html5-img
1 / 76

Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan

Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan. Isu-Isu Strategis Perkotaan Nasional dan di Sumatera Serta Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional. [a work in progress]. Palembang, 21 - 22 Juli 2009. Kerangka Penyajian. 1. Latar Belakang Penyusunan KSPN (dan KSPD).

aisha
Download Presentation

Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Isu-Isu Strategis Perkotaan Nasional dan di Sumatera Serta Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional [a work in progress] Palembang, 21 - 22 Juli 2009

  2. KerangkaPenyajian 1. Latar Belakang Penyusunan KSPN (dan KSPD) 2. Pendekatan dalam Penyusunan KSPN (dan KSPD) 3. Telaah Kebijakan/Peraturan-Perundangan Terkait 4. Telaah Lingkungan Strategis dan Pembelajaran dari Negara/Kota Lain 5. Kajian Awal Permasalahan Perkotaan Nasional dan di Sumatera 6. Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional 7. Diskusi dan Penutup

  3. Latar BelakangKSPN • Tantangan urbanisasi (sebagai negara urban; kebutuhan ruang kota dan kelengkapan fisik-sosial-ekonomi-kelembagaannya) • Tantang globalisasi (kota-kota sebagai “driver” pertumbuhan ekonomi, sekaligus peningkatan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan) • Tantangan desentralisasi dan demokratisasi (perubahan peran dan penentuan arah di dalam tata-kelola pembangunan dan penyelenggaraan kota) • Terdapat berbagai peraturan-perundangan RTRWN (PP 26/2008) KSNP-Kota (Permen 494/…/2005), Rancangan RTR-Pulau dll. Serta berbagai studi terkait (NUDS 1985, 2000) dll. • Tapi kondisi kota-kota Indonesia umumnya masih memprihatinkan

  4. Latar BelakangKSPN urbanisasi > 50%

  5. Latar BelakangKSPN Tujuan Lokakarya Wilayah Sumatera (21 - 22 Juli 2009) Mengidentifikasi berbagai permasalahan strategisperkotaan di Sumatera serta menggali masukan bagi penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (umpan balik bagi draft awal KSPN) Tujuan KSPN Memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pembangunan dan penyelenggaraan kota-kota di Indonesia agar sumber daya yang terbatas dan potensi yang ada dapat digunakan sebaik-baiknya dalam menciptakan kota-kota yang nyaman, berkelanjutan, berkeadilan bagi semua golongan masyarakat dan berperan sebagai pendorong bagi peningkatan kesejahteraan rakyat maupun pertumbuhan ekonomi lokal / regional / nasional

  6. Lingkup dan Keluaran B. Institusionalisasi KSPN Identifikasi basis hukum yang menjamin keterlaksanaan KSPN (termasuk pembentukan forum perkotaan, mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif berkala). Juga harus masuk ke RPJM-N 2010 – 2014 C. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah Proses formulasi: pendampingan serta diskusi dan lokakarya lokal. Keluaran: KSPD adalah implikasi KSPN di daerah dipadu dengan aspirasi daerah. KSPD juga harus diupayakan institusionalisasinya. A. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional Proses formulasi: Diskusi-diskusi awal, lokakarya regional (di 5 wilayah), seminar nasional (experts dan stakeholders). Keluaran: Draft Akhir KSPN (Oktober 2009), Final KSPN (May 2010), disertai makalah teknis pendukung (9 Technical Working Papers: masing-masing kelompok isu, review kebijakan, studi komparasi, indikators untuk mengukur progres).

  7. Persiapan Institutionalisasi KSPN Lembaga Pendukung dan Status Hukum KSPN TASK B TOR TASK A Pemahaman TOR Lokakarya-5 Draft Rev-1e Seminar Experts Draft Final KSPN Masalah Kebijakan Strategi Final KSPN Masalah Kebijakan Strategi Kaji Kondisi Kebijakan & Linkungan Strategis Lokakarya-4 Draft Rev-1d Draft Rev-2 KSPN Lokakarya-3 Draft Rev-1c Draft Awal KSPN Masalah Kebijakan Strategi Seminar Stakeholders Lokakarya-2 Draft Rev-1b Draft Rev-3 KSPN Lokakarya-1 Draft Rev-1a Persiapan peny. KSPD Draft Awal KSPD Feedbacks Dari Daerah TASK C Pendampingan & LoKa KSPD Final KSPD Pendekatan dalamPerumusan

