1 / 10

MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK. PARPOL DAN DEMOKRASI. RAKYAT PEMEGANG KEDAULATAN. KEBEBASAN HATI NURANI DAN PIKIRAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT HAK BERSERIKAT. PARTAI POLITIK: Seleksi Agregasi Komunikasi Pendidikan. NEGARA DAN PEMERINTAHAN.

Download Presentation

MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

  2. PARPOL DAN DEMOKRASI RAKYAT PEMEGANG KEDAULATAN • KEBEBASAN HATI NURANI DAN PIKIRAN • HAK MENYATAKAN PENDAPAT • HAK BERSERIKAT • PARTAI POLITIK: • Seleksi • Agregasi • Komunikasi • Pendidikan NEGARA DAN PEMERINTAHAN

  3. PEMBATASAN HAK DAN PEMBUBARAN PARPOL • Perlindungan Hak lain • Nilai-nilai Agama dan Moral • Ketertiban Umum dan Keamanan • Keberlanjutan Demokrasi KEBEBASAN BESERIKAT Pembatasan Hak • Pembubaran Parpol • Untuk Melindungi: • Demokrasi • Konstitusi • Kedaulatan Negara • Keamanan Nasional • Ideologi • Melalui Putusan Pengadilan • Sesuai Prinsip Due Process of law

  4. HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL • PEMOHON: Pemerintah, dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden (PMK 12/2008). • ISI PERMOHONAN: • identitas lengkap pemohon; • uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; • alat-alat bukti yang mendukung permohonan • TERMOHON: Partai Politik yang akan dibubarkan

  5. HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL ALASAN PEMBUBARAN: • UU No. 2/2008 jo. UU No. 2/2011: Dengan Pembekuan terlebih dulu: • melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau tanda gambar • melanggar larangan mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. • melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. • melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara. Tanpa Pembekuan • menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. • pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

  6. ALASAN PEMBUBARAN Pasal 68 Ayat (2) UU MK: • Ideologibertentangan dengan UUD 1945; • Asasbertentangan dengan UUD 1945; • Tujuanbertentangan dengan UUD 1945; • Programbertentangan dengan UUD 1945; dan/atau • Kegiatanbertentangan dengan UUD 1945.

  7. PERSIDANGAN • Harus Diputus dalam waktu 60 hari kerja; • Tahapan Persidangan: • Pemeriksaan Pendahuluan • Pemeriksaan Persidangan • Putusan • Pembuktian: • Dokumen • Fakta

  8. AMAR PUTUSAN MENGABULKAN • mengabulkan permohonan pemohon; • menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran; • memerintahkan kepada Pemerintah untuk: • menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima; • mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

  9. AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun 2008: • pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia; • pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan; • pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; • pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

  10. TERIMA KASIH

More Related