1 / 26

derektori putusan MA

putusam mahkamah agung<br>

HalimLim
Download Presentation

derektori putusan MA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat; Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia 1976, dalam Status Janda (Suami SUPRIYADI telah Meninggal dunia) P U T U S A N Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus dalam perkara gugatan antara: Nyonya Emy Rahayu, berkedudukan di Taman Sidorejo No: 28, RT.35, RW.09, Desa Sidorejo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH ISDARYONO, SH beralamat di Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R. Suprapto No.10, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat; Mahkamah Agung Republik Indonesia Lawan: 1. Machyudi Masrur, bertempat tinggal di Taman Sidorejo, RT.35, RW.09, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya yang pasti , sebagai 2. PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Sidoarjo, bertempat tinggal di Jl. Achmad Yani No: 15, Sidoarjo , sebagai Turut Tergugat Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; TENTANG DUDUK PERKARA Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Maret 2016 dalam Register Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1 Bahwa Penggugat (EMY RAHAYU) Lahir di Sukoharjo, pada tanggal16 Juni Halaman 1 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  2. Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Mahkamah Agung Republik Indonesia MACHYUDI MASRUR (Tergugat) untuk selanjutnya disebut Obyek Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia (Persero) Cabang Sidoarjo (Turut Tergugat), tetapi malah meninggalkan dengan satu anak yang bernama DEWI ANJAR SARI, Perempuan, Lahir di Jakarta Timur, pada tanggal 20 Januari 1994, telah kawin sah dengan MACHYUDI MASRUR (Tergugat) pada tanggal 19 April 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. a EKO WIBOWO, Laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 1 Desember 2003; b EDY PURWANTO, Laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 16 Nopember 2006. 3 Bahwa MACHYUDI MASRUR (Tergugat) pada tanggal 11 Nopember 208, telah membeli rumah secara Kredit melalui Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo, dengan Jumlah Pokok Kredit sebesar Rp.66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dgan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 950.600,- (sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah), atas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebuah rumah yang terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Blok.N Nomor:28, seluas 116 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2265, Surat Ukur tanggal 06-04-2011, Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama Sengketa. 4 Bahwa harga Netto rumah tersebut adalah sebesar Rp. 87.350.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Jumlah Pokok Kredit sebesar Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), Pelunasan Uang Muka sebesar Rp. 19.250.000,-(sembilan belas juta dua rtus lima puluh ribu rupiah) ditambah Booking Fee sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN Pembelian kelebihan Tanah sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total pembayaran awal (Uang Muka) sebesar Rp. 21.020.000,- (dua puluh Mahkamah Agung Republik Indonesia satu juta dua puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Penggugat (EMY RAHAYU) memakai uang Penggugat yang dihasilkan sebelum perkawinan dengan Tergugat. 5 Bahwa sejak membeli rumah tersebut Tergugat (MACHYUDI MASRUR) tidak pernah mengangsur cicilan rumah tersebut di Bank Tabungan Negara Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  3. Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Anak dan Istri entah kemana, Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut : Pembayaran Pelunasan Uang Muka sebesar Rp. 21.020.000,- (dua rumah, meninggalkan anak Istri entah kemana, tidak diketahui keberadaannya dan telah dinyatakan Desersi/Pecatan dari Angkatan Laut Republik Indonesia sampai sekarang ini, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat yang mencicil setiap bulannya sekemampuan dari keuangan Penggugat. tidak diketahui keberadaannya, maka pada tahun 2014 Penggugat mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor:2867/Pdt.G/2014/ PA.Sda dan telah diputus pada tanggal 12 Pebruari 2015 dan telah keluar Akta Cerai No:680/AC/2015/PA.Sda, tanggal 10 Maret 2015. 7 Bahwa karena Tergugat sejak membeli rumah tersebut tidak pernah mengangsur kredit di Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo, maka dengan terpaksa Penggugat (EMY RAHAYU) mengangsur setiap bulannya menurut kemampuan Penggugat sehingga sering terlambat dan kena denda, sehingga mendapat peringatan akan dilelang oleh PT. Bank Tabungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negara (Persereo) Cabang Sidoarjo, oleh karena itu dengan terpaksa dan susah payah mencari pinjaman, Penggugat melunasi kredit tersebut pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp.26.188.393,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) setelah bercerai dengan Tergugat, hal ini dilakukan karena satu-satunya rumah yang dimiliki dan ditempati bersama 3 (tiga) orang anaknya sampai 8 Bahwa Tergugat (MACHYUDI MASRUR) telah membeli rumah tersebut secara Kredit, akan tetapi semua uang muka, cicilan setiap bulan dan pelunasannya yang membayar adalah Penggugat, sehingga dapat dikatakan Pembelian tersebut dilakukan oleh Penggugat tetapi memakai nama Tergugat, dan dilakukan selama dalam perkawinan, sehingga dapat dikategorikan rumah tersebut (Obyek Sengketa) adalah termasuk harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat. 9 Bahwa tindakan dan perbutan Tergugat (MACHYUDI MASRUR) meninggalkan anak istri dan tidak mengangsur kredit (cicilan tiap bulan) di Mahkamah Agung Republik Indonesia Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo sampai akan dilelang oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 10 Bahwa dengan tindakan dan perbuatan Tergugat (MACHYUDI MASRUR) tersebut sangat merugikan Penggugat yang apabila ditotal adalah sebagai Halaman 3 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  4. