1 / 43

AKUNTABILITAS PENG ELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

AKUNTABILITAS PENG ELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PANDJI DWI PRASETYO. SEKILAS FAKTA TENTANG PENDIDIKAN DI INDONESIA. Sesitjen’14. Managing a. !. BIG SIZE. Sesitjen’14. Syukur. Dosen * : 273.734

aisha
Download Presentation

AKUNTABILITAS PENG ELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AKUNTABILITAS PENGELOLAANBANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PANDJI DWI PRASETYO

  2. SEKILAS FAKTA TENTANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

  3. Sesitjen’14 Managing a ! BIG SIZE

  4. Sesitjen’14 Syukur • Dosen* : 273.734 • Dosen PTS* : 122.092 • Guru+SILN : ± 3 Juta • Guru Bersertifikasi : ± 1.5 Juta • Anak-anak PAUD : ± 11.300 Juta • Lembaga PAUD : ± 162 Ribu • Satuan Kerja : 417 • PNS/T. Kependidikan : ± 59.000 • Penduduk : ± 250 Juta • Pulau : 17.504 • Bahasa Daerah/Etnis : 746/± 1.300 • Pelajar/SILN : ± 40 Juta • Sekolah : ± 275 Ribu • Aset Kemendikbud : ± 110T • PTN* : 93 (3%) • PTS* : 3.068 (97%) • Mahasiswa PTN* : 907.323 (20%) • Mahasiswa PTS* : 2.2 Juta (80%) *Sumber Kompas, Selasa 21 Januari 2014

  5. Sesitjen’14 4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Arah Kebijakan Tantangan • Populasi yang besar • Disparitas sosial, ekonomi,geografis • Daya tampung merata • ..... Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan AKSES • Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap • Disparitas mutu & distribusi guru • Pendidikan karakter belum memadai • Adanya kesenjangan pendidikan dengan dunia kerja • ....... Meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan MUTU & RELEVANSI Menuntaskan konservasi, pengembangan, diplomasi, dan promosi kebudayaan • Konservasi produk budaya masih terbatas • Diplomasi budaya belum efektif dimanfaatkan • Regulasi bidang kebudayaan masih terbatas • ....... PELESTARIAN & PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN • Penggunaan sumberdaya belum efisien • Kurang fokus pada tupoksi • Kurang transparan • Kurang akuntabel • ........ Memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel TATA KELOLA

  6. Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendikbud Sesitjen’14 • Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal; Pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan pemeriksaan,memberikan peringatan dini, memberikan jaminan kualitas atas pelaksanaan tata kelola, memberikan masukan dan koreksi kegiatan yang berpotensi menyimpang sebagai upaya pencegahan melalui pendampingan penyusunan manajemen risiko dan audit berbasis risiko, serta melakukan audit investigasi atas dugaan KKN dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya; Perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); 4. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi; 5. Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern di Satuan Kerja; 6. Pelaksanaan Tata Kelola Kemendikbud Menuju Pemerintahan yang Baik.

  7. Sesitjen’14 MengawalEfektifitasImplementasiKebijakanKemendikbud • Dana Dekonsentrasi; • Pengelolaan dana rehab APBN+P (Bansos); • Bantuan Sosial (Subsidi Siswa Miskin/BidikMisi); • PendidikanMenengah Universal 12 Tahun; • UN (pencetakan, pendistribusian,pelaksanaan, pemindaian dan pertanggungjawaban keuangan); • Implementasi Kurikulum 2013; • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); • Pengelolaan/Penertiban Barang Milik Negara; • Pengadaan Barang / Jasa; • Rekening, BOPTN.