  8. Pendekatan dalam Perumusan KSPN 1 2 3 4 5 Telaah Kebijakan / Peraturan Perundangan (RPJP-N, RPJM-N, RTRW-N, RTRW-Pulau, dan lain-lain) Telaah Kondisi &Tipologi Perkotaan di Indonesia saat ini Penentuan Visi dan Misi Pembangunan Perkotaan jk menengah & panjang Perumusan Kebijakan & Strategi jangka menengah dan panjang serta mekanisme monitoring Where are we now? How do we get there? How far we have gone? Where do we want to be? When do we want to be there? Telaah Lingkungan Strategis Perkembangan Global / Nasional / Lokal (Konteks / Tantangan / Pembelajaran)

  9. Telaah Kebijakan / Peraturan Berbagai UU Lain Yang terkait UU 33/2004 UU 17/2003 UU 4/1992 UU 32/2004 Pemerintahan Daerah UU 25/2004 SPPN UU 26/2007 Penataan Ruang UU 17/2007 RPJP-N 2005-2025 Berbagai PP Lain Yang terkait ……… PP 65/2005 SPM PP 7/2005 RPJM-N 2004-2009 PP 26/2008 RTRW-N PP 34/2009 Pengelolaan Kws Kota PP .. / …. RPJM-N 2010-2014 PerPres .. /…. RKP tahunan PerPres .. /…. RTR-Pulau PerPres .. /…. Terkait lainnya PerMenPU KSNP-Kota dan lain-lain PerMendagri … SPP dan lain-lain KSPN

  10. RPJM I (2004-2009) menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat RPJM ke-2 (2010 – 2014) memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ke-3 (2015 – 2019) memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat RPJM ke-4 (2020 – 2024) mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDMberkualitas dan berdaya saing. UU 17/2007 tentang RPJP-N 2005-2025

  11. Terkait masalah ’internal’ perkotaan: Pemenuhan perumahan dengan prasarana dan sarana yang layak Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (air minum dan sanitasi) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kerjasama antar daerah Terkait masalah ‘eksternal’ perkotaan (sistem kota-kota): Peningkatan keterkaitan kota-desa Pengembangan wilayah, khususnya daerah yang tertinggal Pembangunan infrastruktur antarwilayah untuk menciptakan daya saing kota yang tinggi. UU 17/2007 tentang RPJP-N 2005-2025

  12. Telah menetetapkan Sistem Perkotaan Nasional yang berhirarki (PKN – Pusat Kegiatan Nasional, PKW – Pusat Kegiatan Wilayah, dan PKSN – Pusat Kegiatan Strategis Nasional) PKN, PKW dan PKSN merupakan pusat kegiatan (industri dan jasa) dan simpul transportasi antar wilayah Memberikan arahan terhadap pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan untuk mendukung sistem kegiatan industri jasa berskala nasional, provinsi dan kabupaten, serta mendukung sistem kegiatan industri/jasa di kawasan andalan Mengharuskan kawasan perkotaan untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama di kota-kota pantai, metropolitan dan besar, antara lain melalui mekanisme pengendalian PP 26/2008RTRW-Nasional