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Tergugat, sehingga total kerugian materiel yang dialami Penggugat Mahkamah Agung Republik Indonesia mohon untuk diijinkan menggambil Sertifikat Hak Guna Bangunan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas (Obyek Sengketa) dan hasil penjualan rumah tersebut dibagi puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dari uang pribadi (asal) Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat ditambah Pelunasan sebasar Rp. 26.188.393,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) uang pinjaman setelah Penggugat bercerai adalah sebesar Rp. 47.208.393,- (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). Sedangkan kerugian Imateriel yang dialami oleh Penggugat karena merasa malu dan tertekan bathinnya karena Tergugat tidak pernah membayar uang cicilan setiap bulannya sehingga selalu di tegor oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo (Turut Tergugat), apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami Penggugat seleuruhnya adalah sebesar Rp. 247.208.393,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus sembilan pulh tiga rupiah), Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika itu juga sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah) 11 Bahwa karena rumah tersebut (Obyek Sengketa) termasuk harta bersama dan pembeliannya menggunakan uang dari Penggugat semua serta Tergugat sekarang ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, maka Penggugat Nomor:2265, Surat Ukur tanggal 06-04-2011, Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR (Tergugat) di Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo, alamat Jalan Achmad Yani Nomor: 15, Sidoarjo (Turut Tergugat). 12 Bahwa karena Penggugat seorang ibu rumah tangga tidak bekerja (single parent). maka sangat membutuhkan biaya untuk merawat dan menyekolahkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat yaitu yang bernama EKO WIBOWO, Laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 1 Desember 2003 dan EDY PURWANTO, Laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 16 Nopember 2006, dan Tergugat tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya yang pasti, maka mohon diijinkan untuk diri sendiri maupun mewakili MACHYUDI MASRUR (Tergugat) menjual rumah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  5. Mahkamah Agung Republik Indonesia pengasuhan Pihak Penggugat. Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dan memberikan keputusan yang amarnya sebagaiberikut: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia dua antara Penggugat dengan Tergugat dan Hak Bagian Tergugat dikompensasikan dengan kerugian yang dialami Penggugat dan sisanya dipergunakan untuk membiayai kehidupan (uang nafkah) 2 (dua) anak yang masih di bawah umur tersebut diatas, yang sampai sekarang ini di bawah 13 Bahwa karena Sertifikat Guna Bangunan Nomor:2265, Surat Ukur tanggal 06-04-2011, Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR, masih berada di Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo (Turut Tergugat), maka memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan dalam perkara ini. 14 Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka mohon keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu Mahkamah Agung Republik Indonesia walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. (Uitvoerbaar bij Voorraad); 15 Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka membebankan biaya perkara kepada Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa perkara MENGADILI 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3 Menyatakan Sebidang tanah pekarangan seluas 116 M2 yang diatasnya bedrdiri sebuah bangungan gedung, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2265, Surat Ukur tanggal tanggal 06-04-2011, Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR (Tergugat) dalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat; 4 Mengijinkan Penggugat (EMY RAHAYU) untuk mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2265, Surat Ukur tanggal tanggal 06-04-2011, Halaman 5 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  6. Mahkamah Agung Republik Indonesia Yani Nomor: 15, Sidoarjo;. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia 9 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat. Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR (Tergugat) di Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo (Turut Tergugat), Jalan Achmad 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu kerugian Materiel sebesar Rp. 47.208.393,- (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan kerugian Immateriel sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.247.208.393,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang harus di bayar secara tunai dan seketika itu juga sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah) atau dikompensasikan dengan penjual rumah (Obyek Mahkamah Agung Republik Indonesia Sengketa) yang dilakukan oleh Pihak Penggugat. 6 Mengijinkan Penggugat (EMY RAHAYU) untuk diri sendiri maupu mewakili Tergugat (MACHYUDI MASRUR) menjual harta bersama yaitu berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 116 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangungan gedung, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2265, Surat Ukur tanggal tanggal 06-04-2011, Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR (Tergugat) dan hasil penjualan rumah tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dan Hak Bagian Tergugat dikompensasikan dengan kerugian yang dialami Penggugat dan sisanya dipergunakan untuk membiayai kehidupan (uang nafkah) 2 (dua) anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama EKO WIBOWO, Laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 1 Desember 2003 dan EDY PURWANTO, Laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 16 Nopember 2006, yang sampai sekarang ini di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia pengasuhan Pihak Penggugat. 7 Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan dalam perkara ini; 8 Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad); Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  7. Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan, yakni hanya mengenai penyebutan Tergugat menjadi Tergugat I dan Turut Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama TEGUH ISDARIYANTO, SH, HENRY PARDOSI, SH, FANDY PRABOWO, SH, advokat dari Pos Bakum yang beralamat 10, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus tanggal 3 Maret 2016, nomor urut 156. Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau mengirim wakilnya, walaupun telah dipanggil secara patut dan benar, dengan demikian Tergugat tidak berkeinginan membela kepentingannya dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, serta untuk Turut Tergugat menghadap ARI KURNIAWAN, SH, FIRMAN, SH, LEONARDUS EDDY MULYADI, SH. NICHO SYAHPUTRA, SH, DINI PUSPITASARI, SH, Mahkamah Agung Republik Indonesia MARIANTO AMBAR D P, SH, Pegawai PT. Bank Tabungan Negara, beralamat di Menara Bank BTN Lt. 14, Jalan Gajah Mada nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertangal 31 Maret 2016, nomor 52/KUASA/LGD/2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus tanggal 6 April 2016, nomor urut 203. Tergugat menjadi Tergugat II, serta perubahan pada petitum angka 7, dari berbunyi : Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan dalam perkara ini, menjadi 7. Menghukum Tergugat II (PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SIDOARJO) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2265, surat ukur tanggal 06-04-2011 nomor : 00047/12101122/2011, terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok N Nomor 28,. Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis anas nama MACHYUDI MASRUR KEPADA Penggugat (EMY RAHAYU). Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Supriyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator; Halaman 7 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  8. Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat diterima (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI. A Eksepsi Error In Persona. 1 GEMIS AANHOEDANIGHEID : PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN. 1.1. Bahwa suatu Gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki suatu kepentingan hukum yang kepentingannya dilanggar. Hal ini disampaikan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ketujuh, Penerbit liberty, Yogyakarta, Pebruari 2006, halaman 53 mengatakan : “…hanya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d’interet, point d’action”. 1.2. Bahwa M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Cetakan keduabelas, Juni 2012, halaman 438 menegaskan bahwa dalam hal gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, Mahkamah Agung Republik Indonesia maka hal tersebut adalah dasar untuk mengajukan eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid. 1.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan harus dinyatakan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  9. Mahkamah Agung Republik Indonesia 11 November 2008 hubungan hukum perdata hutang piutang Kredit Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum dengan PENGGUGAT atau dengan kata lain tidak memiliki Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1529K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003). 1.4. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit No. : 00062-01-01-007229-3 tanggal Pemilikan Rumah yang terjadi adalah antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. / TERGUGAT II dengan Machyudi Masrur yang telah dilegalisasi Ny. Igan Maskuriah, S.H Notaris di Sidoarjo. 1.5. Bahwa fasilitas kredit tersebut dipergunakan untuk membeli sebuah rumah berikut tanahnya guna dimiliki dan digunakan sendiri oleh Debitur, dari PT. Mega Arkonindo sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2265 Desa Sidorejo, Surat Ukur No. 00047/12101122/2011 Tanggal 06 April 2011, kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Mahkamah Agung Republik Indonesia 1.6. Bahwa atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2265 Desa Sidorejo, Surat Ukur No. 00047/12101122/2011 Tanggal 06 April 2011, kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo menjadi agunan kredit di Tergugat II. 1.7. Bahwa dengan demikian TERGUGAT II tidak memiliki hubungan kewenangan apapun atas agunan tersebut. 1.8. Bahwa dengan demikian jelas PENGGUGAT tidak memiliki Legal Standing (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan gugatan terkait dengan obyek tersebut kepada TERGUGAT II. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hukum yang mendasari untuk ikut dalam mengajukan gugatan a quo yang terkait dengan obyek tersebut. 1.9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT II mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO(Niet Ontvenkelijkeverklaard). EKSEPSI SUBJECTUM LITIS : ORANG / PIHAK YANG 2 DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP Halaman 9 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  10. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia “Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang seebagai Tergugat, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia 2.1. Bahwa sesuai yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa : “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang dinyatakan tidak dapat diterima.” ; 2.2. Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., terkait pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa perdata, menjelaskan bahwa sekurang- kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak Materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak Formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan ; 2.3. Oleh karena itu, selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah Mahkamah Agung Republik Indonesia orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, menjelaskan : mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).” 2.4. Bahwa mengingat objek sengketa yang berupa Tanah yang di dalamnya terkait pihak yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum atas objek sengketa tersebut, maka seharusnya ada pihak-pihak lain diluar TERGUGAT II yang harus ditarik sebagai TERGUGAT, sebagai pihak yag berkepentingan. Penarikan pihak-pihak lain tersebut dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk memberikan fakta-fakta Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lengkap agar Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan penuh rasa kebenaran dan keadilan. Adapun terkait pihak lain yang harus ditarik sebagai TERGUGAT adalah : Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  11. Mahkamah Agung Republik Indonesia b Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo, selaku instansi yang menerbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia “(Vide Putusan MA No. 317 K/Pdt/1984), sesuai dengan bunyi Pasal Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia a Ny. Igan Maskuriah, S.H., selaku Notaris yang melegalisasi Perjanjian Kredit No. : 00062-01-01-007229-3 tanggal 11 November 2008 antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. / TERGUGAT II dengan MACHYUDI MASRUR / TERGUGAT I. