1 / 19

MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA

MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA. Permasalahan Regional. Kesenjangan Antara KA wasan TIM ur IN donesia (KATIMIN) dengan KA wasan BAR at IN donesia (KABARIN) Kesenjangan Antara Luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa

ann
Download Presentation

MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MASALAH REGIONAL danKEBIJAKANNYA

  2. Permasalahan Regional • Kesenjangan Antara KAwasan TIMur INdonesia (KATIMIN) dengan KAwasan BARat INdonesia (KABARIN) • Kesenjangan Antara Luar PulauJawa dengan Pulau Jawa • Kesenjangan Antara Pusat Industri dengan Bukan Pusat Industri (khususnya di Pulau Jawa)

  3. Kluster Industri Indonesia  63% terkonsentrasi di Jawa; 12,6% di Sumatra 4,83% 12,60% 8,14% NAD 0,78% 0,91% Sumut Kaltim Kep. Riau Sulut Maluku Utara Riau Kalbar Sumbar Gorontalo Jambi Kalteng Babel Sulteng Bengkulu Maluku Kalsel Irian Jaya Barat Sumsel Sulsel Sultra Lampung 26,36% Papua DKI Jakarta 11,02% Jateng Banten Jatim Jabar 62,79% Bali DI Yogya NTB 12,80% NTT 4,41% 18,14% 3

  4. Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin 1 (Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa, Bali dan Sumatra. Ini terlihat dari aktivitas industri manufaktur, pajak-pajak pusat, dana & kredit perbankan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Pulau: 1976-2004 (%) 4 Sumber: Diolah dari BPS

  5. Do local fundamental indicators matter? Distribusi Geografis Penyerapan Tenaga kerja industri (%)

  6. KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN) • Di Jatim, kawasan tengah (Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kediri) merupakan growth pole

  7. Penyebab…. • Jargon Politik Kekhawatiran yang berlebihan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) • Jargon Sistem Ekonomi latah terhadap sitem “tricle down effect” yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah maju • Jargon Strategi Ekonomi Strategi penentuan lokasi-lokasi pertumbuhan disebut National Urban Development Strategic (NUDS)

  8. Otda sudah dimulai sejak 1903… Sumber: Jaya & Dick (2001)

  9. Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi 1990-2000 (lanjutan . . . )

  10. UU NO.32 TH 2004 UU NO.33 TH 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH DAERAH HARUS MAMPU MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN SENDIRI GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DITUNTUT KEMAMPUAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMINYA.

  11. OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT AUTONOMOUS REGION KOTA PROVINSI KABUPATEN DESA PERUBAHAN MENDASAR • Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota • Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif. • Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya: • Gubernur tetap wakil pusat • Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat

  12. KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

  13. PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH Ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat terus berlanjut

  14. JUMLAH PUNGUTAN & PERATURAN DAERAH

  15. REINVENTING PERAN PEMDA & DPRD ENTREPRENEUR JELI, INOVATIF, PRO-AKTIF KOORDINATOR DALAM KEBIJAKAN & STRATEGI FASILITATOR PERBAIKAN LINGKUNGAN PERILAKU STIMULATOR PRO-BISNIS

  16. Pembagian Urusan MASALAH Pembagian Pendapatan Pelayanan Masyarakat? Standar Minimum • Fanatisme Daerah • Putra Daerah (PAD) • Aset Daerah Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah Disintegrasi? Eksternalitas antar daerah

  17. Upaya – upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menarik dan menumbuhkan investasi swasta Kantor Perijinan Jaminan Kepastian Hukum & Keamanan Debirokratisasi Perijinan • Pelayanan satu atap satu pintu • PROTAP jelas • Besarnya biaya jelas Setiap rencana investasi Pemkab selalu melibatkan Lembaga Legislatif dan Muspida • Pengadaan tanah, tanggung jawab Pemkab dan diper-hitungkan sebagai penyertaan modal • Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat Pemkab membantu investor dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Membantu dalam kegiatan sosialisasi Membangun kepercayaan & kepastian berinvestasi

  18. BAGAIMANA MENGELOLA EKONOMI & BISNIS LOKAL

More Related