sosialisasi reformasi birokrasi program penataan sistem manajemen sdm aparatur
Download
Skip this Video
Download Presentation
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR - PowerPoint PPT Presentation


  • 265 Views
  • Uploaded on

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR. SEKRETARISD DIREKT O R AT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SOLO, 19 OKTOBER 2011. PERMASALAHAN DI BIDANG SDM. SDM APARATUR DALAM REFORMASI BIROKRASI. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja. Pengembangan Data Base.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR' - abdalla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosialisasi reformasi birokrasi program penataan sistem manajemen sdm aparatur
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAMPENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SOLO, 19 OKTOBER 2011

slide3

SDM APARATUR DALAM REFORMASI BIROKRASI

PenerapanSistemPenilaianKinerja

Pengembangan Data Base

PengembanganDiklatBerbasisKompetensi

BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN,

CAPABLE, PROFESIONAL,

BERKINERJA TINGGI, SEJAHTERA

dasar hukum
Dasar Hukum
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 17 ayat 1;
  • Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  • Beberapa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait RB.
latar belakang
Latar Belakang
  • PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pemerintahan yang baik akan dapat diwujudkan dengan penyediaan PNS yang berkualitas, profesional dan penempatan yang sesuai dengan kehaliannya ( the right man on the right place), sehingga PENATAAN PNS MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN di bidang kepegawaian.

  • RUMUSAN JABATAN

Informasi dasar dibidang kepegawaian berupa informasi Jabatan yang diperoleh melalui Analisis Jabatan. Hal ini dimaksudkan untuk meperloleh KARAKTERISTIK PEKERJAAN yang ada disetiap unit kerja yang dirumuskan menjadi JABATAN.

tujuan
Tujuan
  • MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.

Organisasiterbentukberdasarkanpertimbangan yang realistisdanrasional (jabatan-jabatan yang beradadalam unit organisasi).

  • INFORMASI JABATAN

Data-data yang diperoleh, diolahmenjadiberbagaiinformasipentingbagipembinaanpegawai, mulaidaripenyusunanformasi, perekrutan, seleksi, mutasi, danpengembangannya s/d pensiun.

rencana strategis sdm transportasi udara terkait reformasi birokrasi
RENCANA STRATEGIS SDM TRANSPORTASI UDARA TERKAIT REFORMASI BIROKRASI

PEMBUATAN KAMUS KOMPETENSI DITJEN HUBUD

PEMETAAN PEGAWAI DITJEN HUBUD

PENYUSUNAN POLA KARIER DITJEN HUBUD

TRAINING /LEARNING

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEPEGAWAIAN

definisi analisis jabatan
DEFINISI ANALISIS JABATAN

adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikaan untuk kepentingan program kepegawaian dan memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.

alur proses pengajuan tunjangan kinerja remunerasi
ALUR PROSES PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA/REMUNERASI
  • PETA
  • JABATAN
  • STRUKTURAL
  • FUNGSIONAL TERTENTU
  • FUNGSIONAL UMUM

URAIAN

JABATAN

TINGKATAN

JABATAN

ANALISIS

DAN

EVALUASI JABATAN

JELAS SIAPA MENGERJAKAN

APA, APA SAJA NAMA HASILNYA, BERAPA LAMA MENGERJAKANNYA, BERAPA BANYAK YANG BISA DIHASILKAN

REMUNERASI

UNIT ES. I

UPT

DIJELASKAN

NARA

SUMBER

DARI

KEMEN

PAN DAN RB

TAHUN

2012

KINERJA TERUKUR

keterangan alur proses
KETERANGAN ALUR PROSES
  • UntukmendapatkanRemunerasi / tunjangan kinerja, harusdilakukan:
    • PenetapanTingkatanJabatan ( Job Grade);
    • Ada UraianKegiatanJabatan;
    • Kinerjajabatandapatterukur,
  • LANGKAH TINDAK : PelaksanaanKegiatanAnalisadanEvaluasijabatan, untukmendapatkan
    • TersedianyaInformasiJabatan;
    • PerumusanTingkatanJabatan
    • BesaranTunjanganKinerjadanRemunerasi;
  • TINGKATAN JABATAN HARUS DILAMPIRAN DALAM DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP RB KEMENHUB 2011
tunjangan kinerja dan remunerasi
TUNJANGAN KINERJA DAN REMUNERASI
  • TunjanganKinerja:

TunjanganKinerjasesuaidenganhargajabatandanpencapaiankinerja;

Dapatmeningkat/menurun, ygdiukurberdasarkanIndikatorKinerjaUtama.

  • Remunerasi:

Bentuknya:GajiPokokdanTunjangan-tunjanganlainnya;

Sifatnya : Fleksibel.

ad