KULIAH HAK ASASI MANUSIA

1. KULIAHHAK ASASI MANUSIA O l e h : Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., MH (Dosen) Makalah ini dapat diunduh pada alamat: www.rumahpendidikan.wordpress.com Drs. H. Syafruddin Amir, MM. (Dosen/Asdos)

2. Course OutlineHAK ASASI MANUSIA (HAM) DESKRIPSI MATA KULIAH HAM Mata kuliah ini mengkaji HAK ASASI MANUSIA (HAM) secara umum, mulai dari sejarah perkembangan pemikiran HAM, Cakupan HAM, Deklarasi Universal HAM, Ciri – cirri HAM, HAM dalam Perundang-undangan dan Pancasila, Genosoida, Kajian Konstitusi Konstitusionalisme dan Komparatif, Politik Hukum, Anak dalam pandangan Hukum dan Hak – Hak Anak

3. B. TUJUAN UMUM PERKULIAHAN Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan HAK ASASI MANUSIA (HAM) secara umum, terutama yang berkaitan dengan Sejarah perkembangan pemikiran tentang HAM, Nilai-nilai HAM, Ruang lingkup HAM, HAM dalam perspektif Teologis, HAM dalam Perundang-undangan Nasional dan Konvensi Internasional, HAM dalam realitas empirik kontemporer, Peradilan HAM, dan Strategi penegakkan HAM. Dengan pengetahuan teoretik tersebut diharapkan terjadi internalisasi nilai-nilai HAM pada mahasiswa yang pada gilirannya dapat menggugah komitmen dan kesadaran mahasiswa untuk ikut serta dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, atau setidaknya tidak melakukan pelanggaran HAM.

4. C. TUGAS PERKULIAHAN Setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas perkuliahan berupa: • Memberikan respons berupa pertanyaan, sanggahan, ataupun tanggapan dalam kegiatan perkuliahan; • Membuat laporan kegiatan perkuliahan setiap pertemuan dalam bentuk jurnal atau portofolio; • Membuat karya tulis (makalah/ artikel/ resensi/ studi kasus, dan sejenisnya) yang relevan dengan materi perkuliahan; • Mempresentasikan karya tulisnya jika diminta.

5. D. EVALUASI DAN SISTEM PENILAIAN Evaluasi dilakukan setiap saat. Hasil evaluasi dijadikan acuan perbaikan kegiatan perkuliahan. Dalam rangka perbaikan sistem perkuliahan, mahasiswa dan dosen memiliki hak dan kewajiban yang sama, antara lain menyangkut : 1. Kehadiran. Dosen dan mahasiswa yang tidak hadir karena suatu alasan yang jelas dan bisa diterima, wajib saling memberikan informasi, maksimal satu jam sebelum perkuliahan berlangsung. 2. Penyempurnaan Materi dan Sistem Perkuliahan, Yakni :

6. Bila mahasiswa menganggap materi perkuliahan tidak relevan dengan aspirasi, situasi, dan tuntutan profesi, mahasiswa dapat mengajukan materi perbaikan/ tambahan untuk didiskusikan oleh bagian akademik, dosen (team teaching), dan mahasiswa; • Bila strategi perkuliahan yang diterapkan dirasakan kurang efektif, dengan alasan yang jelas dan rasional, mahasiswa dapat mengusulkan kepada dosen yang bersangkutan agar segera melakukan penyesuaian/ perbaikan; • Bila mahasiswa merasa kurang cocok dengan dosen pengampu, dengan alasan yang jelas dan rasional, serta disepakati oleh setengah plus satu orang mahasiswa yang mengikuti kuliah dosen yang bersangkutan, diperkenankan mengajukan keberatan kepada bagian akademik, untuk dilakukan pergantian atau diupayakan alternatif lain. • Bila mahasiswa tidak puas dengan nilai yang diperoleh, mahasiswa dapat mengajukan keberatan disertai alasan dan bukti-bukti yang kuat dan logis. • Penilaian ditentukan sesuai dengan acuan akademik yang berlaku, dengan komponen-komponen dan bobot penilaian sebagai berikut: • Nilai Formatif (kehadiran, aktivitas kelas, tugas) : 40 % dari nilai total • Ujian Tengah Semester : 30 % dari nilai total • Ujian Akhir Semester : 30 % dari nilai total