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2265 Desa Sidorejo, Surat Ukur No. 00047/12101122/2011 Tanggal 06 April 2011, kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. 2.5. Bahwa berdasarkan butir A.2.1. sampai dengan butir A.2.4. di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO) EKSEPSI EXCEPTIO DECLINATOIR : KEWENANGAN 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP GUGATAN 1 Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT. 132 Rv yaitu “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”. 2 Bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan dan yang berhak untuk mengajukan permohonan adalah Pengadilan Agama karena dalam isi gugatan PENGGUGAT menyatakan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo. Mahkamah Agung Republik Indonesia 3 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atas gugatan No. 2867/ Pdt.G/2014/PA.Sda yang diputus pada tanggal 12 Februari 2015 dikategorikan sebagai harta bersama (gono-gini) sehingga Pengadilan Agama yang berhak untuk melakukan dan melaksanakan putusannya tersebut. B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL Halaman 11 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  12. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan. Sehingga menimbulkan kebingungan “ambiguitas” bagi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia 1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond) 1.1. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang melaksanakan pemberian peringatan akan dilelang terhadap agunan kredit milik TERGUGAT I 1.2. Bahwa perbuatan TERGUGAT II tidak ada dan tidak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum karena tidak ada satu pun poin isi dari gugatan yang menyatakan dan mengindikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Sehingga tidak sesuai apabila gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dikategorikan ke dalam gugatan perbuatan melawan hukum. 1.3. Bahwa sesuai dengan 2 (dua) poin di atas TERGUGAT II dapat dikatakan bukan termasuk sebagai pihak yang bersengketa dan tidak ada kaitan dalam isi gugatan yang diajukan PENGGUGAT. Sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak sesuai apabila TERGUGAT II dinyatakan sebagai pihak dalam isi gugatan ini. 1.4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalil gugatan PENGGUGAT kabur, tidak berdasar, tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas yang di dalilkan dalam TERGUGAT II untuk memberikan jawaban sehingga secara hukum adalah dibenarkan jika Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi kabur dan atau tidak jelas, karena perlawanan gugatan PENGGUGAT tidak jelas maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. (vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975). Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II uraikan di atas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TERGUGAT II dan menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard). DALAM POKOK PERKARA Bahwa apa yang diuraikan TERGUGAT II dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  13. Mahkamah Agung Republik Indonesia II sama sekali tidak mengindikasikan dan termasuk dalam perbuatan melawan Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan ini, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim guna memeriksa dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 21 Maret 2016, kecuali untuk hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II. Bahwa baik proses maupun prosedur yang dilakukan oleh kami selaku TERGUGAT hukum. “Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut: 1 Adanya suatu perbuatan melawan hukum; 2 Adanya kesalahan; 3 Adanya kerugian; 4 Adanya hubungan sebab akibat;” Bahwa jika dicermati dalam perkara ini, TERGUGAT II telah memproses Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan kredit sesuai dengan prosedur/mekanisme yang berlaku. Sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan pada poin 3 (tiga) di atas. Bahwa TERGUGAT II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dari isi gugatan PENGGUGAT. Berdasarkan segala uraian yang telah TERGUGAT II kemukakan dalam jawaban mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut : PRIMER DALAM EKSEPSI DALAM PROVISI Menerima atau mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya; 1 Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak 2 dapat diterima dalam putusan sela (provisi). Mahkamah Agung Republik Indonesia DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 1 Menyatakan TERGUGAT II bukan sebagai pihak yang bersengketa dan 2 dilkeluarkan sebagai pihak yang bersengketa dalam gugatan ini; Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 3 Halaman 13 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  14. Mahkamah Agung Republik Indonesia SUBSIDAIR Mahkamah Agung Republik Indonesia 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang 5 timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim yang memutusi perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik tanggal 9 Nopember 2016 dan Tergugat II menyampaikan duplik tanggal 14 Nopember 2016; Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi yang disampaikan oleh Tergutat II terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolute, yakni Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriks dan mengadili perkara ini, karena obyek yang disengketan adalah harta gono gini sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, maka Pengadilan Agama Sidoarjo yang berhak memeriksa dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim pada tanggal 14 Nopember 2016, telah memberikan putusan, yakni: 1 Menolak eksepsi Tergugat II. 