  8. Sesitjen’14 Outcome Inspektorat Jenderal • Sinergitas • Pengawasan • Kebijakan Pengawasan • SPI Unitama, PT, UPT • BPKP • Inspektorat Daerah • KPK • PPATK • K/L Terkait • Pendidikan Anti Korupsi • Zona Integritas & WBK • Program Pengendali Gratifikasi (PPG & UPG) • Pendidikan Anti Korupsi (PAK) • PRIMA (Program Revita- lisasi Integritas Moral Aparatur) • LHKPN • Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) • Pakta Integritas • Opini LK WTP • Inmendiknas 1/2011 • Pendampingan • Reviu LK,SAKIP,LAKIP • Penertiban BMN • Supervisi SPI • Monev Tinjut LHP • Penelitian danReviu RKA-K/L

  9. Sesitjen’14 4 KriteriaDalamPenentuanOpini WTP (Unqualified Opinion) • Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) • Efektivitas Pengendalian Interen • Kapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan • Pengungkapan yang memadai dalam CaLK

  10. Sesitjen’14 Perkembangan Capaian Kualitas Laporan Keuangan Kemendikbud2005-2012 PNBP dikelola diluar mekanisme • Laporan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Blockgrant, & Tugas Pembantuan • Kompetensi Pengelola Keuangan & BMN • Inventarisasi BMN Belum Sesuai dengan SA-BMN Neraca Aset Pada LK Belum Mencerminkan nilai wajar SPI & Kepatuhan • Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN • Penertiban BMN • Pengendalian Persediaan SPI (17 Temuan ) & Kepatuhan (29 Temuan) • Penyusunan LK tidak berjenjang • Perbedaan signifikan SAK dan SABMN • Satker Dekonsentrasi & TP tidak menyampaikan Laporan • Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajarannya • CaLK Belum mengungkapkan informasi penting terkait LK • Perbedaan signifikan SAK dan SABMN • Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajarannya • CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK SPI & Kepatuhan

  11. Sesitjen’14 Target Opini LK Tahun 2013 Target 2013 WTP Kegiatan : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peningkatan kapasitas SDM Keu & BMN Peningkatan/penguatanSPIP Peningkatan e-Administrasi (termasuk e-Keuangan) Peningkatan penerapan e-Procurement Percepatan penyelesaian tinjutpemeriksaanBPK-RI, dll Keterangan : TMP: Tidak Memberikan Pendapat WDP : Wajar Dengan Pengecualian WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

  12. Sesitjen’14 Upaya Itjen Mewujudkan Opini WTP • Monev TL LHP BPK RI, BPKP, & Itjen; • PenguatanSistemPengendalian Internal ; • PengawasanDiniterhadap Program/KegiatandanAnggaran; • MeningkatkanPengawasandanReviuthd Satker BLU; • MeningkatkanPengawasanataspelaksanaandanpertanggungjawabanpenggunaananggarandng pendekatan audit berbasis risiko; • Mengoptimalkanpelaksanaanpengawasandan pembinaanthd satker,khususnyapengelolaankas, pencatatan, pelaporanpiutangdan penatausahaanasettetap, melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko; • PendampinganPenyusunan LKSeluruhSatker; • Review Atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utamadan Kementerian (Satker); • 9. Meminimalisasipotensikerugiannegara yang mungkinterjadiatas : • Pengelolaandanpenertiban BMN, Ex BHMN, BHPT BLU, PTN; • PengelolaanPNBP; • Rekening-rekening; • PBJ, Barang Persediaan; • PengelolaandanaHibahdanKerjasamadi PTN.

  13. Sesitjen’14 TujuandanLingkup Audit/Pemeriksaan • Mereviu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; • Menguji kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atas transaksi-transaksi selama periode yang berlangsung; • Memperoleh data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan, pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan penilaian resiko (risk assesment); • Melakukanpengujiansubstantifterbatas atas transaksipenerimaan dan belanja negara sertaasettetap. • Pemantauan proses pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi; • Pemahaman atas peraturan intern, tupoksi, program dan kegiatan entitas; • Pemahaman siklus bisnis entitas dan analisis risiko; • Pemahaman sistem dan prosedur operasional entitas secara manual maupun terkomputerisasi dan analisa kelemahannya; • Pengujiansubtantiftransaksitahundiperiksa

  14. Sesitjen’14 Wilayah Rawan Penyimpangan Pada umumnya sektor-sektor rawan yang sering menimbulkan penyimpangan dan merugikan negara, antara lain : 1. Pengadaan buku-buku 2. Penyaluran Bansos (SSM, BOPTN, dll) 3. Perbaikan / RehabSarpras 4. Harga (nilai mark up) 5. Penetapan pemenang lelang 6. Pembayaran fiktif 7. Pemalsuan dokumen 8. Manipulasi penggunaan barang/dana Manipulasi pembebasan tanah; Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak Penggelapan uang; Manipulasi gaji pegawai; Pungutan tidak sah; Penyalahgunaan biaya perjadin; Penyalahgunaan wewenang; Penerimaan CPNS.