7. E. REFERENSI : Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM; Memorandum OKI tentang Hak Asasi Manusia; International Committee of the Red Cross Review, Nomor 328, 1998; Berbagai Konvensi Internasional tentang HAM; seperti; Deklarasi Universal HAM (DUHAM); Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan erendahkan Martabat Manusia, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi Hak-hak Abak, dan lain-lain; Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah Internasional, Alumni, Bandung, 1999; The Geneva Conventions Of August 12 1949, International Committee Of The Red Cross; Protocols Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross; Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, YDHS bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2001; James W. Nickel, “Making Sense Of Human Rights”, diterjemahkan Titis Eddy Arini, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Gramedia, Jakarta, 1996;

8. REFERENSI LAIN: KOMNAS HAM, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1997; Buku Panduan untuk Fasilitator HAM, Jakarta, 2002; Buku Panduan untuk Fasilitator Rohaniawan HAM, Jakarta, 2002; M. Luqman Hakiem, Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia, Risalah Gusti, Surabaya, 1993; Scott Davidson, “Human Rights”, diterjemahkan A. Hadyana Pudjaatmaka, Hak Asasi Manusia, Grafiti, Jakarta, 1994; Subhi Mahmassani, “Arkan Huquq’l Insan”, diterjemahkan Hasanuddin, Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia Studi Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993; Abu A’la Al-Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta, YAPI, 1998; Baeher, Peter (et.al), Instrumen Internasional Pokok HAM, Jakarta, Yayasan Obor, 2001; Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999; E. Shobirin Nadj, Diseminasi HAM, Perspektif dan Aksi, Jakarta, CESDA-LP3ES, Jakarta 2000; James W Nickel, HAM; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal HAM, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.http://www.ipl.org. http://www.pnri.go.id. http://www.ri.go.id. http://www.dpr.go.id. http://www.komisihukum.go.id http://www.hrw.org. http://www.findlaw.com; http://www.komnasham.org; sumber dan bacaan lain yang relevan

9. PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia dari tuhan tanpa ada perbedaan, maka Hak Asasi Manusia adalah hak dari kodrati yang melekat pada diri manusia, ia bersifat universal serta abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama tanpa perbedaan jenis kelamin, RAS, bangsa, pandangan politik, status sosial dan posisi lainnya. Pengabaian dan perampasannya mengakibatkan hilang harkat dan martabatnya sebagai manusia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia yang bersifat historis dan dinamis berkembang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

10. UNSUR-UNSUR HAK : 1. Mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegang hak 2. Hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan 3. Mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut 4. Bobot atau hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam hubungannya dengan norma-norma lain.

11. CIRI-CIRI HAK : • Merupakan pertimbangan2 berprioritas tinggi yang penting (high priority) • Hak tersebut baku (definiteness) dilihat dari right-holders maupun (high priority) • Hak tersebut memiliki kemengikatan (bindingness)

12. JENIS -JENIS HAK • Hak moral: hak dibenarkan berdasarkan etika atau nilai - nilai moral • Hak hukum: hak yang tertulis di dalam hukum domestik dan diterapkan didalam pengadilan domestik • Hak asasi manusia: hak yang dikenal dalam hukum internasional yang merupakan hasil konsensus dari komunitas internasional yang melekat dalam manusia

13. CIRI-CIRI KHUSUS DARI HAK ASASI MANUSIA • Melekat • Universal • Tak dapat dicabut • Tidak dapat terbagi • Saling tergantung

14. Cakupan Hak Asasi Manusia • Hak sipil dan politik • Hak ekonomi dan sosial • Hak individual • Hak kolektif • Hak untuk ikut serta dalam pembangunan