  13. PKN PKW Keterangan : (Catatan: PKL ditetapkan dalam RTRWP) PKSN/KOTA PERBATASAN PP 26/2008RTRW-Nasional

  14. Kebijakan 1: Pemantapan Peran dan Fungsi Kota dalam Pembangunan Nasional Dengan Strategi: (i) Penyiapan Prasarana-Sarana Perkotaan Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Nasional, (ii) Penyiapan Kota sebagai Simpul Pelayanan dan Simpul Aksesibilitas dan Distribusi dalam Wilayah, (iii) Pengembangan Kota Berfungsi Nasional/Internasional dan Kawasan Kerjasama Internasional, (iv) Pengembangan Kota Khusus, Berkarakter Khusus, Kawasan Perbatasan dan Tertinggal Kebijakan 2: Pengembangan Permukiman yang Layak Huni, Sejahteran, Berbudaya dan Berkeadilan Sosial Dengan Strategi: (i) Pengembangan Prasarana dan saranan dan Pelayanan Dasar Perkotaan yang Memadai dan Berkeadilan, (ii) Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Terjangkau, (iii) Pengembangan Proses Pendanaan dan Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Permukiman yang Partisipatif, (iv) Pengembangan Ekonomi Perkotaan Berdaya Saing Global, dan (v) Penciptaan Iklim Kehidupan Sosial Budaa yang Saling Menghargai, Saling Mendukung serta Mengapresiasi Budaya Kebijakan 3: Peningkatan Kapasitas Manajemen Pembangunan Perkotaan Dengan Strategi: (i) Peningkatan Kapasitas SDM serta Kelembagaan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Perkotaan, (ii) Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Pemerintah Daerah, (III) Peningkatan Pola dan Mekanisme Pelibatan Stakeholders dalam Pengelolaan Pembangunan Perkotaan yang Inklusif, dan (iv) Pembentukan Sistem Informasi Perkotaan di Tingkat Nasional dan di Tingkat Daerah Permen PU No. 494/PRT/M/2005 KSNP-Kota

  15. Sedang disusun Rancangan RTR Pulau Sumatera untuk operasionalisasi RTRWN agar menghasilkan pertumbuhan, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah di Pulau Sumatera, kawasan pesisir Barat – bagian Tengah – kawasan pesisir Timur dan Kepulauan RTR-Pulau tidak hanya mencakup sistem perkotaan, tetapi juga jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi serta sistem sumber daya air. RTR-Pulau juga dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan lindung nasional, kawasan budi daya, kawasan andalan dan kawasan strategis nasional. Produk ini mengandungkebijakan dan strategi operasionalisasi untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional di Pulau Sumatera Strategi yang diusulkan dalam Rancangan RTR-Pulau Sumatera ini antara lain: (a) mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN untuk kota-kota Lhokseumawe, Padang, Pekan Baru, Dumai, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung; (b) merevitalisasi fungsi kota-kota PKN Mebidangro dan Batam; (iii) Mengembangkan dan meningkatkan kota-kota PKW, dan lain-lain Rancangan Peraturan PresidenRTR-Pulau Sumatera

  16. Fungsi Kota-Kota di Sumatera Berdasarkan Rancangan PerPres RTR-Pulau Sumatera Di Pulau Sumatera terdapat 10 propinsi dan 66 kota yang terbagi atas 6 Kota PKN, 3 PKN/PKSN, 2 PKSN, 2 PKW/PKSN, 53 PKW, dengan 2 Kota Metropolis, 4 Kota Besar.

  17. Telaah Lingkungan StrategisKonteks Global / Nasional / Lokal Konteks perkembangan global: • Globalisasi ekonomi yang diiringi dengan persaingan antar kota-kota di dunia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional / negara masing-masing. Hal ini ditambah dengan resesi global yang saat ini terjadi—dan diperkirakan akan lama—akan berpengaruh kepada pola pembangunan, setidaknya dalam jangka menengah Konteks perkembangan nasional: • Desentralisasi dan demokratisasi tata pemerintahan mempengaruhi efektifitas kebijakan nasional, khususnya yang terkait dengan pembangunan skala lokal. Kerja-sama antar kota menjadi penting. Sementara itu peran propinsi perlu diperjelas. Konteks perkembangan lokal / daerah (khususnya Sumatera): • Kapasitas daerah dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan masih terbatas. Diperlukan terobosan dalam hal ini.

  18. Telaah Lingkungan StrategisKonteks Global / Nasional / Lokal • Persaingan ekonomi global akan semakin menuntut kota-kota berlomba menjadi kota yang tidak hanya memiliki sarana dan prasarana memadai, tetapi juga: (i) atraktif bagi investasi, (ii) menarik untuk dikunjungi, (iii) aman dan nyaman untuk dihuni, (iv) memiliki “amenities” maupun lingkungan yang kondusif bagi meningkatnya produktifitas dan kreativitas. [Tanpa karakteristik ini, sulit bagi kota-kota kita untuk berperan secara optimal sebagai pendorong pertuimbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga] • Tingginya kesenjangan kondisi ekonomi dan pembangunan fisikbaik di tingkat nasional / regional (antara kota-kota) maupun di dalam kota itu sendiri (antara bagian-bagian kota).