  15. Sesitjen’14 Pengadaan Barang/Jasa UMP 1. Perencanaanpengadaan (RAB, dll); 2. Pembentukan panitia lelang; 3. Prakualifikasi perusahaan; 4. Penyusunan dok. lelang; 5. Pengumuman lelang (RUP), SIBAJA, SIRUP; 6. Pengambilan dok. Lelang (LPSE, e-procurement); 7. Penentuan harga perkiraan sendiri; 8. Penjelasan lelang (anwizing); 9.Penawaran harga danpembukaan penawaran; 10. Evaluasi penawaran; 11. Pengumuman calon pemenang; 12. Sanggahan peserta lelang; 13. Penunjukan pemenang lelang; 14. Penandatanganan kontrak perjanjian; 15. Penyerahan barang/jasa kepada user; 16. Denda Keterlambatan.

  16. Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial

  17. Akuntabilitas: • Padanan kata : Tanggung gugat • Asal kata: Accountability • Arti: Obligation to Answer = Kewajiban untuk menjawab • Akuntabel: Harus sesuai dengan prinsip- prinsip dan ketentuan yang berlaku serta mencapai sasaran yang telah ditentukan baik fisik, keuangan, maupun manfaat.

  18. Jadi, pengelolaan hrs akuntabel, dlm rangka memenuhi akuntabilitas

  19. REFORMASI BIDANG KEUANGAN • Mulai tahun 2003 pemerintah telah melakukan reformasi di bidang keuangan yang ditandai dengan berlakunya UU 17/2003 dan UU 1/2004 dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta transparan, dengan keinginan setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

  20. EFISIEN • Menggunakan dana dan daya terbatas • Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan • Dalam waktu yang sesingkat- singkatnya • Dapat dipertanggungjawabkan

  21. EFEKTIF • Harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan • Memberikan manfaat yang sebesar- besarnya • Sesuai sasaran yang telah ditetapkan

  22. TRANSPARAN TERBUKA mengenai informasidanketentuanyang akan dilakukan/diadakan. Termasuk: • Syaratteknisdan administrasi • Tata caraevaluasi (kalau ada) • Hasilevaluasi • Penetapancalonpenyediabarang /jasa, jika ada

  23. PENDANAAN PENDIDIKAN (UU no. 20/2003) • Pasal 46 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat • Pasal 48 ayat (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada Prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas publik. • Pasal 49 ayat (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  24. TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN • Penggunaan dana bantuan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan baik kepada pemberi bantuan maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dana bantuan harus memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan • Ketua Lembaga sebagai penerima dana bantuan sosial bertanggungjawab penuh atas pengeluaran dana bansos.

  25. Mekanismepemberianbantuansosial(secaraumum) : > Penyusunan Proposal. - Calon penerima bantuan harus mengajukan proposal, dibuat/ditandatangani oleh pimpinan lembaga serta harus mendapat rekomendasi dari Dinas/Subdin > Seleksi/penilaian proposal, meliputi : - Administrasi, substansi, dan verifikasi/visitasi lapangan jika diperlukan oleh Tim Penilai. > Penetapan Lembaga penerima subsidi/Bansos,dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai. > Penyaluran dana NB: Setiap tahap penilaian proposal hrs dibuat BA Penilaian dan ditandatangani seluruh Tim Penilai.

