Download
1 / 21
240 likes | 977 Views
Undang-undang Sisdiknas Power Point
E N D
KELOMPOK 31. APRI DWI PRASETYO ( A150120245 )2. LEYLA ARI OCTAVIA ( A150120256 )3. RIZCHA VERDIANA ( A150120246 )4. IRMA RAHMAWATI ( A150120261 )
PENGERTIAN Beberapaistilah yang perludipahamidalam UU SISDIKNAS 2003 antara lain : 1. Pendidikanadalahusahasadardanterencanauntukmewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaran agar pesertadidiksecaraaktifmengembangkanpotensidirinyautkmemilikikekuatan spiritual keagamaan , pengendaliamdiri , kepribadian , kecerdasanakhlakmuliasertaketrampilanygdiperlukandirinyamasyarakatbangsadannegara .
2. Pendidikannasionaladalhpendidikan yang berdasarkanpancasiladan UUD 45 bersumberpadaajaran agama , keanekaragamanbudayaindonesiadantanggapterhadaptuntutanperubahanzaman . • 3. sisdiknasadlahkeseluruhankomponenpendidikan yang salingterkait , terpaduuntukmencapaitujuanpendidikannasional .
4. pesertadidikadalahanggotamasyarakat yang berusahamengembangkanpotensidirinyamelaluipembelajaran yang tersediapadajalur, jenjangdanjenispendididkantertentu. • 5. pendidikadalahtenagakependidikan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamongbelajar , widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dansebutan lain sertaberpartisipasidalammenyelenggarakanpendidikan.
Di dalam pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negera berhak untuk mendapatkan pendidikan, ayat 2 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Visi dan Misi Pendidikan Nasional Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah
Beberapa rumusan misi pendidikan antara lain : ->Mengupayakan pemerataan kesempatan memperolah pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia -> Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat. ->
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
FUNGSI Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang dasr negara republik indonesia tahun 1945 • Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa , bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan YME, berakhlakk mulia , sehat berilmu , cakap kreatif , mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Prinsip penyelenggaraan pendidikan • Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskrimantif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai keagamaan , nilai kultural , dan kemajemukan bangsa. • Pendidikan diselenggarakan sebagi satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan milti makna.
JALUR , JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN • Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal , non formal , dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. • Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidiakn tinggi. • Jenis pendidikan mencakup pendidikna umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan , dan khusus • Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapay diwujudkan dalm bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan olwh pemerintah, pemda atau masyarakat
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN • Standar nasional pendidikan terdiri atas standarisasi proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan ber kala. • Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. • Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secar a nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan.
KURIKULUM • Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. • Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi ssuai dengan satuan pendidikan , potensi daerah dan peserta didik. • Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI
Madrasah-madrasahdarisemuajenjangterintegrasidalam system pendidikannasionalsecarapenuh (Pasal 17 dan 18) • PendidikankeagaamaansepertiMadrasahdiniyahdanpesantrenmendapatperhatiankhususpemerintah, karenapendidikankeagamaantidakhanyadiselenggarakanolehkelompokmasyarakattetapijugadiselenggarakanolehpemerintah (Pasal 30). • Pendidikan Agama diajarkanmulaidarijenjangpendidikandasarsampaidenganpendidikantinggi (Pasal 37).
keuntungan yang dirasakanolehummat Islam dengandiberlakukannya UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 • TujuanPendidikanNasionalsangatmemberikanpeluanguntukmerealisasikannilai-nilai Al Quran yang menjaditujuanpendidikan Islam yaituterbentuknyamanusia yang berimandanbertaqwa (pasal 3). • Anak-anak Muslim yang sekolahdilembagapendidikan Non Islam akanterhindardaripemurtadan, karenaanak-anaktersebutakanmempelajarimatapelajaran agama sesuaidengan yang dianutolehsiswatersebutdandiajarkanoleh guru yang seagamadengandia (Pasal 12 ayat 1a)
Faktor-Faktor yang mempengaruhiperubahan UUSPN No 2/89 menjadi UUSISDIKNAS No 20/2001 • UUSPN No. 2 Tahun 1989 masihbersifatsentralistik • UUSPN No. 2 Tahun 1989 masihbelumbermutu, kemudiansesuaituntutandalam UUSISDIKNAS No. 20 tahun 2003 dibuatlahStandarNasionalPendidikan • UUSPN No. 2 Tahun 1989 belummengarahpadapendidikanuntuksemua
BelumMengarahpadapendidikanseumurhidup • Pendidikanbelum link and match denganduniausahadanduniakerja. • Belummenghasilkanlulusan yang berakhlakmuliadanberbudipekertiluhur.
SEKIAN TERIMA KASIH