  19. StudiBanding untuk InspirasiKebijakan dan Strategi Perkotaan di China • Ketika China “membuka diri” di bawah Deng Xiao Ping di akhir 1970-an, dihadapi oleh kenyataan terlalu banyak penduduk di pertanian, China menerapkan kebijakan urbanisasi, tetapi melihat skala (penduduk) kota Shanghai dan Beijing sudah terlalu besar • Diterapkan kebijakan secara bertahapdankonsisten dalam kurun waktu lebih dari dua dasawarsa untuk menumbuhkan kota-kota “menengah” dan SEZs yang diprioritaskan menjadi pusat pertumbuhan yang baru (sebagian dengan fungsi-fungsi khusus seperti pusat industri manufaktur, inovasi / high-tech,sektor ekonomi khusus lain) • Diiringi kebijakan kependudukan yang hanya memungkinkan orang desa pindah ke kota-kota menengah, tapi tidak ke kota-kota besar (walau tidak sepenuhnya berhasil) • Diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk tinggal (termasuk ruang interaksi komunitas)

  20. StudiBanding untuk InspirasiKebijakan dan Strategi Perkotaan di Brazil • Di Brazil, pertumbuhan perkotaan juga terkonsentrasi di sepanjang pantai Timur, membentuk sebuah aglomerasi perkotaan yang sangat besar dari Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba hingga Porto Alegre di Selatan. Upaya mengurangi disparitas regional telah lama dilakukan dengan membuat jalan-jalan raya yang masuk ke daerah pedalaman serta membangun ibukota baru Brazilia di pedalaman Amazon…. Namun proses ini kurang berhasil dan berhenti pada tahun 1980-an karena berbagai faktor yang kurang mendukung (lingkungan, ekonomi, budaya dan lain-lain) • Yang kemudian dilakukan adalah mendorong kota-kota menjadi menarik dikunjungi, nyaman ditinggali (dengan sistem transportasi publik yang efisien (meskipun hanya mengandalkan “busway,” misalnya), dan membuka partisipasi warga kota sehingga terwujud kota-kota yang secara ekonomi kompetitif. • Namun hingga kini kota-kota Brazil pun masih tetap ditandai dengan kontras yang cukup tinggi antara permukiman kaya dan miskin

  21. StudiBanding untuk InspirasiInovasi TOD di Curitiba, Brazil Kota Curitiba, Brazil (1,8 juta penduduk) • Keterpaduan antara “land-use planning” dan “transportation planning” serta “urban design” menciptakan kota yang efisien • Kota ini juga terkenal sangat environmental-friendly

  22. StudiBanding untuk Inspirasi“Urban Retrofit” di Vancouver, Canada Vancouver, Canada (pop. 600,000) • Menerapkan kebijakan untuk membuat kota dan sekitarnya menjadi nyaman bagi pejalan kaki melalui pemadatan (densifikasi) pusat kota dan simpul-simpul transportasi dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus oleh setidaknya dua walikota yang berbeda berturut-turut

  23. StudiBanding untuk InspirasiPemanfaatan Potensi Lokal di Bangkok, Thailand • Revitalisasi transportasi air (yang terintegrasi dengan perbaikan sistem sanitasi kota dan lain-lain) menimbulkan manfaat ganda  menambah pilihan sarana transportasi dan sekaligus daya tarik wisata (pemanfaatan potensi lokal) • Kota Bangkok--dimotori oleh CODI--juga menerapkan berbagai inovasi penyediaan perumahan bagi kaum miskin

  24. Where we are now Where we want to be How to get there StudiBanding untuk InspirasiPerencanaan Kota Hanoi, Vietnam Hanoi -- Vietnam • Perencanaan kota secara “sederhana” : (1) kondisi sekarang, (2) kondisi masa datang yang diinginkan dan (3) bagaimana mencapainya • Proses yang terbuka dipamerkan selama satu bulan sebelum disyahkan. Masyarakat dapat memberi komentar secara rinci pada setiap panel ulasan saat ini, usulan masa datang dan strategi pencapaiannya