  26. PENYALURAN DANA : • Setelah SK Penetapandan MOU/akadkerjasamaditandatangani, diusulkanke KPPN untukmembayarkandanakerekeninglembagapenerimasubsidi/Bansos • Paling lambatSatuminggusetelahmenerimadana program kegiatanharussudahdilaksanakansesuaijadwalygdisetujui. HATI2 TERHADAP MARSAL TEMANNYA MARKUS YANG BERGENTAYANGAN ……

  27. PENGGUNAANDANA: • Dana harus digunakan secara: • Efisien dan hemat, • Terarah sesuai dengan tujuan, • Sesuai dengan jumlah dan porsi pemanfatatannya • Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana transparan • Setiap pengeluaran/pembelanjaan dicatat sesuai ketentuan • Setiap pengeluaran/pembelanjaan hrs dpt dipertanggungjawabkan

  28. PEMBUKUAN • Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah • Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi • materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai • 3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa • yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. • Realisasi pengadaan barang/jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil • dari uang yang dikeluarkan • Seluruh peneriman dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam • buku penerimaan dan pengeluaran (BUKU KAS UMUM) • Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan • atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. • Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan • dicocokkan dengan saldo yang ada, baik yang ada di Kas maupun yang • ada di Bank, kemudian dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan • tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota • Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi, tidak boleh di-tip ex • atau dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan dua garis dan • diparaf.

  29. DOKUMEN PENDUKUNG PEMBUKUAN Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran Bukti transaksi lainnya Semua dokumen yang ditandatangani ketua lembaga penerima subsidi/Bansos, diketahui dan dicap dengan stempel   

  30. LARANGAN PENGGUNAAN DANA • Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat. • Dipindahbukukan/disimpan di Bank lain dalam jangka waktu lama guna memperoleh bunga. • Dipinjamkan kepada siapapun/pihak lain • Membayar lembur paniti, bonus, dan kegiatan rutin lainnya • Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya membeli ternak dsb. Apabila di kemudian hari berdasarkan laporan masyarakat dan/atau hasil monev terdapat penyimpangan penggunaan dana maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

  31. PAJAK Untuk penyelesaian pajak yang terkait dengan penggunaan dana subsidi/Bansos harus memperhatikan: • Usahakan untuk berkonsultasi dengan kantor pajak setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak. • Setiap pembelian barang yang kena pajak, harus disertai dengan tanda bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Pajak yang dipungut oleh bendahara tim pelaksana rehabilitasi dan pembangunan sekolah harus disetor ke Kantor Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  32. Dana Bansos berasal dari APBN • Dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN terdapat potensi penerimaan pajak, yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan dan atau pemungutan oleh Bendaharawan/pihak yang melakukan pembayaran atau yang menggunalan dana . PPh yang dipotong atau yang dipungut merupakan beban/kewajiban pihak yang menerima pembayaran sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang diterima . PPN yang dipungut merupakan beban yang harus ditanggung oleh lembaga penerima Block grant dan menambah jumlah pos pengeluaran (tidak mengurangi jumlah pembayaran yang diterima oleh pemasok

  33. TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUMBERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968

  34. (lanjutan) TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUMBERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968

  35. (lanjutan) TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUMBERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968

  36. (lanjutan) TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUMBERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968

  37. LANDASAN HUKUM kewajibanpembuatanlaporan : • UU RI No. 17 Tahun 2003 TtgKeuangan Negara; • Keppres No. 42 Tahun 2002 TtgPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara; Bab VII Pasal 57 ayat (1),(2). • Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 Bab III huruf C.

  38. Laporan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi. • Isi laporan yang benar akan mendorong mutu penulisan laporan yang baik, artinya kebenaran isi tercakup pada laporan yang memiliki bentuk yang sistematik, penalaran yang jelas dan menggunakan bahasa dengan kritis. • Secara umum laporan dapat dianggap sebagai pelaksanaan komunikasi secara tertulis dan lisan.

  39. Secarakhusus, dalamkonteksadministrasi, laporanmemperolehpengertiankhusussebagaipertanggung-jawabanpelaksanaantugasdanfungsisetiaporganisasi. • LaporandanaBansos , dapatberbentuk: a. Laporanpertanggungjawabankeuangan b. Laporanhasilpelaksanaankegiatan Ataugabunganantarakeduanya

  40. TEMUAN YANG SERING TERJADI

  41. Lanjutan...

  42. Sesitjen’14 PENDIDIKAN Rahmatan Lil Alamin

  43. Sesitjen’14 PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS Terima kasih • Perjanjian Kinerja • Pakta Integritas

More Related