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksan perkara ini; 4 Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut: 1 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515112808100020, Alamat Taman Sidorejo N-28, RT.035, RW.009, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P 2 Fotokopi Akta Cerai No. 680/AC/2015/PA/Msy.*)Sda. Perceraian antara : EMY RAHAYU binti RESO IJOYO dengan MACHYUDI MASRUR bin Mahkamah Agung Republik Indonesia MACHFUD dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo, diberi tanda P-3. Fotokopi Surat Pernyataan Pembelian Rumah atas nama MACHYUDI 3 MASRUR yang mengajukan pesanan rumah/tanah melalui kredit Bank BTN- Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  15. Mahkamah Agung Republik Indonesia MACHYUDI MASRUR kepada PT. SURYA MUTIARA PROPERTINDO Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan MACHYUDI MASRUR No. 0062-01-01-007229-3 tertanggal 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Sda melalui pengembang PT. SURYA MUTIARA PROPERTINDO, diberi tanda P-4; 4 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Booking Fee untuk Pesanan rumah ditaman Sidorejo krian no. Kavling N/28, Tipe 32/116 tertanggal 24 Juli 2008 oleh (Perumahan Taman Sidoarjo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P-5a; 5 Fotokopi Kwitansi Pembayaran UM 1 TUNAI untuk Pesanan rumah di Taman Sidorejo Krian no. Kavling N/28, Tipe 32/116 tertanggal 24 Juli 2008 oleh MACHYUDI MASRUR kepada PT. SURYA MUTIARA PROPERTINDO (Perumahan Taman Sidoarjo) sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P-5b; 6 Fotokopi Data Pemesan untuk Pesanan rumah di Taman Sidorejo Krian no. Kavling N/28, Tipe 32/116 tertanggal 24 Juli 2008 oleh MACHYUDI Mahkamah Agung Republik Indonesia MASRUR kepada PT. SURYA MUTIARA PROPERTINDO (Perumahan Taman Sidoarjo), diberi tanda P-5c; 7 Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit No. 0107/00062/63/1008 tertanggal 11 Nopember 2008, diberi tanda P-6. 8 Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) November 2008, diberi tanda P-7; 9 Fotokopi formulir penyetoran tervalidasi Bank BTN KCP Krian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 September 2011 + Fotocopy Setoran angsuran KPR BTN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 September 2011, diberi tanda P-8; 10 Fotokopi Setoran angsuran KPR BTN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 September 2011, diberi tanda P-9; 11 Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR No. Rekening : 00062-01-01-007229-3 atas nama MACHYUDI MASRUR yang diterbitkan oleh PT. BANK Mahkamah Agung Republik Indonesia TABUNGAN NEGARA (Persero) cabang 0062 SIDOARJO periode 1/01/2012 s/d 7/04/2015, diberi tanda P-10; 12 Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR No. Rekening : 00062-01-01-007229-3 atas nama MACHYUDI MASRUR yang diterbitkan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) cabang 0062 SIDOARJO periode 1/01/2012 s/d 4/07/2012, diberi tanda P-11 Halaman 15 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  16. Mahkamah Agung Republik Indonesia 14 Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2265, BIB 12.10.11.22.02751, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah merawat 2 orang anaknya, diberi tanda P-15; Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia 11 November 2008, diberi tanda T-4; 13 Fotocopy Surat Peringatan II No. 448/CCRD/A.2/SDA/VII/2014 yang diterbitkan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk. CONSUMER COLLECTION & REMEDIAL CAB SIDOARJO. Tertanggal 1 Juli 2014, diberi tanda P-12; Surat Ukur No. 00047/12101122/2011, atas sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung seluas 116 M², terletak dalam Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-13; 15 Fotokopi Formulir Penyetoran Tervalidasi Bank BTN KCP SIDOARJO sebesar Rp. 26.188.393,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) tertanggal 13 September 2015; untuk pembayaran pelunasan angsuran kredit atas nama MACHYUDI MASRUR, diberi tanda P-14a; 16 Fotokopi Rincian Pelunasan Dipercepat yang diterbitkan oleh BANK Mahkamah Agung Republik Indonesia TABUNGAN NEGARA (PERSERO), diberi tanda P-14b; 17 Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama MACHYUDI MASRUR, yang diterbitkan oleh BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), diberi tanda P-14c; 18 Fotocopy Surat Keterangan dari RT 35 nomor : 027/RT.35/09/12/16, tanggal 01 Desember 2016, yang menyataan Emi Rahayu telah tinggal di rumah tersebut Fotocopy P-1 sampai dengan P-15 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan sebagai sebagai alat bukti surat, kecuali bukti P-7, P-12. P-13 yang tidak ada aslinya; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya itu Tergugat II telah mengajukan bukti surat, yaitu: 1 Fotokopi, Perjanjian Kredit No.00062-01-01-007229-3 tanggal 11 November 2008, yang telah dilegalisasi Ny. Igan Maskuriah, S.H, Notaris di Sidoarjo, diberi tanda T-1; Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2265 An. MACHYUDI MASRUR, diberi tanda T-2; 3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 156 / 2008 An. Machyudi Masrur tanggal 11 November 2008, diberi tanda T-3; 4. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 05 / 2008 An. Machyudi Masrur tanggal Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  17. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Mahkamah Agung Republik Indonesia • Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat I bertempat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut: 5. Fotokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 06 / 2008An. Machyudi Masrur tanggal 11 November 2008, diberi tanda T-5; Fotocopy T-1 sampai dengan T-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi, antara lain: Saksi KHOIRUN ANAM, dibawah sumpah pada 1 pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut: • Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat I, yang mana mereka dulu suami Istri, namun sekarang mereka sudah bercerai; • Bahwa Penggugat adalah seorang janda dengan anak satu sedangkan Tergugat I jejaka; • Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I melahirkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dua anak bernama Eko dan Edi; • Bahwa Mereka sudah tidak tinggal serumah karena sudah bercerai, yang tinggal dirumah itu adalah Penggugat dan anak-anaknya, alamat rumahnya adalah Perum Taman Sidorejo Indah Blok N No : 