  25. StudiBanding untuk InspirasiPerumahan Kaum Miskin di Solo dan Pekalongan • Solo dan Pekalongan di Jawa Tengah adalah salah satu contoh dari kota-kota yang secara aktif berinisiatif dan menerapkan target untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapat perumahan / permukiman yang layak • Solo juga merupakan contoh dari kota-kota yang banyak melakukan berbagai inisiatif lain bagi perbaikan kota dan masyarakatnya (termasuk dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) / sektor informal

  26. StudiBanding untuk InspirasiPembangunan Berimbang di Tarakan, Kaltim • Tarakan, Kaltim, menerapkan prinsip pembangunan yang berimbang antara tujuan ekonomi, sosial (pendidikan, kesehatan, OR, dll) dan lingkungan • Banyak pula terobosan-terobosan lain yang berhasil meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan rakyat

  27. Kondisi Umum PerkotaanNasional Pola urbanisasi dan aktivitas perkotaan di Indonesia: • Kota-kota dan kawasan perkotaan masih sangat terpusat di pulau Jawa-Bali dan Sumatera serta Sulawesi Selatan • Pulau Jawa diperkirakan akan menjadi “pulau-kota” (padahal juga merupakan pulau yang paling subur untuk pertanian) • Bahkan di kawasan tersebut di atas, dominasi Jabodetabek sangat menonjol • Kota-kota besar—dengan bbrp pengecualian—umumnya berada di sepanjang pantai Laut Jawa dan Selat Malaka (awalnya berorientasi laut, walau sekarang lebih berorientasi in-land) Kondisi umum kota-kota di Indonesia: • Kota-kota metropolitan dan besar menghadapi tekanan penduduk yang tinggi dan memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan papan, sarana dan prasarana • Pencemaran lingkungan terkait dengan kemiskinan, industri dan konsumsi • Kota-kota kecil dan sedang umumnya memiliki sarana dan prasarana yang sederhana. Sanitasi umumnya buruk

  28. Permasalahan PerkotaanNasional • A. Aspek Kependudukan-Sosial-Budaya • A-1. Keterbatasan antisipasi dan kemampuan fasilitasi pertambahan penduduk perkotaan (urbanisasi) beserta karakteristiknya (a.l. dengan piramida penduduk yang meningkatnya jumlah penduduk remaja dan anak-anak) • A-2.IPM masyarakat perkotaan yang secara umum relatif masih rendah (walau sudah lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan) • A-3.Ketaatan hukum yang masih sangat rendah seiring dengan menurunnya modal sosial di masyarakat perkotaan • A-4. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan perkotaan • B. Aspek Ekonomi-Finansial • B-1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serya daya saing kota • B-2. Belum terkendalinya ekonomi informal perkotaan (dan belum adanya strategi yang jelas untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi informal) • B-3. Masih tingginya tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan • B-4. Masih terbatasnya kapasitas fiskal/finansial pemerintah daerah

  29. Permasalahan PerkotaanNasional • Aspek Sarana-Prasarana-Perumahan • C-1. Keterbatasan jumlah, kualitas dan keterpaduan sarana-prasarana dasar perkotaan (termasuk sanitasi dan air minum serta energi/listrik) • C-2.Keterbatasan penyediaan rumah layak dan terjangkau serta masih tumbuhnya (belum tertanganinya secara memadai) permukiman kumuh • C-3.Belum adanya sistem transportasi massal yang efisien • C-4. Belum meratanya infrastruktur TIK (teknologi-informasi-komunikasi) yang semakin penting di dalam pembangunan di masa datang serta masih terbatasnya karakteristik kota-kota Indonesia yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif

  30. Permasalahan PerkotaanNasional • Aspek Tata Ruang dan Ketimpangan Regional • D-1. Masih besarnya ketimpangan antar-wilayah dalam hal pembangunan dan taraf hidup warga. • D-2.Masih tingginya migrasi desa-kota yang diakibatkan oleh ketimpangan desa-kota (perbedaan kualitas hidup dan perbedaan kesempatan peningkatan kesejahteraan antara perdesaan dan perkotaan). • D-3. Belum terwujudnya hirarki dan tata peran kota-kota yang jelas sebagaimana yang diatur dalam RTRWN (PKN, PKW, PKSN dan lain-lain). • D-4.Urban sprawling (pertumbuhan kawasan perkotaan yang meluas, kepadatan rendah, boros lahan/memakan lahan pertanian) yang sudah menggejala tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga kota sedang/menengah • D-5. Keterbatasan ruang publik di perkotaan serta pemanfaatan ruang publik yang ada pun seringkali tidak sesuai dengan fungsi yang ada.

