 22D

23. BPK • Anggt BPK dipiliholeh DPR dg pertimbangan DPD • Berwenangmengawasipenggunaananggaranbaik APBN maupun APBD danmenyampaikanhasilnyakepada DPR dan DPD sertadapatditindaklanjutiolehaparatpenegak hokum jikaterjadipenyalahgunaananggaran • Kedudukan di ibukota Negara danmemilikiperwakilan di setiapibukotaprovinsi • Mengintegrasiperan BPKP (badanpengawaskeuangandanpembangunan) sebagaipengawas internal disetiapdepartemenygterhubungndenganpegawasan BPK • Pasal 23F ayat 1

24. PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN • Membatasikekuasaanpres/wapres dg memperbaikitatacarapemilihandanadanyamekanismepemberhentianpres/wapres di tengahmasajabatan • Dikembalikannyakekuasaan legislative • Adanyapembatasanmasajabatanpres • Utkurusantertentumelaluipertimbangan DPR dan MA

25. MA • Lembagaygmenyelenggarakankekuasaankehakiman • Pasal 24 ayat 1 • Mengadilipadatingkatkasasi, mengujiperaturan di bawah UU thd UUD • Wewenang lain yang diberikanoleh UU • Badan lain ygfungsinyaberkaitandengan MA diaturoleh UU mis : kepolisian, kejaksaan, advokat, dll

26. MK • Sbg LN baruygdimaksudkanutkmenjagakemurnian UUD dansbg LN satusatunyapenafsir UUD • Tugasdankewenangan MK pasal 24C • Anggt : 9 hakim konstitusi

27. KY • Tugasnyamencalonkan hakim agung • Melakukanpengawasan moral dankodeetikkehakiman • Pasal 24B • KEANGGOTAAN • KomposisikeanggotaanKomisiYudisialterdiriatasduamantan hakim, dua orang praktisihukum, dua orang akademisihukum, dansatuanggotamasyarakat. • AnggotaKomisiYudisialadalahpejabatnegara, terdiridari 7 orang (termasukKetuadanWakilKetua yang merangkapAnggota). • AnggotaKomisiYudisialmemegangjabatanselamamasa 5 (lima) tahundansesudahnyadapatdipilihkembaliuntuk 1 (satu) kali masajabatan.