Berjanji di Malino (3)

1. Berjanji di Malino (3) Perintah pun segera saya laksanakan. Farid Husein memang ternyata telah menyiapkan segalanya buat saya. Dalam mendiskusikan draf perjanjian damai itu saya selalu ditemani oleh saleh Latuconsina, Gubernur Provinsi Maluku. Dan, memang sangat membantu melancarkan pertemuan. Malam itu, saya benar-benar menghabiskan energi untuk meyakinkan kedua belah pihak untuk mau menerima naskah perjanjian yang ada. Saya tidak menduga sebelumnya bahwa pembicaraan akan sangat alot. Alhamdulillah, akhirnya kedua belah pihak menerimanya. Dan, inilah naskah perjanjian damai Maluku. PERJANJIAN MALUKU DI MALINO Konflik Maluku yang sudah lebih tiga tahun ini telah menyebabkan korban ribuan jiwa dan harta, kesengsaraan dan kesulitan masyarakat, membahayakan keutuhan NKRI serta menyuramkan masa depan rakyat Maluku. Karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami umat Islam dan Kristen Maluku, dengan jiwa terbuka dan hati yang tulus, serta niat untuk hidup dengan kebinekaan dalam persatuan bangsa, bersama pemerintah Republik Indonesia, sepakat mengikat diri dalam perjanjian: Mengakhiri semua bentuk konflik dan kekerasan. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, dan jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh seluruh masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas. Menolak, menentang, dan menindak segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, antara lain RMS. Sebagai bagian dari NKRI maka rakyat Maluku berhak untuk berada, bekerja, dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya, rakyat Republik Indonesia dapat berada, bekerja, dan berusaha di wilayah propinsi Maluku secara sah dan adil dengan memerhatikan dan mentaati budaya setempat. Segala bentuk organisasi, satuan, kelompok, atau laskar yang bersenjata tanpa izin di Maluku, dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku. Membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, FMK, RSM, Kristen RSM, Laskar Jihad, pengalihan agama secara paksa dan pelanggaran HAM, dan lain-lain sebagainya, demi tegaknya hukum. Mengembalikan pengungsi ke tempat semula dan segala hak-hak keperdataannya secara bertahap sesuai situasi dan kondisi. Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi mental, sosial, sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan agama serta perumahan rakyat, agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat, kekompakan dn ketegasan TNI/POLRI sesuai fungsi dan tugas masing-masing, mutlak perlu. Sejalan dengan itu, berbagai fasilitas TNI/POLRI harus dibangun, dilengkapi, dan difungsikan kembali. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat pemeluk agama di Maluku, maka segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama harus tetap menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat. Mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama, karena itu rekruitmen dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dengan tetap memenuhi syarat kualitas yang ditentukan. Perjanjian ini kami buat dengan tulus dan tekad untuk menjalankannya secara konsisten dan konsekuen. Bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan isi perjanjian ini akan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut perjanjian ini, akan dijalankan dengan agenda serta rencana sebagai berikut: Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum (Lampiran I) Komisi Sosial Ekonomi (Lampiran II) Pelaksanaan agenda dan rancangan tersebut di atas akan dilakukan oleh Tim Pemantau Nasional dan Kelompok Kerja di daerah. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di: Malino, pada tanggal 12 Februari 2002 Dalam naskah perjanjian damai Maluku ini, memang sengaja dimasukkan unsur RMS dan Laskar Jihad karena kedua belah pihak saling menyerang selama ikhtiar mewujudkan damai di Maluku. Diskusi selalu berjalan seru dan alot manakala agenda ini terangkat. Maka, jalan komprominya, kedua hal tersebut dimasukkan dalam naskah perjanjian. Poin kesebelas dalam perjanjian, dan ini sangat kusut, adalah masalah rehabilitasi Universitas Pattimura. Masalah ini dimasukkan karena bagi JK, di universitas itulah semua orang dengan latar belakang yang berbeda, bisa berbaur. Maka, bila Universitas Pattimura tidak segera direhabilitasi, tempat pembauran itu sulit sekali nantinya. Lagi pula, Unpatti itu adalah kebanggaan Maluku secara keseluruhan. Untuk mencegah terulangnya konflik, dalam paragraf akhir naskah perjanjian tersebut diperjelas bahwa pihak-pihak yang tidak menjalankan isi perjanjian ini akan diproses secara hukum. Ide ini datangnya dari Jk menjelang pengesahan naskah perjanjian ini. Ia mewanti-wanti saya agar ada peringatan yang tegas bagi siapa pun yang ingin kembali bermain api di Maluku pasca penandatanganan perjanjian damai. Begitu jalan pikiran JK saat itu. Alhamdulillah, 12 Februari 2002, di Malino, 35 orang wakil dari kelompok Muslim dan 35 orang wakil dari kelompok Kristen, 10 orang unsur mediator, dan 20 orang unsur peninjau, serentak berseru, “Setujuuu!” begitu Jk meminta persetujuan mereka mengenai naskah perjanjian damai Maluku. Prak, prak, prak, JK mengetuk meja, pertanda konflik kekerasan Maluku diakhiri. Era damai pun muncul. Penandatanganan naskah perjanjiaan damai diwakili oleh Ustad H.A Wahab Palpoke (Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku) dari kelompok Muslim dan Pendeta W.J. Hendriks (Ketua Sinode GPM) mewakili kelompok Kristen. Perjanjian Damai Maluku ini turut dihadiri oleh Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, tak ada lagi kecemasan, tak ada lagi purbasangka. Anak-anak bisa kembali bernyanyi “Ambon Manise” sembari menatap masa depan yang lebih baik. Mimpi tidak lagi dikubur. Harapan tak lagi ditenggelamkan. JK merambah semua itu.