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo; tinggal, dan Tergugat I tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat; • Bahwa saksi terakhir kali melihat Tergugat I malam hari datang kerumahnya bersama istri barunya, saat itu Tergugat I dan Penggugat terlibat percekcokan, hal itu terjadi tahun 2011; • Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat sekarang ini, adalah rumah hasil pernikahan dengan Tergugat I dan sejak perceraian cicilan rumah itu diangsur oleh Penggugat pada Bank Tabungan Negara; • Bahwa angsuran pada BTN sudah lunas, namun saat Penggugat mau mengambil sertifikat di BTN tidak bisa, karena Sertifikat atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat I dan saat perjanjian kredit di BTN atas nama Tergugat I. • Bahwa luas tanah tersebut adalah sekitar 116 m2 (Luas tanah 8 x 13 M) dan diatasnya berdiri bangunan permanen BTN, terletajk di dekat rumah saksi depan rumah Penggugat saksi Blok L, Penggugat Blok N; I Saksi DEWI ANJARSARI dibawah sumpah pada 1 Halaman 17 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  18. Mahkamah Agung Republik Indonesia mereka sudah bercerai, Penggugat janda dengan anak satu yaitu saksi Mahkamah Agung Republik Indonesia • Bahwa saksi setuju tanah tersebut dijual untuk kepentingan Penggugat; Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia • Bahwa saksi adalah anak Penggugat dan suami yang terdahulu, Tergugat I adalah ayah tiri saksi. • Bahwa ayah saksi sudah meninggal karena sakit. • Bahwa mereka berdua dulunya adalah pasangan suami Istri, namun sedangkan Tergugat I jejaka; • Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing- masing bernama Eko Wibowo dan Edy Purwanto; • Bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah, sudah cerai, yang tinggal dirumah itu Penggugat, saksi dan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I; • Bahwa alamat rumah Penggugat adalah Perum Taman Sidorejo Indah Blok N No : 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, • Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat I tinggal, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat I tidak pernah datang. • Bahwa sepengetahuan saksi, ayah tirinya itu sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat I tinggal bersama isteri mudanya. • Bahwa Penggugat mau memgambil sertifikat di Tergugat II namun tidak boleh, karena yang menjaminkan adalah Tergugat I. • Bahwa suatu hari Tergugat I datang bersama isterinya, lalu terjadi pertengaran dengan Penggugat, sehingga waktu itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat I, yakni : “pilih Penggugat atau isteri mudanya?”, Tergugat I menjawab akan memilih isteri mudanya, sehingga Penggugat minta cerai; Menimbang, dalam persidangan telah didengar keterangan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan: • Bahwa terakhir kali Penggugat bertemu dengan Tergugat I pada saat Tergugat I membawa calon Istri barunya kerumah; Mahkamah Agung Republik Indonesia • Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat I di kantornya, sempat juga antara Penggugat dnegan Tergugat I dirapatkan. • Bahwa Penggugat lapor ke kantor Tergugat I dan sempat disidang di kantor disuruh pilih saya atau Istri barunya Tergugat I lebih memilih selingkuhannya tersebut, akhirnya saya minta cerai; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  19. Mahkamah Agung Republik Indonesia obyek sengketa (plaats onderzoek), ternyata letak dan ukuran tanah tersebut sesuai Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan keberatan atau eksepsi, yaitu: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia • Bahwa rumah tersebut rencananya akan Penggugat jual, karena untuk kebutuhan sehari-hari dan akan pindah ke Solo. Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 Majelis Hakim telah melakukan persidangan untuk meninjau lokasi tanah dan rumah yang dijadikan dengan gugatan serta Tergugat II membenarkan tanah tersebut yang dijadikan agunan; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II akhirnya masing-masing menyerahkan kesimpulan tertanggal 7 Desember 2016; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon putusan; Mahkamah Agung Republik Indonesia TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Dalam Eksepsi. Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Tergugat II juga 1 Eksepsi Error In Persona. Gemi Aanhoedanigheid, yakni Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sebab sesuai Perjanjian Kredit No. : 00062-01-01-007229-3 tanggal 11 November 2008 hubungan hukum perdata hutang piutang Kredit Pemilikan Rumah yang terjadi adalah antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. / TERGUGAT II dengan Machyudi Masrur yang telah dilegalisasi Ny. Igan Maskuriah, S.H Notaris di Sidoarjo, sehingga yang seharusnya mengajukan gugatan adalah Machyudi Masrur; Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa Penggugat dan Machyudi Masrur adalah pasangan suami-isteri yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, selama perkawinan berlangsung pasangan ini telah memiliki sebidang tanah terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Blok.N Nomor:28, seluas 116 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2265, Surat Ukur tanggal 06-04-2011, Halaman 19 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  20. Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa oleh karena rumah tersebut merupakan harta hasil Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suatu perkara perdata, adalah sepenuhnya berada`pada Penggugat, Penggugat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara, sebab justeru dalam pembahasan pokok perkara ini akan dibuktikan, apakah Nomor:00047/12101122/2011, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR, sertifikat ini diagunkan pada Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo, karena Tergugat I meminjam uang untuk membeli dan membangun rumah tersebut dengan fasiltas KPR BTN. selama pekawinan dan merupakan harta gono gino, maka Penggugat sebagai isteri (mantan isteri dari Tergugat I), maka Penggugat berhak juga atas tanah aquo (obyek sengketa), sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat II ini dinyatakan ditolak; Eksepsi Subjectum Litis. 