1 / 21

HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI

HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI. OLEH: PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 19800308 200212 2002. DASAR POLIGAMI. Al-Quran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990. AL-QURAN. QS. AN-NISAA : 3

alina
Download Presentation

HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PERKAWINANPOLIGAMI OLEH: PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 19800308 200212 2002

  2. DASAR POLIGAMI • Al-Quran • Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974, • PP Nomor 9 Tahun 1975, • PP Nomor 10 Tahun 1983 dan • PP Nomor 45 Tahun 1990

  3. AL-QURAN • QS. AN-NISAA : 3 “Dan jikakamutakuttidakakandapatberlakuadilterhadap (hak-hak) perempuanyatim (bilamanakamumengawininya), makakawinilahwanita-wanita (lain) yang kamusenangi: dua, tigaatauempat. Kemudianjikakamutakuttidakakandapatberlakuadil, maka (kawinilah) seorangsaja, ataubudak-budak yang kamumiliki. Yang demikianituadalahlebihdekatkepadatidakberbuataniaya.”

  4. Al-Qur’an surat An-Nisaa’ [4]: 129 • “Dan kamusekali-kali tidakakandapatberlakuadildiantaraisteri-isteri(mu), walaupunkamusangatinginberbuatdemikian, karenaitujanganlahkamuterlalucenderung (kepada yang kamucintai), sehinggakamubiarkan yang lain terkatung-katung...”

  5. UU Nomor 1 Tahun 1974 • Pasal 3 ayat (2), yang menyatakanbahwa "Pengadilandapatmemberiizinkepadaseorangsuamiuntukberisterilebihdariseorangapabiladikehendakiolehpihak-pihak yang bersangkutan".

  6. UU Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkanpoligamiasalkansyarat-syarattertentudipenuhi. Seorangsuami yang inginberpoligamiharusmengajukanpermohonankepadaPengadilan (Pasal 4:1).

  7. ijinuntukmenikahlagidapatdiberikanjikasalahsatudarisyaratalternatifdipenuhiPasal 4 ayat (2): a. istritidakdapatmenjalankankewajibannyasebagaiistri; b. istrimendapatcacatbadanataupenyakit yang tidakdapatdisembuhkan; c. istritidakdapatmelahirkanketurunan.

  8. Selainmemenuhisalahsatusyarattersebut, semuasyaratkumulatifdibawahharusdipenuhiPasal 5 ayat(1): a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanyakepastianbahwasuamimampumenjaminkeperluan-keperluanhidupistri-istridananak-anakmereka; c. adanyajaminanbahwasuamiakanberlakuadilterhadapistri-istridananakanakmereka.

  9. PP Nomor 10 tahun 1983 pejabatdari PNS yang bersangkutanakanmemberikanijinapabilaternyata : 1. Tidakbertentangandenganajaranatauperaturan agama yang dianutolehPegawaiNegeriSipil yang bersangkutan. 2. Memenuhisyaratalternatifdansemuasyaratkomulatif 3. Tidakbertentangandenganperaturan yang berlaku. 4. Tidak bertentangan dengan akal sehat. 5. Tidakadakemungkinanmengganggutugaskedinasan yang dinyatakandalamsuratketeranganatasanlangsungPegawaiNegeriSipil yang bersangkutan, serendah-rendahnyapejabateselon IV atausetingkatdenganitu.

  10. PP Nomor 10 Tahun 1983 mempersulitPegawaiNegeriSipil (PNS) untukterlibatdalamperkawinanpoligami. PNS laki-laki yang mauberpoligamidan PNS perempuan yang maumenjadiistrikedua/ketiga/keempatseorang yang bukan PNS harusmemperolehijindaripejabat (Pasal 4:1 & 3). PNS perempuantidakbolehmenjadiistrikedua/ketiga/keempatseorang PNS (Pasal 4:2).

  11. PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakanrevisi PP Nomor 10 Tahun 1983. PadabulanDesember 2006, PresidenSusiloBambangYudhoyonomeminta PP tersebutdirevisikembalisupayaperaturan yang adatentangpoligamimencakupbukanhanya PNS tetapijugapejabatnegara, pejabatpemerintahdanmasyarakatumum. PresidenRepublik Indonesia jugaberencanamemperketatsanksikepadapelanggar PP

  12. POLIGAMI SEBAGAI BENTUK PENGUNGGULAN LAKI-LAKI TERHADAP PEREMPUAN • Poligamipadahakekatnyamerupakanbentukpengunggulankaumlaki-lakidanpenegasanbahwafungsiistridalamperkawinanadalahhanyauntukmelayanisuami. Inibisaterlihatdarialasan yang dapatdipakaiolehPengadilan Agama untukmemberiizinsuamimelakukanpoligami (karenaistricacatbadan, tidakdapatmenjalankankewajibannyasebagaiistridantidakdapatmelahirkanketurunan).

