KEBIJAKAN PENGANGGARAN Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.

KEBIJAKAN PENGANGGARANDr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi. • Historis Keuangan Negara • Perkemb KeuNeg masa krisis • APBN dan Dasar Hukum • Struktur dan Format APBN • Kesepakatan DPR dan Pemerintah • Siklus APBN • Strategi mencapai Fiskal berdaya tahan dan berkelanjutan • Strategi memelihara Fiskal yang berkelanjutan • Konsolidasi lebih lanjut Anggaran Negara didiksusetyo

Pendahuluan • Menempatkan kebijakan sosial-ekonomi sebagai prioritas utama dalam alokasi sumber daya dan kapital • Kebijakan Keuangan Negara berfungsi dalam mencapai keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi, fungsi alokasi • Pengalaman pertumbuhan ekonomi pada jalur yang cepat periode70-90an didiksusetyo

Pendahuluan … • Struktur ekonomi didukung industri maknufaktur berorientasi ekspor, tabungan domestik, investasi langsung, pengendalian inflasi, dan defisit NP rendah • Intervensi yg berlebihan dan monopoli impor • Tingginya kredit macet (non performing loan) • Utang yg tinggi sekitar 100% dari PDB (apakah lampaui batas psikologis) • Rupiah terdepresiasi, naiknya pembayaran tingkat bunga domestik, beban utang naik tajam, shg memburuknya keadaan keuangan dan institusi finansial didiksusetyo

Perkemb KeuNeg Masa Krisis • Masa krisis keuangan, surplus APBN menunda proyek-proyek infrastruktur, memangkas program-program pembangunan, dan memperluas cakupan pajak PPnBM • Menerapkan paket kebijakan mengembalikan kepercayaan masyarakat • Kebijakan fiskal dgn prinsip anggaran berimbang, bersifat ekspansif • Kondisi fiskal memburuk, penerimaan rendah dan depresiasi rupiah yang tajam • Upaya penguatan fiskal sisi penerimaan dan pengeluaran mengalami distorsi kebijakan • Rekomendasi untuk memasukkan dana off-budget ke APBN didiksusetyo

APBN dan Dasar Hukum • APBN: manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah + DPR • APBN disusun dgn memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, kondisi ekonomi nasional & global dan pelaksanaan APBN sebelumnya • Dasar hukum pasal 23 ayat 1, 2, 3 amandemen UUD 1945; (GBHN), RPJP & RPJM, RKP • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Pembahasan APBN oleh DPR+Pemerintah didiksusetyo

Struktur dan Format APBN • APBN merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggara negara 12 (dua belas) bulan • Periode 1 April-31 Maret berubah ke periode kalender 1 Januari-31 Desember • Struktur dan format memuat jenis transaksi berkaitan dgn rencana kegiatan penyelenggaran negara terhadap posisi keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun • Rencana kerja dituangkan dalam angka-angka yg dikategorikan ke dalam pendapatan negara & hibah, belanja negara, dan pembiayaan anggaran didiksusetyo

Struktur dan Format APBN…cont • Secara ekonomi ada tiga kel: Pos pendapatan dan hibah, pos belanja negara, dan pembiayaan anggaran • Sebelum sampai TA 1999/2000 berbentuk skontro/T-account; diletakkan berdampingan, prinsip berimbang dan dinamis • Mulai TA 2000 berbentuk staffel/I-account; pendapatan & belanja dalam satu kolom • Berubahnya struktur & format ke arah universal yang mengacu pada Government Financial Statistic (GFS) didiksusetyo

Struktur & Format APBN…cont • Sistem Akuntansi Keu Negara (Fiscal Gov Accounting) bahwa transaksi pendapatan negara menambah aktiva/kekayaan bersih, sedangkan belanja negara berakibat sebaliknya • Transaksi pembiayaan (below the line) tdk mengakibatkan perubahan nilai aktiva, karena nilai aktiva dan pasiva sama besarnya. • Konsep ini untuk transparansi akuntabilitas publik dalam formulasi, memantau, dan melaksanakan APBN didiksusetyo

Kesepakatan DPR & Pemerintah • APBN merupakan produk kebijakan publik yang sesuai dengan teknis budgeting, analisis ekonomi dan sosial, yuridis formal & konstitusional, serta juga didahului dengan adanya konsolidasi • Indikator ekonomi sebagai dasar penyususnan APBN; pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, suku bunga SBI 3 bln, harga minyak, produksi minyak • Kebijakan fiskal harus memperhatikan kebijakan moneter, NP, dan kebijakan publik lain didiksusetyo

