1 / 28

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pertemuan 03 - 04

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pertemuan 03 - 04. Mata kuliah : A0384 - Perpajakan Tahun : 2009. Pengertian Pajak Penghasilan 21.

adie
Download Presentation

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pertemuan 03 - 04

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21Pertemuan 03 - 04 Mata kuliah : A0384 - Perpajakan Tahun : 2009

  2. Pengertian Pajak Penghasilan 21 • PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan

  3. Unsur-unsur PPh Pasal 21/26 • Wajib Pajak • Pemotong Pajak • Obyek Pajak • Tarif Pajak

  4. Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pegawai Tetap • Pegawai Lepas • Penerima Pensiun • Penerima Honorarium • Penerima Upah

  5. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing • Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

  6. Pemotong Pajak PPh • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll • Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT • BUMN/ BUMD • Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

  7. Bukan Pemotong PPh 21/26 • Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat • Badan/Organisasi Internasional seperti organisasi PBB

  8. Obyek Pajak PPh Pasal 21/26 • Penghasilan Teratur • Penghasilan Tidak Teratur • Upah harian, mingguan, satuan & borongan • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja • Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll • Honorarium dengan nama dan bentuk apapun • Imbalan dengan nama dan bentuk apapun • Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak

  9. Tidak Termasuk Penghasilan • Pembayaran oleh perusahaan asuransi • Penerimaan dalam bentu Natura • Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja • Natura yang diberikan oleh pemerintah • Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja

  10. Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan • BiayaJabatan, khususuntuk Peg. Tetap: • Tanpamelihatmemilikijabatanatautidak • Besarnya 5% dariPenghasilanBrutomaksimumRp 1.296.000 setahunatauRp 108.000 sebulan

  11. 2. Iuran Pensiun dan THT • Iuran Pensiun dan THT • Yang dibayar pegawai • Yayasan dana pensiun yang disetujui menteri keuangan • Jumlahnya tidak dibatasi

  12. 3. Biaya Pensiun • Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan Besarnya 5% dari uang pensiun maksimum Rp 432.000 setahun atau Rp 36.000 sebulan

  13. 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) • Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 januari /awal tahun, khusunya WPDN • Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA

  14. WP sendiriRp. 15.840.000 Status KawinRp. 1.320.000 IstriberpenghasilanRp. 15.840.000 TanggunanMak 3 orangRp. 1.320.000 PTKP untukistriberpenghasilantidakdigunakanuntukmenghitungPPh 21 . PTKP inikhususuntukmenghitungbagiwajibpajakorangpribadi yang istrinyaberpenghasilan yang wajibmenyampaikan SPT Tahunan Besarnya PTKP :

  15. Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 5% penghasilan s/d Rp 50 juta 15% penghasilan Rp 50 juta s/d Rp 250 juta 25% penghasilan Rp 250 juta s/d 500 juta 35% penghasilan diatas 200 juta

  16. Tarif Pasal 17 dikenakan atas : Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari : 1. Pegawai tetap 2. Penerima pensiun berkala 3. Pegawai tidak tetap 4. Pemagang, calon pegawai 5. Kegiatan multilevel marketing

  17. Tarif Pasal 17 dikenakan atas : PenghasilanBrutodari : • Honorarium, Bea siswa, uangsaku, hadiahpenghargaan, komisi, dll. • Honorarium anggotadewankomisaris/ pengawastidakmerangkap peg. Tetap • Jasaproduksi, tantiem, bonus yang diterimamantanpegawai • Penarikandanapensiuniuranpasti • Pembayaran lain: pemainmusik, olahragawandll

  18. Tarif 15% dikenakan atas Tenaga Ahli Dengan Norma Perhitungan 50% Penghasilan bruto yang dibayarkan kepada: - Pengacara - Akuntan - Arsitek - Dokter - Konsultan, notaris - Penilai, aktuaris

  19. Tarif 5 % dikenakan atas • Upah harian • Upah mingguan • Upah satuan • Upah borongan Jika upah yg diterima sehari diatas Rp 24.000 sehari dan tidak lebih dari Rp 240.000 sebulan dan tidak dibayarkan secara bulanan

  20. Menghitung PKP (WNI) 1. Bekerja sejak awal tahun (Jan - Des) Penghasilan bruto/bulan Rp XXX Biaya-biaya yang diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  21. Menghitung PKP (WNI) 2. Bekerja pada tahun berjalan (Sep - Des) Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yang diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 4 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX Menghitung penghasilan neto tidak perlu disetahunkan

  22. Menghitung PKP (WNI) 3. Berhenti bekerja karena Pensiun Perhitungan sama dengan poin 2

  23. Menghitung PKP (WNI) 4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir (misal meninggal Agustus) Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  24. Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 1. Bekerja Sejaka awal tahun (Jan - Des) Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  25. Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 2. Bekerja tidak setahun penuh (Sep-Des) Penghasilan bruto/bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  26. Menghitung PKP (WNA) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 3. Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia Penghasilan bruto/bulan Rp XXX Biaya-biaya yang diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  27. Menghitung PPh Pasal 21 (WNA) Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenankan PPh Pasal 26, tarif 20% dari penghasilan bruto

More Related