1 / 29

MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PHK-TIK K-2 DAN K-3

MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PHK-TIK K-2 DAN K-3. DITJEN DIKTI DEPDIKNAS JAKARTA, 20 NOPEMBER 2006. ACUAN PENGADAAN. Keputusan Presiden RI Nomor  80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

aaron
Download Presentation

MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PHK-TIK K-2 DAN K-3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA PHK-TIK K-2 DAN K-3 DITJEN DIKTI DEPDIKNAS JAKARTA, 20 NOPEMBER 2006

  2. ACUAN PENGADAAN • Keputusan Presiden RI Nomor  80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; • Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres 80 Tahun 2003.

  3. BEBERAPA PENGERTIAN • Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; • Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan  yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;  • Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; • Pejabat pengadaan adalah satu orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50juta;

  4. BEBERAPA PENGERTIAN (Contd…) • Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran • Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa • Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarakan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabatt Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa

  5. KOMPONEN BIAYA • Communication bandwidth (Internet) • Koneksi ke INHERENT bagi yang bukan simpul lokal • Hardware (computer & network) • Fasilitas Teleconference (termasuk sistem multimedia) • System software (licensing) atau sistem aplikasi • Tenaga ahli dalam negeri • Pelatihan dalam negeri (training) • Workshop/seminar • Jika komponen 6-8 diusulkan, maka harus dilengkapi dengan TOR rinci yang menjustifikasi besaran anggaran yang diusulkan.

  6. METODA PENGADAAN • Pelelangan Umum (PU): dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi • Pelalangan Terbatas (PT): jumlah penyedia barang/jasa diyakini terbatas, diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau propinsi, dengan mencantumkan penyedia jasa barang/jasa yang mampu. • Pemilihan Langsung (PL): PU dan PT dinilai tidak efisien dari segi biaya, dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawar, yang telah lulus Pra-Kualifikasi, dilakukan negosiasi teknis dan biaya, serta diumumkan melalui papan pengumuman resmi atau internet

  7. METODA PENGADAAN (CONTD…) • Penunjukan Langsung: dalam keadaan tertentu dan khusus, terhadap satu penyedia barang/jasa, dilakukan negosiasi teknis dan biaya • Keadaan Tertentu: penanganan darurat utk pertahanan negara, pekerjaan rahasia menyangkut hankam, pekerjaan berskala kecil nilai maks Rp. 50 jt (utk keperluan sendiri, teknologi sederhana, risiko kecil, dilaksanakan oleh perorangan/badan usaha kecil/koperasi), pemegang hak paten, distribusi logistik Pilkada, rehabilitasi/rekonstruksi Aceh/Nias • Keadaan Khusus: pekerjaan berdasarkan tarif resmi pemerintah, pekerjaan spesifik/hak patent, hasil UK/Koperasi Kecil/pengrajin, pek.kompleks dg teknologi khusus/atau hanya satu penyedia barang/jasa

  8. PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI • Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan pesyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran • Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman, pengambilan dokumen, pemasukan dokumen, evaluasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi. • Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan pesyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran • Prose Pascakualifiaksi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievalusai dokumen kualifikasinya.

  9. JADWAL KEGIATAN PENGADAAN(PELELANGAN UMUM & TERBATAS)

  10. DOKUMEN PENGADAAN • Syarat-syarat umum (a) Pengertian; (b) Metode pemilihan; (c ) Jadwal kegiatan, (d) Sumber dana; (e) Penyedia barang yang diundang; (f) Jaminan penawaran; (g) Bentuk & cara penyampaian dok.penawaran; (h) Penyampaian & pembukaan penawaran; (i) Metode evalusasi; (j) Penunjukan penyedia barang • Syarat-syarat administrasi (a) Jenis kontrak; (b) Jangka waktu pelaksanaan; (c ) Penyerahan hasil pekerjaan; (d) Tata cara pembayaran; (e) Force mayeur; (f) Resiko kenaikan harga;Sanksi & denda; (g) Penyelesaian perselisihan. • Syarat-syarat teknis (a) Lingkup pekerjaan; (b) Penjelasan teknis; (c ) Spesifiaksi teknis; (d) Volume pekerjaan 4. Lampiran (a) Jadwal kegiatan; (b) Surat penawaran harga; (c ) Dokumen pascakualifikasi; (d) Formulir isian penilaian kualifikasi

  11. PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI(HPS) • Pejabat pembuat komitmen wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan (Analisis harga; Engineer’s estimate; Harga pasar setempat; Harga kontrak sejenis;Informasi BPS; harga pabrikan/agen tungal; daftar harga standar; informasi lain yg dpt dipertangung jawabkan). • HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen.   • HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.   • Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.  • HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.  