Basic Assumption of Budget didiksusetyo

Siklus APBN • Penyusunan APBN (pembicaraan tahap awal & akhir) • Pembahasan dan Penetapan APBN (pembicaraan di provinsi & kab/kota) • Pelaksanaan APBN (SKO, SPP, SPMU) • Pengawasan pelaksanaan APBN • Pertanggung jawaban pelaksanaan APBN didiksusetyo

Strategi Fiskal Berdaya Tahan • Upaya menurunkan beban hutang secara berurutan • Indek Fiskal yang sehat (IFS) diukur dengan rasio antara total utang dengan nominal PDB • IFS = dD/D – dY/Y atau • IFS = dD/D – (dP/P +dy/y) • Bila IFS negatif berarti ada tendensi utang pemerintah menurun, maka fiskal berdaya tahan didiksusetyo

Strategi Fiskal Berkelanjutan Lima Kebijakan: • Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara • Memperluas basis pendapatan • Mengutamakan pengeluaran penting • Pemerintahan yang lebih baik dan pengelolaan sektor publik yang efisien • Membangun pasar obligasi domestik didiksusetyo

Strategi Memelihara Fiskal yang Berkelanjutan Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara Memperluas basis pendapatan Mengutamakan pengeluaran penting Pengelolaan sektor publik yg efisien Membangun pasar obligasi domestik didiksusetyo

KERANGKA PERTUMBUHAN H (Modal Manusia) PFT -Menekan korupsi -Mengurangi distorsi-distorsi yang lebih menguntungkan K -Mengoreksi kegagalan-kegagalan pasar yang merugikan H, R -Memperkuat regulasi K (Modal Fisik) Pertumbuhan Kesejahteraan PFT H (Modal Alam dan Ekosistem) Thomas Vinod et al, 2000, Kualitas Pertumbuhan, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington DC, (terjemahan) PFT = Produktivitas Faktor Total didiksusetyo

Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara • Pengendalian pengeluaran dan pendapatan • Mendata dan memindahkan dana non-budgeter ke APBN • Pengawasan yang efisien dan efektif, tidak overlapping didiksusetyo

Memperluas basis pendapatan • Melakukan rasionalisasi sejumlah pengecualian dan tunjangan pajak shg basis pajak meningkat • Melakukan intensifikasi basis pajak, tanpa mengenakan beban pajak baru didiksusetyo

Mengutamakan pengeluaran penting • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Membenahi sistem politik yg demokratis • Mempercepat pemulihan ekonomi • Meningkatkan pembangunan ekonomi • Penegakan hukum Pengeluaran pembangunan diarahkan untuk penyediaan pelayanan kebutuhan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, & kesejahteraan nasional. didiksusetyo

Pemerintah yg lebih baik dan Pengelolaan Sektor Publik yg Efisien • Reformasi pegawai negeri sangat penting untuk efisiensi anggaran • Penyesuaian gaji sangat penting • Meningkatkan peran sektor publik, terutama penataan BUMN • Privatisasi BUMN menuju perusahaan yang berdaya saing didiksusetyo

Membangun Pasar Obligasi Domestik • Pasar obligasi diarahkan untuk memfasilitasi roll-over utang jatuh tempo • Untuk menarik minat kelompok investor secara lebih luas untuk menjamin berfungsinya pasar sekunder • Manajemen utang yang sehat dan pengembangan pasar oligasi domestik • Membangun pusat informasi tentang biaya dan resiko berkaitan dengan kebutuhan finansial pemerintah dan posisi utang kepada otoritas fiskal didiksusetyo

Pembagian Tanggung jawab DepKeu (otoritas fiskal) dan BI (otoritas moneter): • Pengelolaan utang dan isu utang pokok • Persiapan pasar sekunder • Fasilitas depository • Persiapan kliring • Penempatan perdagangan sekuritas pemerintah • Info tentang posisi & komposisi utang serta aset finansial pemerintah, termasuk jenis mata uang, jatuh tempo dan struktur tingkat bunga didiksusetyo

Sekian… Terima Kasih didiksusetyo

KEBIJAKAN PENGANGGARAN Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.