  31. Permasalahan PerkotaanNasional • E. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan • E-1. Kurangnya kepemimpinan kota yang visioner dan berpihak kepada rakyat (walau telah ada segelintir contoh yang baik seperti Solo, Tarakan dll.) • E-2. Keterbatasan dalam penerapan tata-pemerintahan yang baik serta manajemen perkotaan yang efektif dan efisien. • E-3. Keterbatasan kapasitas SDM aparat pengelola kota • E-4. Belum berkembangnya kerjasama antar-wilayah dan antar-pihak yang efektif dan efisien serta melindungi kepentingan publik • E-5. Masih belum jelasnya pola partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan publik • F. Aspek Lingkungan dan Mitigasi Bencana • F-1.Kualitas lingkungan perkotaan yang cenderung menurun (polusi dll) • F-2. Tapak ekologis perkotaan yang cenderung meningkat • F-3.Tata bangunan dan lingkungan yang belum memperhatikan daya dukung lingkungansetempat • F-4.Kurangnya kesiapan antisipasi dan upaya mitigasi bencana

  32. Kondisi UmumPerkotaan Sumatera • Kota-kota besar umumnya berada di sepanjang pantai (khususnya Timur), dengan orientasiSelat Malaka / Singapore / Malaysia Lintas Tengah umumnya kurang berkembang. • Kegiatan perkotaan di bagaian Selatan pulau ini cenderung berorientasi ke pulau Jawa / Jakarta • Medan dan Palembang pusat perkotaan paling utama, inter-koneksi relatif baik Pola urbanisasi dan aktivitas perkotaan di Sumatera: Kondisi umum kota-kota di Sumatera: • Sarana dan prasarana kota pada umumnya cukup tersedia (walaupun sederhana), tetapi kota-kota besar menghadapi keterbatasan. Kesiapan terhadap bencana (mis. tsunami di Pantai Barat) masih terbatas. • Terdapat kantong-kantong kemiskinan yang cukup serius di Palembang dan Medan. Dua kota metropolitan ini juga mengalami ‘fiscal gap’ yang paling serius

  33. Tingkat Urbanisasi Sumatera Sumber: Proyeksi Penduduk 2000 – 2025 (http://www.datastatistik-indonesia.com/proyeksi diakses 2/6/2009) Tiga propinsi memiliki penduduk perkotaan > penduduk perdesaan, yang lainnya antara 33% hingga 43% urban

  34. Masalah Perkotaan diSumatera Secara umum, karakteristik permasalahan perkotaan nasional sebagaimana dipresentasikan di muka juga merupakan cermin permasalahan perkotaan di Sumatera (kurang lebih sama). Namun tentu terdapat permasalahan yang bersifat spesifik. Lokakarya kali ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan spesifik tersebut. Dalam aspek Kependudukan-Sosial-Budaya, pada dekade 1970-80-an arus migrasi dari Sumatera ke Jawa masih relatif seimbang dengan arus sebaliknya, namun pada dekade setelah itu arus dari Jawa ke Sumatera menurun sedangkan sebaliknya tetap. IPM penduduk kota di Sumatera rata-rata lebih tinggi daripada di kota-kota di Jawa. Sementara itu terlihat ada upaya kota-kota untuk menggali karakteristik budaya lokal (agamis), namun sebarapa jauh hal ini mendorong tingkat kesejahteraan warga yang semakin plural perlu dicermati. Dari segi Ekonomi-Finansial, dua kota terbesar, Medan dan Palembang, justru memiliki kapasitas fiskal rendah (karena besarnya permasalahan yang dihadapi). Sebagian besar pekerja di Sumatera adalah di sektor informal.Berbeda dengan di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan di perkotaan di Sumatera rata-rata lebih rendah daripada tingkat kemiskinan di perdesaan di pulau ini.