15. DEKLARASI UNIVERSALHAK ASASI MANUSIA • Hak untuk mendapatkan perlakuan sama dan bebas dari diskriminasi • Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi • Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia • Hak untuk mendapatkan persamaan di dalam hukum • Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengadilan • Hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi • Kebebasan memiliki kepercayaan dan beragama

16. DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA • Kebebasan mengeluarkan pendapat • Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul secara damai • Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan • Hak untuk mendapatkan keamanan sosial • Hak untuk kesempatan kerja • Hak untuk mendapatkan tingkat hidup yang layak • Hak untuk mendapatkan pendidikan

17. ENAM PAKTA UTAMAHAK ASASI MANUSIA • Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) • Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) • Konvensi memgenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (CERD) • Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) • Konvensi hak - hak anak (CROC) • Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (CAT)

18. FUNGSI HAK • Menurut teori kepentingan (interest theories) hak berfungsi untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan. • Menurut teori keinginan (will theories) hak berfungsi untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan.

19. KERANGKA TEORIKEBERADAAN HAK • Teori Pemberian Hak (entitlements) • Teori Pemberian Hak Plus (entitlements-plus theory) • Teori Pemberian Hak yang Diimplementasikan Menurut Hukum (legally imlpemented entitlements theory)

20. HAK ANAK-ANAK ANAK-ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM • Anak - anak sebagai kekayaan Ayah • Anak - anak sebagai makhluk yang tergantung membutuhkan perlindungan dan perawatan • Anak - anak sebagai manusia memiliki hak - hak dan tanggung jawab

21. Anak - anak adalah manusia. Sebagai manusia mereka memiliki seluruh hak asasi manusia. Akan tetapi terdapat ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku khusus pada anak - anak sebagai anak

22. 1979 Tahun Internasional Anak - anak 1989 Konvensi Hak Anak 1990 Indonesia meratifikasi CROC pada 5 September 2003 CROC diratifikasi oleh 192 negara – semua kecuali Somalia dan Amerika

23. TIGA PRINSIP DASAR • Prinsip kepentingan yang terbaik (pasal 3) • Prinsip partisipasi (pasal 12 ) • Prinsip bimbingan orangtua (pasal 5 &18)

24. KETENTUAN UMUM DALAMCROC (KONVENSI ANAK-ANAK) • Definisi dari anak - anak (pasal 1) • Hak untuk menikmati secara penuh tanpa diskriminasi (pasal 2) • Wajib untuk diketahui secara luas (pasal 42) • Hak - hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya

25. HAK - HAK SIPIL DAN POLITIK • Hak - hak berhubungan dengan kehidupan anak, identitas dan keluarga • Hak - hak yang berhubungan dengan kehidupan dan aktivitas sipil dan politik • Hak sipil dan politik lainnya

26. HAK - HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA • Tindakan “untuk memaksimalkan semaksimal tersedianya seluruh sumber daya ” (pasal 4) • Media massa (pasal 17 ) • Anak - anak cacat (pasal 23) • Anak - anak yang secara etnis, bahasa dan agamanya minoritas serta anak - anak penduduk asli (pasal 30)

27. MELINDUNGI ANAK DARI PELECEHAN & PENELANTARAN • Penganiayaan dan penelantaran oleh orang tua, walinya atau yang memeliharanya (pasal 19) • Ekploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya (pasal 32 ) • Penggunaan gelap obat - obatan narkotika dan zat - zat psikotropika (pasal 33) • Eksploitasi dan pelecehan seksual (pasal 34) • Penculikan, penjualan dan perdagangan (pasal 35) • Bentuk lain dari hal - hal yang merugikan kesejahteraan anak (pasal 36)

28. HUBUNGAN DENGAN BAGIAN LAIN DARI HUKUM INTERNASIONAL • Konvensi mengenai pengungsi (pasal 22) • Hukum humaniter internasional (pasal 38) • Perlindungan hak anak yang ada dalam pakta internasional lainnya (pasal 41)

29. PROTOKOL TAMBAHAN • Usia diperbolehkan ikut dinas militer • Perdagangan dan penggunaan anak - anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial

30. KETENTUAN PAKTAYANG LAIN • Kovenan internasional hak - hak sipil dan politik • Kovenan internasional hak - hak ekonomi, sosial dan budaya • Konvensi Genewa yang berhubungan dengan perlindungan warga sipil pada saat perang

31. KEWAJIBAN - KEWAJIBAN INDONESIA • Menghormati hak - hak anak : mencegah pelanggaran terhadap seluruh hak - haknya • Melindungi hak - hak anak : mencegah pelanggaran dari pihak lain • Memenuhi hak - hak anak : mengadopsi seluruh tindakan yang dibutuhkan

32. TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MEMAJUKAN HAK ANAK  Mekanisme hukum, undang-undang dan lembaga hukum  Aksi politik  Lembaga nasional HAM  Rencana aksi nasional HAM  Kepemimpinan masyarakat  Informasi dan pendidikan

33. ATURAN-ATURAN HUKUM • Kerangka kerja resmi yang baik untuk hukum - hukum dan institusi - institusi resmi dan cara kerjanya • Memasukan CROC menjadi hukum nasional • Hukum - hukum yang melindungi anak dari penganiayaan dan penelantaran • Hukum yang berlaku mutlak untuk para korban

34. PENGADILAN • Bertanggung jawab terhadap penegakan hukum • Mendengar dan memutuskan perselisihan • Menangani kasus yang berhubungan dengan anak - anak : Kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3) Untuk lebih cenderung mendengarkan pandangan anak (pasal 12) Memperlakukan anak secara bermartabat (pasal 40)

35. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH • Pemerintah berkewajiban untuk menjamin dipertahankannya aturan hukum. • Hukum pidana dapat juga dipakai untuk melindungi pihak yang lemah dan rentan dalam situasi HAM. • Pemerintah tidak dapat berpangku tangan dan membiarkan kekerasan berlangsung tanpa hukuman.

36. TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MEMAJUKAN HAK ANAK  Mekanisme hukum, termasuk undang- undang dan lembaga hukum  Aksi politik  Lembaga nasional HAM  Rencana aksi nasional HAM  Kepemimpinan masyarakat  Informasi dan pendidikan

37. LEMBAGA-LEMBAGA NASIONAL HAM  Didirikan berdasarkan undang-undang, bersifat independen, dan memiliki mandat yang luas.  Melengkapi peran pengadilan.  Dapat menangani pengaduan individu  Dapat melakukan penyelidikan- penyelidikan sendiri.  Dapat menangani berbagai persoalan sistemik  Dapat membuat rekomendasi untuk pemerintah

38. KEBUTUHAN UNTUK MERUBAH SIKAP  Hukum mempromosikan HAM dan sampai tingkat tertentu mempengaruhi perilaku  Kepemimpinan masyarakat : formal dan informal  Pendidikan dan informasi untuk menangani berbagai persoalan yang mendasar selama ini  Penggunaan media yang efektif  Dialog antar berbagai kelompok masyarakat

39. PRINSIP-PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM 1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 2. Persamaan dalam Hukum (Equalitybefore the Law) 3. Asas Legalitas (Due Process of Law) 4. Pembatasan Kekuasaan 5. Organ-Organ Eksekutif Yang Bersifat Independen

40. 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 7.Peradilan Tata Usaha Negara 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia 10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat): 11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat) 12. Transparansi dan Kontrol Sosial 13. Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa

41. HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA DAN UUD 1945 • DALAM PANCASILA • Sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah hak kebebasan memeluk agama. • Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, adalah hak kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. • Sila ke-3 “Persatuan Indonesia”, adalah hak atas status kewarganegaraan yang dan bertempat tinggal serta berpenghidupan layak. • Sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, adalah hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan menyampaikan pendapat di muka umum. • Sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adalah hak hidup sejahtera lahir dan batin.

