Kode Etik PNS & Kode Etik Kementrian Keuangan

1. Kode Etik PNS &Kode Etik Kementrian Keuangan

2. Etika PNS (KB.4) • PegawaiNegeriSipil di sampingwajibmelaksanakandanmenerapkankodeetikPegawaiNegeriSipil, jugawajibmenjunjungtingginilai-nilaidasarbagiPNS yang diaturdalampasal 6 PP No. 42 Tahun2004. • Adapunnilai-nilaidasar yang harusdijunjungtinggiolehPNS meliputi: • KetakwaankepadaTuhan Yang MahaEsa; • KesetiaandanketaatankepadaPancasiladanUndang-UndangDasar 1945; • Semangatnasionalisme; • Mengutamakankepentingannegara di ataskepentinganpribadiataugolongan; • Ketaatanterhadaphukumdanperaturanperundang-undangan; • Penghormatanterhadaphakasasimanusia; • Tidakdiskriminatif; • Profesionalisme, netralitas, danbermoraltinggi; • Semangatjiwakorps.

3. 2.Kode etik PNS • Kode etik PNS tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2004 bertujuan meningkatkan kualitas PNS yaitu mewujudkan PNS yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memilki kepekaan, tanggap, dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. • Kode etik PNS juga bertujuan untuk PNS yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah RI. • Kode etik PNS yang tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2004 meliputi etika PNS dalam bernegara, bermasyarakat, berorganisasi terhadap diri sendiri dan etika PNS terhadap sesama PNS

4. A.Dasar Hukum Ditetapkannya Kode Etik PNS • DasarhukumditetapkannyaKodeEtikPegawaiNegeriSipiladalahberdasarkan: • Pasal5 ayat (2), pasal 27 ayat (1), danpasal 28 UUD 1945; • Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokokKepegawaiansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 43 Tahun 1999; • Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah; • Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang BersihdanBebasKorupsi, Kolusi, danNepotisme; • PeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturanDisiplinPegawaiNegeriSipil. Telahdiubahdengan PP.53/2010

5. B.PELAKSANAN KODE ETIK PNS • Etika PNS dalam bernegara (7 point) • Etika PNS dalam berorganisasi (8 point) • Etika PNS dalam bermasyarakat (7 point) • Etika PNS terhadap diri-sendiri • Etika PNS terhadap sesama PNS

6. Lain-Lain Penting juga lo… C.PenegakanKodeEtikPegawaiNegeriSipil • Berdasarkanpasal 16 dari PP No. 42 Tahun 2004, dinyatakanbahwaPegawaiNegeriSipil yang melakukanpelanggarankodeetik, selaindikenakansanksimoral, dapatdikenakantindakanadministratifsesuaidenganperaturanperundang-undanganyaituhukumandisiplin PNS D.PembentukanMajelisKodeEtik • Untukmenegakkankodeetik, padasetiapinstansidibentukMajelisKodeEtik. • PembentukanMajelisKodeEtikditetapkanolehPejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. • dst

7. .Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil • Adapun butir-butir Etika Pegawai Negeri Sipil tersebut yang meliputi etika PNS dalam : • Bernegara, • Berorganisasi, • Bermasyarakat • Terhadap diri sendiri, dan • Terhadap sesama PNS

8. E.Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi • Dalam pasal 13 dan pasal 14 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 diatur tentang Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi sebagai berikut: • Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menerapkan Kode Etik Instansi; • Organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing; • Kode etik Instansi ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.

9. 3.Peraturan disiplin PNS • Berdasarkan pasal 30 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS. Dalam Pasal 3 dari PP No. 53 Tahun 2010 ditegaskan bahwa setiap PNS wajib mematuhi kewajiban yang harus ditaati, dan dalam Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 berisi larangan yang tidak boleh dilanggar PNS. • Selanjutnya setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan PNS yang melanggar pasal 3 dan pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 merupakan pelanggaran disiplin PNS

10. 4.Etika PNS ygtertuangdalamKetentuanPokok-PokokKepeg • KEWAJIBAN MENGANGKAT SUMPAH/JANJI PADA SAAT PENGANGKATAN MENJADI PNS • KEWAJIBAN MENGANGKAT SUMPAH/JANJI JABATAN NEGERI • KEWAJIBAN PNS DLM PSL 4,5 DAN 6 UU NO.43/1999 • Wajibdantaatsepenuhnyakepada PS,UUD’45, NKRI • Mentaatimentaatisegalaperaturanperundang-undangan yang berlakudanmelaksanakantugaskedinasan • Wajibmenyimpanrahasiajabatankecualidiperintahkandengan UU

11. 5.Prinsip-prinsip Moral PNS • Profesionalisme • Integritas moral yang tinggi • Tanggung jawab terhadap kepentingan publik • Berpihak kepada kebenaran dan kejujuran • Bertindak secara adil • Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

13. KodeEtik di LingkunganKemen.Keu

14. PedomanPenyusunan & PenetapanKodeEtik PNS dilingKemenkeu. • Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kode Etik PNS yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK. 01/2007 ; • Selanjutnya, ditegaskan bahwa tujuan ditetapkannya kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan adalah: • Meningkatkan disiplin PNS • Menjamin terpeliharanya tata tertib, • Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kondusif, • Menciptakan dan memelihara kondisi kerja profesional, dan • Meningkatkan citra dan kewajiban kinerja PNS.

15. Prinsipdasarmenyusunkodeetik ? • Adapunprinsip-prinsipdasarmenyusunkodeetikadalah: • Tidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan yang mengaturtentangkodeetikPNS • Disusundi dalambahasa yang mudahdipahamidandiingat, dan • Dijabarkansesuaidengankondisidankarakteristikmasing-masingunit eselon I. • Selanjutnyamateridasar yang tertuangdalamkodeetiksekurang-kurangnyamemuat • 1)Tujuan, 2) kewajibandanlarangan, dan 3) sanksi. • ApabilaPNS terbuktimelakukanpelanggarankodeetik, selaindikenakansanksi moral dapatdikenakantindakanadministratifyaituhukumandisiplin PNS yang diaturdalamPP No.53 Tahun 2010 dalamhalterjadinyapelanggarandisiplin PNS.

16. TERIMA KASIH Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo