1 / 18

Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta, 20 10

KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Tahun 2011. Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta, 20 10. 1. Pokok Bahasan. A. Sekilas Program BOS. B. Kebijakan Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2011. A. Sekilas Program BOS. 1/2. Dasar Pertimbangan.

amber
Download Presentation

Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta, 20 10

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Tahun 2011 KementerianPendidikanNasional Jakarta, 2010 1

  2. Pokok Bahasan A Sekilas Program BOS B Kebijakan Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2011

  3. A Sekilas Program BOS

  4. 1/2 DasarPertimbangan UU No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Pasal 34: • Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. • Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. • Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembagapendidikanPemerintah, pemerintahdaerah, danmasyarakat. Pasal 51: • Pengelolaansatuanpendidikandasardilaksanakandenganprinsipmanajemenberbasissekolah/madrasah ManajemenBerbasisSekolah/Madrasahadalahbentukotonomimanajemenpendidikanpadasatuanpendidikan, yang dalamhalinikepalasekolah/madrasahdandibantuolehkomitesekolah/madrasahdalammengelolapendidikan.Sekolahmemilikikeleluasaandalammengelolasumberdankegiatansekolah, secaramandiriuntukmemenuhikebutuhanspesifiksekolahdenganprinsipefisiensi, transparansidandapatdipertanggungjawabkan.

  5. 2/2 DasarPertimbangan PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3:Biayapendidikanterdiridari: • Biaya Satuan Pendidikan a. Biaya Investasi b. Biaya Operasi c. Bantuan Biaya Pendidikan d. Beasiswa • Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan • Biaya Pribadi Peserta Didik Pasal 5: Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

  6. Tujuan Program BOS Umum : Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Khusus: • Membebaskan seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). • Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. • Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta.

  7. Kontribusi BOS Dalam Pemenuhan Biaya Operasi Sekolah *) PERMENDIKNAS No. 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) **) Rata-rata unit cost BOSdiKabupaten .

  8. Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2005- 2010 Kementerian Pendidikan KEUNTUNGAN • Perencanaan mudah dan cepat karena dialokasikan via DIPA Provinsi. • Penyaluran dana ke sekolah cepat dan seragam antara sekolah negeri dan swasta. • Dana disalurkan sebagai hibah. • Peran Pemerintah Provinsi dominan. • Monitoring dan evaluasi mudah dan cepat. Info jumlah anggaran tiap provinsi berdasar pada jumlah sekolah dan siswa Alokasi Anggaran Tim Managemen BOS Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Konsolidasi jumlah sekolah dan siswa tiap provinsi Transfer dana Ke rekening sekolah (block grant) KELEMAHAN • Belum memenuhi amanat PP 38/2007 (urusan pendidikan dasar adalah kewenangan Kab./Kota). • Peran Kab./Kota minim. • Tidak ada sinkronisasi BOS dengan program Pemda Kab./Kota. Informasi jumlah siswa Sekolah

  9. B Kebijakan Pengalihan Penyaluran Dana BOS Tahun 2011

  10. Kebijakan Pengalihan Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2011 • PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota: “...MulaiTahun 2011, Dana BOS yang selamainidianggarkanmelaluianggaranKementerianPendidikanNasionalakandipindahkankedanapenyesuaian, dimanadana BOS tersebutakandisalurkanlangsungdariKasNegarakeKas Daerah kemudianakandisalurkanlangsungkerekeningsekolahdenganmengikutimekanisme APBD...” “...urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar...” • Rencana Kerja Pemerintah 2011:

  11. Landasan Hukum Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2011 Payunghukummekanisme penyalurandana BOS melaluitransferkedaerah UU No. 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Mengaturpenetapan jumlah dan mekanisme transferdanaBOS dariKasUmum Negara keKasUmum Daerah PERMENKEU No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Penyesuaian untuk BOS bagi Kab./Kota 2011 Mengaturpenetapan jumlah dan penggunaandana BOSditingkatSekolah PERMENDIKNAS No. 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 SEB Mendagri-Mendiknas No.900/5106/SJ/2010 No. 02/XII/SEB/2010 Mengaturmekanisme transferdana BOSdariKasUmum Daerah keSekolah

  12. Prinsip Dasar Dana BOS Tahun 2011 • Pengalihan mekanisme penyaluran Dana BOS tidak mengubah prinsip dasar pengelolaan Dana BOS di sekolah. • BOS tidak terlambat disalurkan ke sekolah setiap Triwulan-nya. • Penyaluran dana BOS dalam bentuk uang tunai(tidak dalam bentuk barang), tepat jumlah, dan tepat sasaran. • BOS tidak digunakan untuk kepentingan di luar BOS. Petunjuk pelaksanaan/ penggunaan tetap berpedoman pada Panduan Kemendiknas. • Pengalihan penyaluran bukan berarti sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan BOSDA. • Penyaluran Dana BOS ke Sekolah tidak perlu menunggu pengesahan APBD. • Disamping menyediakan BOSDA, Kab./Kota harus menyediakan dana untuk manajemen Tim BOS Kab./Kota (termasuk monitoring dan evaluasi) • Kewenangan mengelola dana BOS tetap berada di sekolah (prinsip Manajemen Berbasis Sekolah).

  13. Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2011 Kementerian Pendidikan Kas Umum Negara KEMENKEU Info jumlah sekolah dan siswa tiap Kab./Kota • Alokasi anggaran: • per Kab./KotaPMK • per SekolahPERMENDIKNAS Kas Umum Daerah KAB./KOTA (BUD/PPKD) • info jumlah sekolah dan siswa tiap Kab./Kota • info kekurangan/ kelebihan dana SEB Mendagri-Mendiknas 2 • SP2D • transferke BPP 3 • RKA • SPM Dinas Pendidikan (BPP & KPA) 1 transfer dana Catatan: PMK : Peraturan Menteri Keuangan BUD : Bendahara Umum Daerah PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah RKA : Rencana Kegiatan & Anggaran SP2D : Surat Persetujuan Pembayaran Dana KPA : Kuasa Pengguna Anggaran SPM :Surat Perintah Membayar BPP : Bendahara Pengeluaran Pembantu 4 transfer dana Sekolah Negeri Sekolah Swasta

  14. Titik Kritis, Potensi Masalah, dan Solusi BUD/PPKD sekolah swasta 1 BUD/PPKD BPP/Dinas Pend. 2

  15. Titik Kritis, Potensi Masalah, dan Solusi Lanjutan BUD/PPKD BPP/Dinas Pend. 3 BPP/Dinas Pend. Sekolah Negeri 4

  16. Langkah Untuk Menjamin Akuntabilitas Pelaksanaan BOS di Tingkat Sekolah • Disusun Buku Panduan Pengelolaan BOS, selanjutnya didistribusikan dan disosialisasikan ke seluruh sekolah. • Diadakan Pelatihan Perencanaan dan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah. • Peningkatan pengawasan oleh Komite Sekolah dan oleh Inspektorat Daerah, Itjen, BPKP, BPK dan masyarakat. • Penguatan monitoring dan evaluasi oleh Kemdiknas dan Dinas Pendidikan. • Penguatan unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat untuk BOS 2011 melalui toll free 177. • Diterapkan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan.

  17. Sasaran Program BOS 2011 17

  18. ...pendidikan hari esok harus lebih baik dari hari ini... Insya Allah

More Related