42. DALAM UUD 1945 • Kesamaan hak di hadapan hukum Pasal 27 ayat (1). Menyatakan kesamaan kedudukan warga negara tanpa pengecualian.hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2). menyatakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang laya. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyata. • Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Pasal 28. menetapkan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan sebagainya. pasal ini mencerminkan kedemokratisan negara Indonesia. • Kemerdekaan memeluk agama Pasal 29 ayat (1). Menyatakan tentang kebebasan meyakini dan memeluk agama tanpa paksaan, dengan senantiasa berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. • Hak dan kewajiban membela diri Pasal 30 ayat (1). Menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

43. Hak mendapat pangajaran Pasal 31 ayat (1). Menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. • Kebudayaan Nasional Indonesia Pasal 32. menetapkan agar agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pengertian kebudayaan bangsa itu ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat di daerah-daerah di seluruh Indonesia. • Kesejahteraan sosial Pasal 33 dan 34. berisi: A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

44. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAMPrinsip Dasarnya meliputi 1. Hak Untuk Hidup (Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 UU tersebut) 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10 ayat 1 dan 2) 3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16) 4. Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17, 18 ayat 1,2,3,4,5, dan Pasal 19) 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20,21,22,23,24,25,26, dan 27)

45. 6. Hak Atas Rasa Aman (Pasal 29,30,31,32,33,34, dan 35 ) 7. Hak Atas Kesejahteraan (Pasal 36,37,38,39,40,41, dan 42) 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan. (Pasal 43 dan 44) 9. Hak Wanita (Pasal 45,46,47,48,49,50, dan 51) 10. Hak Anak (Pasal 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, dan 66)

46. Kewajiban Dasar Manusia dalam UU HAM 1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan mengenai HAM, baik tertulis maupun tak tertulis serta hukum internasional yang diterima di Indonesia. (Pasal 67) 2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Pasal 68) 3. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain, baik yang yang bersifat moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 69)

47. 4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk memeliharanya. (Pasal 69) 5. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh UU. Untuk menjamin tentang keadilan dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. (Pasal 70)

48. Penegasan HAM dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN • Menegakkan Hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM (BAB IV SUBBAB A Butir 3) • Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM dalam bentuk UU sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa (BAB IV SUBBAB A Butir 4) • Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. (BAB IV SUBBAB A Butir 9) • Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. (BAB IV SUBBAB A Butir 10)

49. PREDIKAMENTA INDONESIANA - Perkembangan ilmu dan teknologi dan akseleratif- Proses-proses globalisasi- Perkembangan cepat ekonomi dan pasar bebas- Interaksi kultural dan pergeseran nilai- Perubahan sikap dan perilaku Social Issues • Hak Asasi Manusia. • Kemiskinan, Kesenjangan, sosial dan keadilan sosial. • Kejahatan,narkotika, minuman keras, terorisme, premanisme. • Protes masyarakat dan “urban riots” (hooliganism / bonek). • Mutu SDM, Pendidikan,perlindungan anak dan wanita. • Transformasi demografik. • Penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan. • Kerusakan ekologis. KRISIS MORAL (Carfe Diem) 1.Dekadensi Moral 2.Kerakusan,Materialis,Hedonis 3.Kemiskinan Spiritual Krisis Identitas (Krisis Harga diri) KRISIS NILAI: - Pengutamaan Rasionalitas - Otonomi Subjek berlebihan - Otoritas tradisi dan agama memudar - Kebaikan dan kebenaran hanya sededar option saja, keputusan dilandaskan pertimbangan cost of benefit - hati nurani menumpul Krisis Hukum Krisis Kepercayaan Krisis Legitimasi Krisis Ekonomi KEMUNGKINAN RESPONS: - Puritan/Konservatif/isolasi - Permisif/Indifferent - Komitmen Tantangan Survival Tawaran Comfort

50. HUKUM KONSTITUSI DANLEMBAGA NEGARA • PENGERTIAN KONSTITUSI • Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government) • Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) • Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi ketetanegaraan (the form of institutions and procedures) • Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau • Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa • Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang • Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kahidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. NEGARA “Organisasi Kekuasaan“ Power Tends to corrupt