  12. Pembiayaan Pengadaan Khusus untuk PHK-TIK pembiayaan tersebut di bawah ini tidak dapat dialokasikan melalui dana yang bersumber dari Ditjen Dikti • Honorarium panitia/pejabat pengadaan; • Pengumuman pengadaan barang/jasa; • Penggandaan dokumen pengadaan; • Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa

  13. TERM OF REFERENCE (TOR)TA, TRAINING, WORKSHOP • LATAR BELAKANG • TUJUAN • LINGKUP KERJA • OUTPUT & OUTCOME • METODOLOGI • KUALIFIKASI • JADUAL • BIAYA

  14. SATUAN BIAYA: TA, TRAINING, WORKSHOP(PERMENKEU NO/ 84/PMK.02/2005 TTG STANDAR BIAYA TA-2006)

  15. DASAR PERHITUNGAN FISIK(TENAGA AHLI)

  16. DASAR PERHITUNGAN FISIK(SEMINAR & TRAINING) SEMINAR TRAINING

  17. DASAR PERHITUNGAN FISIK(PENGADAAN ALAT)

  18. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA • Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; • Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; • Tdak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; • Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; • Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir,  dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; • Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; • Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; • Tidak masuk dalam daftar hitam; • Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; • Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

  19. PERSYARATAN TENAGA AHLI • Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; • Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; • Mempunyai pengalaman di bidangnya. PERSYARATAN KHUSUS PENYEDIA BARANG/JASA Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD. Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa. 

  20. Beberapa Persyaratan dan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen • Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa • Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; • Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; • Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan; • Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan; • Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; • Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; • Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; • Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya (termasuk ke KPMPT);         

  21. Beberapa Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang (Contd....) • mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; • Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada KPMPT melalui pimpinan instansinya dengan berita acara penyerahan; • Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. • Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia; • Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.  

  22. PANITIA PENGADAAN • Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan. • Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya (khusus PTN) • Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; (b) memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; (c ) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan; (d) memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Perpres ini; (e) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan; (f) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

  23. PANITIA PENGADAAN (Contd….) • Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami  tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain  yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. • Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami  tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

  24. SANGGAHAN/PENGADUAN MASY. Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan : • Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; • Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya; adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/ pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya. • Pejabat pemuat komitmen wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak  surat sanggahan diterima. • Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding.

  25. SANGGAHAN/PENGADUAN MASYARAKAT (Contd….) • Surat sanggahan banding disampaikan kepada Pemimpin Lembaga selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut. Pemimpin Lembaga wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak  surat sanggahan banding diterima. • Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding. • Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang,  atau dilakukan pembatalan kontrak. • Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/ pejabat  yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  26. PELELANGAN/SELEKSI ULANG • Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat pengadaan, apabila: a.   jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau b.   tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia. • Seleksi umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat pengadaan, apabila : jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi. • Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh penanggung jawab komitmen atau pejabat berwenang lainnya apabila : sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar; pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan. • Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang. • Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses  pemilihan langsung. • Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua)  maka dilakukan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung.

  27. PELELANGAN/SELEKSI ULANG (Contd…) • Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan  permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. • Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. • Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung. • Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung. • Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. • Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. • Pengguna barang/jasa dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta lelang/seleksi bila penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.

  28. PENANDATANGANAN KONTRAK • Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada penanggung jawab komitmen. • Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.  • Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)  bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya.  • Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)  sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan. • Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan.

  29. HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAKDALAM PELAKSANAAN KONTRAK • Setelah penandatanganan kontrak, Pejabat pembuat komitmen segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan. • Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari penanggung jawab komitmen.   • Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. • Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis. • Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. 

More Related