Sosialisasi reformasi birokrasi program penataan sistem manajemen sdm aparatur
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 14

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR PowerPoint PPT Presentation


  • 190 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR. SEKRETARISD DIREKT O R AT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SOLO, 19 OKTOBER 2011. PERMASALAHAN DI BIDANG SDM. SDM APARATUR DALAM REFORMASI BIROKRASI. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja. Pengembangan Data Base.

Download Presentation

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sosialisasi reformasi birokrasi program penataan sistem manajemen sdm aparatur

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAMPENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SOLO, 19 OKTOBER 2011


Sosialisasi reformasi birokrasi program penataan sistem manajemen sdm aparatur

PERMASALAHAN DI BIDANG SDM


Sosialisasi reformasi birokrasi program penataan sistem manajemen sdm aparatur

SDM APARATUR DALAM REFORMASI BIROKRASI

PenerapanSistemPenilaianKinerja

Pengembangan Data Base

PengembanganDiklatBerbasisKompetensi

BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN,

CAPABLE, PROFESIONAL,

BERKINERJA TINGGI, SEJAHTERA


Dasar hukum

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 17 ayat 1;

  • Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;

  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

  • Beberapa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait RB.


Latar belakang

Latar Belakang

  • PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

    Pemerintahan yang baik akan dapat diwujudkan dengan penyediaan PNS yang berkualitas, profesional dan penempatan yang sesuai dengan kehaliannya ( the right man on the right place), sehingga PENATAAN PNS MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN di bidang kepegawaian.

  • RUMUSAN JABATAN

    Informasi dasar dibidang kepegawaian berupa informasi Jabatan yang diperoleh melalui Analisis Jabatan. Hal ini dimaksudkan untuk meperloleh KARAKTERISTIK PEKERJAAN yang ada disetiap unit kerja yang dirumuskan menjadi JABATAN.


Tujuan

Tujuan

  • MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.

    Organisasiterbentukberdasarkanpertimbangan yang realistisdanrasional (jabatan-jabatan yang beradadalam unit organisasi).

  • INFORMASI JABATAN

    Data-data yang diperoleh, diolahmenjadiberbagaiinformasipentingbagipembinaanpegawai, mulaidaripenyusunanformasi, perekrutan, seleksi, mutasi, danpengembangannya s/d pensiun.


Rencana strategis sdm transportasi udara terkait reformasi birokrasi

RENCANA STRATEGIS SDM TRANSPORTASI UDARA TERKAIT REFORMASI BIROKRASI

PEMBUATAN KAMUS KOMPETENSI DITJEN HUBUD

PEMETAAN PEGAWAI DITJEN HUBUD

PENYUSUNAN POLA KARIER DITJEN HUBUD

TRAINING /LEARNING

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEPEGAWAIAN


Definisi analisis jabatan

DEFINISI ANALISIS JABATAN

adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikaan untuk kepentingan program kepegawaian dan memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.


Tahapan dalam proses pembuatan analisis dan evaluasi jabatan

TAHAPAN DALAM PROSES PEMBUATAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN


Alur proses pengajuan tunjangan kinerja remunerasi

ALUR PROSES PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA/REMUNERASI

  • PETA

  • JABATAN

  • STRUKTURAL

  • FUNGSIONAL TERTENTU

  • FUNGSIONAL UMUM

URAIAN

JABATAN

TINGKATAN

JABATAN

ANALISIS

DAN

EVALUASI JABATAN

JELAS SIAPA MENGERJAKAN

APA, APA SAJA NAMA HASILNYA, BERAPA LAMA MENGERJAKANNYA, BERAPA BANYAK YANG BISA DIHASILKAN

REMUNERASI

UNIT ES. I

UPT

DIJELASKAN

NARA

SUMBER

DARI

KEMEN

PAN DAN RB

TAHUN

2012

KINERJA TERUKUR


Keterangan alur proses

KETERANGAN ALUR PROSES

  • UntukmendapatkanRemunerasi / tunjangan kinerja, harusdilakukan:

    • PenetapanTingkatanJabatan ( Job Grade);

    • Ada UraianKegiatanJabatan;

    • Kinerjajabatandapatterukur,

  • LANGKAH TINDAK : PelaksanaanKegiatanAnalisadanEvaluasijabatan, untukmendapatkan

    • TersedianyaInformasiJabatan;

    • PerumusanTingkatanJabatan

    • BesaranTunjanganKinerjadanRemunerasi;

  • TINGKATAN JABATAN HARUS DILAMPIRAN DALAM DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP RB KEMENHUB 2011


Tunjangan kinerja dan remunerasi

TUNJANGAN KINERJA DAN REMUNERASI

  • TunjanganKinerja:

    TunjanganKinerjasesuaidenganhargajabatandanpencapaiankinerja;

    Dapatmeningkat/menurun, ygdiukurberdasarkanIndikatorKinerjaUtama.

  • Remunerasi:

    Bentuknya:GajiPokokdanTunjangan-tunjanganlainnya;

    Sifatnya : Fleksibel.


Jadwal kegiatan program sistem manajemen sdm aparatur ditjen perhubungan udara

JADWAL KEGIATAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DITJEN PERHUBUNGAN UDARA


Sosialisasi reformasi birokrasi program penataan sistem manajemen sdm aparatur

TERIMA KASIH


  • Login