Kebijakan penyediaan prasarana olah raga di daerah permukiman
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN. Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang Pada Acara Temu Konsultasi Penyusunan Standarisasi Taman Rekreasi dan Kebugaran Jasmani di Cisarua-Bogor, 27–30 Maret 2003. L A T A R B E L A K A N G.

Download Presentation

KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN

Disampaikan Oleh :

Dirjen Penataan Ruang

Pada Acara Temu Konsultasi Penyusunan Standarisasi

Taman Rekreasi dan Kebugaran Jasmani

di Cisarua-Bogor, 27–30 Maret 2003


L A T A R B E L A K A N G

  • Prasarana olah raga sebagai Ruang Public.

  • Ruang Public merupakan komponen penting dalam pembangunan kota.

  • Ruang Public sebagai wahana interaksi antar warga, yang biasanya kekurangan wahana berkomunikasi.

  • Ruang Public sebagai bagian kehidupan masyarakat untuk memberi nilai tambah bagi lingkungan, estetika kota, pencemaran dan memberi image tetang lingkungannya.


LATAR BELAKANG (lanjutan)

  • Departemen Kimpraswil mengurusi 8 prasarana utama (seperti air bersih, sanitasi, limbah, drainage, jalan kota dll). Kebijakan dalam bidang tersebut hampir semua diserahkan kepada Kabupaten/Kota kecuali yang strategis (basic need).


ISU DAN PERMASALAHAN

  • Kesenjangan antar wilayah/kawasan, baik desa maupun kota.

  • Masih banyaknya masalah penataan ruang kawasan/kota.

  • Pembangunan belum sepenuhnya mengacu penataan ruang.

  • Belum sepenuhnya RTRW sebagai alat keterpaduan.

  • Belum efektifnya pemanfaatan dan pengendalian ruang.

  • Rendahnya peran masyarakat dalam penataan ruang


PERATURAN TENTANG RUANG PUBLIK

  • UU 24/1992 tentang Penataan Ruang pasal 5 mengenai kewajiban masyarakat

  • UU RI No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • PP 69/1996 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang pasal 2 – hak masyarakat

  • PP 69/1996 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang pasal 6 – kewajiban masyarakat

  • Kepmenkimpraswil 327/2002 tentang Penetapan Pedoman Penataan : “Rencana tata ruang Kawasan Perkotaan”

  • Permendagri 14/1988 tentang Kawasan Hijau Perkotaan

  • Permendagri 2/1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota


KONSEP PENATAAN RUANG PUBLIK

  • Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan ruang public (UU 24/92 pasal 5 mengenai kewajiban masyarakat dan PP 69/1996 pasal 2 dan 6)

  • Kemitraan dgn dunia usaha, Pemerintah fasilitasi

  • Penegakan hukum dalam pelanggaran pemanfaatan ruang public tanpa pandang bulu (misal mengacu pada peraturan zoning)

  • Penerapan instrument insentif dan disinsentif melalui DAU agar terjadi keberpihakan kepada masyarakat (dalam penentuan ruang hijau kota).


KONSEP PENATAAN… (lanjutan)

  • Terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

  • Administratif dan fungsional.

  • Sesuai dengan perkembangan ekonomi wilayah.

  • Dukungan terhadap penyediaan NSPM (pedoman lokasi dan penyediaan prasarana olah raga, pedoman pelibatan masyarakat dalam membangun prasarana olah raga/ruang publik) dan konsep SNI yang terkait dengan pembangunan prasarana olah raga.


KRITERIA PEMILIHAN LOKASI UNTUK PRASARANA OLAH RAGA (PARIWISATA)

  • Tersedia lahan yang cukup luas.

  • Status kepemilikan lahan cukup jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dalam penguasaannya.

  • Kondisi lahan :

  • - Mempunyai struktur tanah yang stabil

  • - Mempunyai kemiringan tanah yang memungkinkan

  • dibangun tanpa memberikan dampak negatif thd kelestarian

  • lingkungan

  • - Merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan tanah

  • yang tidak terlalu subur dan bukan tanah pertanian yang

  • produktif


KRITERIA PEMILIHAN LOKASI…. (lanjutan)

  • d. Mempunyai akses dan kemudahan hubungan yang tinggi.

  • Tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas pada jalur jalan raya regional.

  • Tersedia prasarana utama : air bersih, listrik, dll.

  • Mempunyai kepadatan penduduk dan permukiman rendah.

  • Lansekap yang memenuhi aspek estetik dan fungsional.

  • Tidak mengganggu dan terganggu terhadap maupun oleh kegiatan sosial ekonomi lain di sekitarnya.

  • Mempunyai kondisi keamanan lingkungan yang baik.


KRITERIA PEMILIHAN LOKASI…. (lanjutan)

  • Kawasan pariwisata  Luas lahan minimal 100 ha.

  • Taman Rekreasi  Luas lahan minimal 3 ha.

  • Gelanggang renang  Luas lahan minimal 1 ha.

  • Kolam memancing  Luas lahan minimal 0,5 ha.


ELEMEN PENATAAN RUANG PUBLIC

  • Aksesibilitas bagi semua warga.

  • Universalitas atau mempertimbangkan keberagaman kelas dan status.

  • Keberlanjutan fungsi, bukan sekedar bentuk tetapi lebih pada kesesuaian fungsinya.


KENDALA IMPLEMENTASI

  • Rendahnya pemahaman masyarakat atas manfaat penataan ruang sehingga partisipasinya kurang optimal

  • Penegakan hukum yang belum optimal terhadap pelanggaran penataan ruang (lokasi dan pemanfaatan ruang publik), terutama dalam aspek pemanfaatan dan pengendalian

  • Kelembagaan hingga tingkat akar rumput belum sepenuhnya tertata

  • Terbatasnya resources dan rendahnya komitmen stakeholders


USULAN SOLUSINYA

  • Peningkatan kampanye publik dan pelayanan publik untuk meningkatkan public awarrness

  • Gerakan penegakan hukum tanpa pandang bulu

  • Penataan kelembagaan hingga mencapai pokmasy (akar rumput) sehingga concern terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang meningkat (TKPRD dan Pokmasy)

  • Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha

  • Penyusunan NSPM misalnya pedoman pemanfaatan dan pengelolaan ruang publik untuk prasarana olah raga, pedoman kemitraan antar stakeholder dalam penyediaan ruang publik (prasarana olah raga).


HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG(PP 69/1996 tentang RANMASY pasal 2)

HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

  • Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

  • Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci ruang kawasan.

  • Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

  • Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.


HAK DAN KEWAJIBAN ATAS RUANG(PP 69/1996 tentang RANMASY pasal 6)

KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM TARU

  • Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.

  • Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

  • Berperanserta dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang publik termasuk perbaikan dan pemeliharaan prasarana olah raga.


P E N U T U P

  • Lokasi ruang publik (prasarana olah raga) harus sesuai dengan RTRWK serta hasil studi kelayakan dan AMDAL-nya (aksesibel, universalitas dan fungsional).

  • Proses pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya melibatkan masyarakat, investor dan pemerintah (fasilitator) secara terpadu.

  • Hak dan kewajiban yang sama bagi setiap individu/lembaga yang ada atas ruang publik tersebut.

  • Sesuai dengan perkembangan/kemampuan ekonomi wilayah dan mempertimbangkan pembangunan wilayah/kawasan sekitarnya.

  • Penyusunan NSPM yang terkait dengan penataan ruang publik (prasarana olah raga) perlu segera disiapkan.


  • Login