  13. Dampak yang umumterjaditerhadapistri yang suaminyaberpoligami a. Timbulperasaan inferior, menyalahkandirisendiri, istrimerasatindakansuaminyaberpoligamiadalahakibatdariketidakmampuandirinyamemenuhikebutuhanbiologissuaminya. b. Ketergantungansecaraekonomikepadasuami. Adabeberapasuamimemangdapatberlakuadilterhadapistri-istrinya. Tetapiseringkali pula dalamprakteknya, suamilebihmementingkanistrimudadanmenelantarkanistridananak-anaknyaterdahulu. Akibatnyaistri yang tidakmemilikipekerjaanakansangatkesulitanmenutupikebutuhansehari-hari.

  14. Lanjutan….. c. Hal lain yang terjadiakibatadanyapoligamiadalahseringterjadinyakekerasanterhadapperempuan, baikkekerasanfisik, ekonomi, seksualmaupunpsikologis. d. Yang paling mengerikan, kebiasaanberganti-gantipasanganmenyebabkansuami/istrimenjadirentanterhadappenyakitmenularseksual (PMS) danbahkanrentanterjangkit virus HIV/AIDS.

  15. Lanjutan…. e. Selainitu, denganadanyapoligami, dalammasyarakatseringterjadinikahdibawahtangan, yaituperkawinan yang tidakdicatatkanpadakantorpencatatannikah (Kantor CatatanSipilatau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidakdicatatkandianggaptidaksaholehnegara, walaupunperkawinantersebutsahmenurut agama. Bilainiterjadi, maka yang dirugikanadalahpihakperempuannyakarenaperkawinantersebutdianggaptidakpernahterjadiolehnegara. Iniberartibahwasegalakonsekwensinyajugadianggaptidakada, sepertihakwarisdansebagainya.

  16. KEWAJIBAN SUAMI YG BERPOLIGAMI • Pasal 5 ayat 1 (point b) UU no.1/1974 menyebutkan: salahsatusyarat yang harusdipenuhisuami agar permohonanpoligaminyadisetujuiPengadilanadalahadanyakepastianbahwasuamimampumenjaminkeperluan-keperluanhidupistri-istridananak-anakmereka.

  17. LANJUTAN……….. • Pasal 41 (poin c dan d) PeraturanPemerintah RI No. 9/1975 tentangPelaksanaan UU No.1/1974 jugamenyebutkanbahwaPengadilandapatmemeriksaadaatautidakadanyakemampuansuamiuntukmenjaminkeperluanhidupistri-istridananak-anak, denganmemperlihatkan: a. suratketeranganmengenaipenghasilansuami yang ditanda- tanganiolehbendaharatempat suamibekerja ; ataub. suratketeranganpajakpenghasilan, atau;c. suratketerangan lain yang dapatditerima Pengadilan.

  18. LANJUTAN……….. • pasal 42 ayat 1 PP No.9/1975…Padasaatprosespemeriksaanataspenghasilansuami, istriharushadir • Pasal 34 (ayat 1) UU No.1/1974 yang mengaturmasalahhakdankewajibansuamiistrimenyebutkan: Suamiwajibmelindungiistrinyadanmemberikansegalakeperluanhidupberumahtanggasesuaidengankemampuannya.

  19. PP No. 9/1974 pasal 41 poin d yang padaintinyamenyatakanbahwaistridapatmeminta agar Pengadilanjugamemeriksaadaatautidakadanyajaminanbahwasuamiakanberlakuadilmemenuhikewajibannyadenganmemerintahkansuamimembuatsuratpernyataanataujanjisecaratertulis. • Jaminanbahwasuamiakanberlakuadilterhadapistri-istridananak-anakmerekadapatditunjukkandenganmembuatsuratpernyataanataujanjidarisuami (pasal 41 poin d, PP No. 9/1975).

  20. PROSES BERACARA BERPOLIGAMI Adapun proses dalam acara pengadilan agama dimana dalam pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 harisetelahditerimasuratpermohonanbesertalampiran-lampirannya. Apabilapengadilanberpendapatbahwacukupalasanbagipemohonuntukberistrilebihdarisatumakapengadilanmemberikanputusannya yang berupaijinuntukberistrilebihdariseorang.

  21. SATU LEBIH BAIK

More Related