  35. Masalah Perkotaan diSumatera Keterbatasan Sarana-Prasarana-Perumahandapat dilihat pada permukiman kumuh sepanjang Sungai Musi (sebagai contoh) sementara dari segi akses ke sanitasi yang layak di kota-kota di Sumatera kurang lebih hampir sama dengan rata-rata kota-kota Indonesia (di bawah kota-kota Pulau Jawa, tetapi lebih baik daripada kota-kota di pulau-pulau lain). Belanja daerah untuk fasos/fasum relatif masih rendah. Dalam hal Tata-Ruang dan Ketimpangan Regional yang paling menonjol adalah lebih berkembangnya kawasan perkotaan di sepanjang Pantai Timur dibanding kawasan Pantai Barat ataupun jalur tengah. Penggunaan ruang publik yang tidak sesuai juga masih banyak terjadi. Dari segi Tata-Kelola dan Kelembagaan, keterbatasan dan tantangan ada tidak jauh berbeda dengan umumnya kota-kota Indonesia lainnya. Demikian pula dalam hal-hal yang terkait dengan permasalahan Lingkungan dan Kesiapan / Mitigasi Bencana, padahal kota-kotadi Pantai Barat dapat dikategorikan rawan tsunami sementara kota-kota di Pantai Timur juga rawan terhadap kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Secara umum, polusi perkotaan di Sumatera pun meningkat.

  36. Usulan Visi Pembangungan Kota Terwujudnya kota-kota di Indonesia—termasuk kota-kota Sumatera—yang nyaman (livable), berkelanjutan (sustainable), berkeadilan (just) bagi semua golongan masyarakat dan berperan sebagai pendorong (drivers) peningkatan kesejahteraan rakyat maupun pertumbuhan ekonomi regional/nasional

  37. Kebijakan Perkotaan Nasional (12 Usulan Awal) K-1 Secara makro (keseluruhan), menerapkan kebijakan pembangunan berbasis perkotaan (urban-led development policy) melalui pendekatan “decentralized concentration” di mana urbanisasi dan investasi infrastruktur diarahkan kepada sejumlah tertentu konsentrasi pertumbuhan (“city-cluster development”) yang terdesentralisasi. Pendekatan ini dapat meningkatkan sinergi antar-sektor maupun antar-wilayah serta bersifat inklusif K-2 Memastikan bahwa bahwa setiap kota dapat memenuhi kebutuhan sosial-budaya warganya dan menciptakan iklim kehidupan sosial-budaya yang taat hukum, saling menghargai dan berkelanjutan secara sosial, serta memanfaatkan potensi budaya dan kearfian lokal. K-3 Memastikan bahwa setiap kota mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk kesejahteraan warganya serta untuk meningkatkan daya-saing sesuai dengan perannya (baik di tingkat regional, nasional ataupun internasional) dan bahwa setiap kota dapat menangani permasalahan ekonomi informal dan kemiskinan melalui pendekatan yang berkeadilan.

  38. Kebijakan Perkotaan Nasional (12 Usulan Awal) K-4 Memastikan bahwa setiap kota memiliki kapasitas finansial, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan warganya yang paling mendasar. K-5 Memastikan bahwa setiap kota dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana warganya (sesuai dengan karakteristik setempat) serta memastikan bahwa kota-kota yang “ditugasi” untuk bersaing di tingkat global/internasional dapat memiliki prasarana TIK yang kompetitif. K-6 Memastikan bahwa kebutuhan warga kota akan perumahan yang layak dan terjangkaudapat terpenuhi serta bahwa permukiman kumuh dapat diperbaiki / dihapuskan. K-7 Mendorong kota-kota untuk menerapkan pembangunan kota yang berbasis angkutan umum massal (transit-oriented development), dimulai sejak sebelum kota menjadi besar dan ‘sprawling’.

  39. Kebijakan Perkotaan Nasional (12 Usulan Awal) K-8 Menyikapi ketimpangan regional dengan mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia pada khususnya dan kawasan perkotaan lain di luar pulau Jawa. Kenyataan bahwa ketimpangan regional akan tetap selalu ada akan diimbangi dengan mengupayakan agar pelayanan dasar yang minimum tersedia di mana pun di Indonesia K-9 Menerapkan pengendalian terhadap pola-pola pertumbuhan kota yang melebar (“urban sprawl”) dengan menerapkan berbagai instrumen seperti “urban growth boundaries” secara terencana dan konsisten serta instrumen perkotaan lainnya yang dapat sekaligus mendorong terwujudnya RTH 30% sebagaimana diamanatkan oleh UU 26/2007