2 Orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya ada pihak- pihak lain selain Tergugat II dapat ditarik sebagai Tergugat, yakni Ny. Igan Maskuriah, S.H., selaku Notaris yang melegalisasi Perjanjian Kredit No. : 00062-01-01-007229-3 tanggal 11 November 2008 antara PT. Bank Tabungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negara (Persero) Tbk. / TERGUGAT II dengan MACHYUDI MASRUR / TERGUGAT dan Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo, selaku instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2265 Desa Sidorejo, Surat Ukur No. 00047/12101122/2011 Tanggal 06 April 2011, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Menimbang, bahwa kewenangan untuk menjadikan seseorang sebagai pihak mempunyai kewenangan untuk memilih siapa saja yang dapat ditarik untuk dijadikan Tergugat, sepanjang pihak tersebut berkaitan dengan gugatanya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan tidak ditariknya Notaris Igan Maskuriah, SH sebagai pihak, tidaklah menyebabkan gugatan ini kurang pihak, notaris tersebut tidak relevan ditarik sebagai pihak, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak; Eksepsi Obscuur Libel, 3 Sebab gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond), Tergugat II tidak terindikasi melakukan perbatan melawan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia karena yang mengagunkan sertifikat dan membuat perjanjian kredit adalah Machyudi Masrur, sehingga apabila pinjaman sudah lunas, maka yang berhak mengambil sertifikat adalah Machyudi Masrur, penolakan Tergugat II untuk memberikan sertifikat kepada Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa eksepsi ini sudah memasuki pembuktian dalam pokok Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  21. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas; Mahkamah Agung Republik Indonesia orang saksi, masing-masing memberikan dibawah sumah yang bernama Khoirun Anam dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat I dan Tergugat II terdapat melawan hukum atau tidak, untuk itu eksepsi ini dinyatakan ditolak; Dalam Pokok Perkara. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Penggugat tidak dapat mengambil sertifikat pada Tergugat II, karena Tergugat I sejak bercerai dengan Penggugat sangat sulit untuk dihubungi, padahal sudah ditetapkan obyek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat I, Penggugat berkehendak mengambil sertifikat aquo dan berniat menjual obyek sengketa. Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya selain membantah dalil-dlil gugatan Penggugat dengan menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar sebagaimana alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan dalam jawabanya tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan photo copy surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-15 dan mengajukan dua Dewi Anjasari. Sedangkan untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti T-5 dan tanpa mengajukan saksi. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 memang benar Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama islam, hidup bersama dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Sidorejo Indah,Blok B Nomor 28 Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo serta mereka telah bercerai berdasarkan akta cerai nomor 680/AC/2015/PA/Msy/Sda, tanggal 10 Maret 2015. Menimbang, bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat dalam status janda dan mempunyai satu orang anak bernama Dewi Anjasmara, sedangkan Tergugat I dalam status jejaka, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, mereka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempunyai dua orang anak, yang bernama Eko Wibowo dan Edy Purwanto; Menimbang, bahwa disamping itu selama menikah Tergugat I dan Penggugat mempunyai harta sebidang tanah seluas 116 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangungan gedung, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2265, Surat Ukur tanggal tanggal 06-04-2011, Halaman 21 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  22. Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa pembelian dan pembangunan rumah tersebut dibiayai Mahkamah Agung Republik Indonesia keluarga, terutama tanggung jawab terhadap anak-anak, menyelesaikan masalah harta Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia maka lebih bermanfaat sertitikat obyek sengketa diserahan kepada keluarga Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR, dulunya obyek sengketa tertera atas nama PT. Surya Mutiara Propertindo dan dijual kepada Tergugat I (Bukti T-2 dan bukti T-3); oleh Tergugat II dengan mendapatkan fasiltas KPR BTN, dan yang menanda tangani akta kredit adalah Tergugat I (Bukti P-7 dan Bukti T-I), sehingga dibuatkan akta pengakuan utang (Bukti T-4) serta obyek sengketa diletakkan hak tanggungan (Bukti P-5). Menimbang, bahwa setelah bercerai Tergugat I tidak pernah bisa dihubungi terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan untuk anak-anak dan masalah harta goni gini, karena setelah bercerai kewajiban mengangsur rumah kepada Tergugat dibayar oleh Penggugat. Majelis Hakim tidak mempermasalahkan sumber dana untuk membayar angsuran, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebab kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, saling bahu membahu kelakukan upaya untuk mengatasi ekonomi dan keuangan keluarga serta sepanjang perkawinan tersebut berlangsung, maka harta yang diperoleh hasil usaha antara suami dan isteri, merupakan harta gono gini; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi mengurus kepentingan dan lain-lain, Tergugat meninggalkan Penggugat dan keluarga begitu saja tanpa rasa tanggung jawab, maka perbuatan Tergugat I ini merupakan perbuatan melanggar hukum; Menimbang, bahwa oleh karena sudah dapat ditentukan obyek sengketa merupakan harta gono gini (harta bersama) dan sertifikat obyek sengketa masih berada di Tergugat II, walaupun kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I sudah terselesaikan, maka kewajiban Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada keluarga Machyudi Masrur. Menimbang, bahwa dalil Tergugat II untuk tidak mau menyerahkan sertifikat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanah obyek sengketa kepada Penggugat walauapun kewajiban kredit sudah lunas, adalah suatu alasan yang dapat diterima secara akal sehat, sebab yang membuat perjanjian kredit ndan mengagunkan sertifikat adalah Tergugat II, sehingga sertifikat itu hanya dapat diambil dan diserahkan kepada Tergugat II, namun oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai dan Tergugat I sangat sulit untuk dihubungi, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  23. Mahkamah Agung Republik Indonesia N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sedangkan Tergugat I sangat sulit untuk dihubungi, maka Penggugat harus Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kalah, namun dalam gugatan Penggugat memohon agar biaya perkara Machyudi Masrur, dalam hal ini diwakilkan atau diserahan melalui Penggugat serta diperintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2265, Surat Ukur tanggal tanggal 06-04-2011, Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok. Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2, 3, 4 dan 7 dikabulkan; Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas, oleh karena kedudukan antara suami isteri adalah seimbang dan terhadap harta tidak dipersoalkan siapa yang membeli atau siapa yang membayar angsuran kredit kepada Tergugat II, sebab antara suami isteri saling bahu membahu menyelesiakan permasalahan keuangan keluarga termasuk membayar angsuran dan jika terjadi perceraian tidaklah dapat salah satu pihak menuntut pihak yang lain untuk membayar ganti rugi, karena apa yang telah dikeluarkan oleh salah pihak tersebut, merupakan kewajiban bersama dan pihak yang merasa telah mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membayar angsuran tidak Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menuntut kerugian lainnya, bunga atau keuntungan lainnya, dengan demikian petitum gugatan nomor 5 ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa masih merupakan harta bersama yang belum dibagi, sehingga apabila dilakukan perbuatan hukum, maka harus persetujuan Penggugat dan Tergugat I, apabila Penggugat berniat untuk menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap obyek sengketa, menempuh prosedure hukum lainnya untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat I (aanwezigheid bevestigen), dengan maksud agar Penggugat dapat mewakili Tergugat I atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa kehadiran Tergugat I, untuk itu petitum gugatan nomor 6 ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan ini bukan menyangkut perihal sesuatu yang pasti, bukan juga tentang pembayaran sejumlah uang dan sudah diperintahkan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat, maka permohonan tentang uit voorbaar bij voorraad menjadi tidak relevan, lagi pula permohonan ini bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA Nomor 3 tahun 2000 jo SEMA nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu petitum gugatan angka 8 dinyatakan ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan walaupun tidak secara keseluruhan, yang berarti Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Halaman 23 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  24. Mahkamah Agung Republik Indonesia berlakun dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia dibebankan kepada Tergugat I, maka permohonan ini sebagaimana pada petitum gugatan nomor 9 dikabulkan dan besaran biaya perkara akan disebutkan nanti dalam amar putusan; Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang MENGADILI: 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2 Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3 Menyatakan Sebidang tanah Mahkamah Agung Republik Indonesia pekarangan seluas 116 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangungan gedung, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2265, Surat Ukur tanggal tanggal 06-04-2011, Nomor:00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR (Tergugat I) adalah merupakan harta bersama (gono- gini) antara Penggugat dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat I; 4 Mengijinkan Penggugat (EMY RAHAYU) untuk mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2265, Surat Ukur tanggal tanggal 06-04-2011, Nomor: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

  25. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia S.H., M.H. dan Adi Hernomo Yulianto,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim 00047/12101122/2011, Terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok. N, Nomor: 28, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis atas nama MACHYUDI MASRUR (Tergugat I) di Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Sidoarjo (Tergugat II), Jalan Achmad Yani Nomor: 15, Sidoarjo;. 5 Menghukum Tergugat II (PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SIDOARJO) untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2265, surat ukur tanggal 06-04-2011 nomor : 00047/12101122/2011, terletak di Perumahan Taman Sidorejo Indah, Blok N Nomor 28,. Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tertulis anas nama MACHYUDI MASRUR KEPADA Penggugat (EMY RAHAYU). 6 Menolak gugatan yang lain dan selebihnya; 7 Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,411.000.00(lima Mahkamah Agung Republik Indonesia juta empat ratus sebelas ribu rupiah).- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh kami, I.G.A.B. Komang Wijaya Adhi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toetik Ernawati, Halaman 25 dari 26Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

  26. Mahkamah Agung Republik Indonesia dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Mahkamah Agung Republik Indonesia Biaya perkara: 1 2 3 4 5 6 7 8 Lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 61/PDT.G/2016/PN SDA tanggal 22 Maret 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Penggugat, Kuasa Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun Kuasanya. Hakim Ketua, I.G.A.B. Komang Wijaya Adhi., S.H.., M.H.. Hakim anggota, Hakim anggota, Mahkamah Agung Republik Indonesia Toetik Ernawati, S.H., M.H Adi Hernomo Yulianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Mulia Sri Widiyanti, S.H. Pendaftaran Proses.ATK Panggilan PNBP Sumpah Pemeriksan setempat Rp. 1.000.000,00 Meterai Redaksi Rp. 30.000,00 Rp. 50.000.00 Rp. 4.290.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 6.000.00 Rp. 5.000,00 Mahkamah Agung Republik Indonesia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

More Related