INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Download
1 / 19

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG - PowerPoint PPT Presentation


  • 217 Views
  • Uploaded on

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015. Hotel Haris, 7 Nopember 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ' - albany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN

DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

TAHUN 2011-2015

Hotel Haris, 7 Nopember 2011


Lahgun & edar gelap narkoba mrpkan masalah global & mjd ancaman serius bg bangsa & negara Tahun 2005 angka prevalensi penyalahguna 1,55%, Tahun 2008 meningkat menjadi 1,99%, Tahun 2010 mencapai 2,4% dan tahun 2015 apabila tidak ditangani secara serius diperkirakan akan mencapai 2,8% (5,6 juta).

Mengapa prevalensi penyalahguna narkoba terus meningkat?


F ancaman serius bg bangsa & negara Tasilitas rehabilitasi yang dimiliki BNN di Lido Bogor hanya mampu menampung 500 orang pecandu narkoba, apabila dibandingkan dengan angka prevalensi tahun 2010 lahgun narkoba yang mencapai 3,3 juta.

Fasilitas rehabilitasi yang dibangun diseluruh wilayah RI hny mampu menampung 180 ribu pecandu, shg masih banyak para pecandu yang belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

Masalah tersebut mjd psr terbuka yng dpt menimbulkan kerawanan pemakai baru.


Dilihat dari segi peredaran, pintu masuk menuju Negara Indonesia sangat banyak baik dari laut, darat dan udara yg tidak semuanya dapat terawasi, didukung pula oleh oknum aparat penegak hukum dan oknum pemerintah yang masih lemah.

Untuk mengatasi ancaman tersebut harus diketahui siapa penyalahguna?


H Indonesia sangat banyak baik dari laut, darat dan udara yg tidak semuanya dapat terawasi, didukung pula oleh oknum aparat penegak hukum dan oknum pemerintah yang masih lemah.asil penelitian dan gakkum pada umumnya lahgun adalah para pekerja yang berpendidikan sekolah menengah (SMP/SMA),Oleh karena itu sasaran kerawanan adalah para pekerja instansi pemerintah dan swasta serta pelajar / mahasiswa yang siap kerja.

Ada 4 sasaran kerawanan yang mesti digarap : sekolah menengah, perguruan tinggi, pekerja pemerintah dan swasta.

Sasaran narkotika ada 4 yng perlu dpt perhatian : Ganja, XTC, Shabu dan Heroin.


  • Kita lihat Inpres sebagai berikut : Indonesia sangat banyak baik dari laut, darat dan udara yg tidak semuanya dapat terawasi, didukung pula oleh oknum aparat penegak hukum dan oknum pemerintah yang masih lemah.

  • Pada alinea I untuk mencapai Indonesia bebas narkoba diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) P4GN.

  • Diktum Pertama : menggambarkan empat fokus bidang sasaran pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan, Setiap bidang mempunyai tujuan masing-masing

  • Bidang pencegahan menjadikan masyarakat tahu dan paham, memiliki keterampilan menolak narkoba;

  • Bidang pemberdayaan masyarakat menggerakan seluruh komponen bangsa untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba melalui kegiatan tes narkoba;

  • Bidang Rehabilitasi agar para pengguna tidak relaps (tidak kambuh) melalui kegiatan rehabilitasi dan after care (pembinaan lanjut);

  • 4. Bidang Pemberantasan untuk mengawasi pintu-pintu masuk dan tempat rawan narkoba seperti tempat-tempat hiburanserta tempat pembuatan/pabrik narkoba.Para tersangka yang tertangkap akan disita aset-aset shg kekuatan jaringan sindikat akan lumpuh.


Diktum Kedua: Dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015

1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada :

a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir,sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolakpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada :

a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas daripenyalahgunaan dan peredaran gelap narkobaterutama ganja, shabu, ekstasi, dan Heroin;

b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan Heroin;

c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.


3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada : 2011 - 2015

a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

b. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, danpecandu narkoba;

c. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba;

d. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan


4. Bidang Pemberantasan, memfokuskan pada : 2011 - 2015

a. Upaya was ketat terhadap impor,produksi, distribusi, penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekusor dan gakkum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan;

b. Upaya ungkap pabrikan gelap narkobadan/atau lab. rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat;

c. Upayaungkap tindak pidana pencucianuang yang berkaitan dgn tindak pidana narkotika scr tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Upaya sidik dan lidik, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri scr sinergi;

e. Upaya tindakan yng tegas dan keras thdaparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yng terlibat jaringan sindikat narkoba;

f. Upaya tingkatan kerjasama antar penegakhukum untuk menghindari kesenjangan dilapangan;

g. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional.


Diktum Ketiga : Para Menteri dan Kepala Lembaga bertindak sebagai penanggung jawab dilingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

Diktum Keempat : Para Gubernur

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi 2011 – 2015 di tingkat Provinsi .

2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.


Diktum Kelima : Para Bupati/Walikota : sebagai penanggung jawab dilingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi 2011 – 2015 di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Ka BNN.



Contoh : BIDANG PENCEGAHAN



Contoh : BIDANG REHABILITASI


Contoh : BIDANG PEMBERANTASAN


Jumlah K/L = 120 :

K/L yang sudah kirim = 32

K/L yang belum kirim = 88


“INDONESIA BEBAS NARKOBA TAHUN 2015” :

TERIMAKASIH

“BERSAMA, KITA WUJUDKAN”


ad