  40. Kebijakan Perkotaan Nasional (12 Usulan Awal) K-10 Mendorong penerapan tata-pemerintahan kota yang baik, munculnya kepemimpinan kota yang visioner dan berpihak kepada rakyat, serta terwujudnya kapasitas pengelola kota yang memadai, efisien dan efektif. K-11 Memastikan terciptanya kualitas lingkungan kota yang baik (polusi dan lain-lain di bawah ambang batas) dan dipertimbangkannya daya dukung lingkungan dalam pembangunan serta membatasi peningkatan tapak ekologis perkotaan. . K-12 Mendorong upaya-upaya mitigasi dan kesiapan terhadapbencana, termasuk yang terkait dengan perubahan iklim, gempa bumi, tsunami (untuk kota-kota pantai tertentu), “land subsidence” (yang juga bisa diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti penggunaan air tanah secara berlebihan) dan lain-lain.

  41. Strategi Pewujudan S-1 Penerapan sasaran terukur dan terikat waktu (measurable and time-bound) di semua aspek pembangunan yang bisa diukur. S-2 Penerapan pendekatan insentif dan disinsentif, baik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah pada umumnya kepada masyarakat dan swasta S-3 Mendorong kerjasama antar-daerah dan antar-pihak. S-4Penguatan kapasitas yang terus-menerus serta pengembangan “knowledge management”. S-5 Penerapan mekanisme monitoring dan akuntabilitas yang partisipatif. S-6 Mendorong kota-kota untuk fokus pada satu atau segelintir produk atau fungsi unggulan (tanpa mengurangi atau melemahkan keharus kota-kota untuk memenuhi standard pelayanan perkotaan) sehingga dapat menjadi “city brand” yang kuat dan menonjol bagi kota tersebut.

  42. Peningkatan kapasitas pengelola kota dan dukungan bagi penerapan tata-kelola yang baik Peningkatan kapasitas pengelola kota dan dukungan bagipPenerapan tata-kelola yang baik kota-kota yg sdh memenuhi SPP kota-kota yg sdh memenuhi SPP kota-kota yg sdh memenuhi SPP kota-kota yg mjd pusat regional kota-kota yg mjd pusat regional kota-kota yg mjd pusat regional kota-kota yg mjd kota internasional kota-kota yg mjd kota internasional kota-kota yg mjd kota internasional RPJM-N II 2010 - 2014 RPJMN III 2015 - 2019 RPJMN IV 2020 - 2024 Strategi Pewujudan 100% kawasan perkotaan 60% kawasan perkotaan 30% kawasan perkotaan 2025

  43. Contoh KemungkinanIndikator Sasaran Nasional

  44. Contoh KemungkinanIndikator Sasaran Nasional

  45. Contoh KemungkinanIndikator Sasaran Nasional

  46. Contoh KemungkinanIndikator Sasaran Nasional

  47. Strategi Pewujudan Peraturan / insentif-disinsentif yang disertai dengan dukungan kerjasama dan penguatan kapasitas: Peraturan-panduan / Insentif-disinsentif bantuan teknis / finansial / jaringan dari pemerintah pusat Kabupaten / agropolitan Kerjasama antar-daerah / antar-kota Kerjasama dengan swasta (PPP) Kota setara / sejenis Penguatan kapasitas pemkot dan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk dapat selalu memonitor perkembangan Kota besar /metropolitan

  48. 2010 2015 2020 2025 Strategi Pewujudan Pemantuan dan evaluasi berkala: - Oleh pemerintah (pusat / propinsi) - Oleh masyarakat (citizen report cards)

  49. Masukan Sumatera (Untuk Kebijakan dan Strategi Nasional) Kondisi Perkotaan Sumatera tahun 2025 KSPN dan kontribusi pemerintah pusat Kondisi Perkotaan Indonesia yang diharapkan terwujud 2025 Pewujudan melalui KSPD dan kontribusi pemerintah daerah dan masyarakat Lokakarya ini sebagai upaya menggalimasukandaerah / regional untukkebijakan dan strategi perkotaan nasional Kondisi Perkotaan Sumatera Saat ini

  50. Terima Kasih Selamat Berlokakarya Semoga Bermanfaat Bagi Perbaikan Kota-Kota Indonesia

More Related