PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

1. PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKn) By ALIFATUL MUZDALIFAH

2. Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara dari negara, ideologi negara. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III / MPR / 2000 merupakan “Sumber hukum dasar nasional”.

3. Pembukaan UUD 1945 dalam Hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945 mempunyai kedudukan : • Hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. • Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi • Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut (sumber hukum dasar) • Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945

4. Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 • Ketuhanan yang Maha Esa - Percaya dan taqwa kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab - Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup - saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing - Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain

5. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

6. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab - Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia - Saling mencintai sesama manusia - Mengembangkan sikap tenggang rasa - Tidak semena-mena terhadap orang lain - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan - Gemar membela kebenaran dan keadilan - Berani membela kebenaran dan keadilan - Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama dengan orang lain.

7. Pembukaan UUD 1945 alenia kedua bahwa : dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat dan sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

8. Persatuan Indonesia - Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI - Rela berkorban demi bangsa dan negara - Cinta akan tanah air - Berbangga sebagai bagian dari Indonesia - Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika

9. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekannya.

10. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan - Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat - Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain - Mengutamakan budaya rembug / musyawarah dalam mengambil keputusan bersama - Berembug / bermusyawarah sampai mencapai konsesus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekelua

11. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

12. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Bersikap adil terhadap sesama - Menghormati hak-hak orang lain - Menolong sesama - Menghargai orang lain - Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama

13. Pembukaan UUD 1945 alinea kelima, yang berbunyi bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.

14. Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD 1945 • Pengertian Batang Tubuh UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan : - Ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari pada perundang- undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara.

15. B. Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD 1945 1. Sila 1 : Ketuhanan yang Maha Esa Penjabarannya : Pasal 9 ayat 1; pasal 28E ayat 1, 2, 3; pasal 29 ayat 1 & 2.

16. 2. Sila II : Kemanusiaan yang adil dan beradab Penjabarannya : Pasal 27 ayat 1, 2, 3; Pasal 28; pasal 28A; pasal 28B ayat 1, 2, 3, 4; pasal 28E ayat 1, 2 , 3; pasal 28F, pasal 28G ayat 1 & 2; pasal 28H ayat 1, 2, 3, 4; pasal 28I ayat ayat 1, 2, 3, 4, 5; pasal 28J ayat 1 & 2; pasal 29 ayat 1 & 2; pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, 5, pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5.

17. 3. Sila III : Persatuan Indonesia Penjabarannya : Pasal 1 ayat 1, 2, 3; pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; pasal 32 ayat 1 & 2; pasal 35; pasal 36A; pasal 36B; pasal 36C; pasal 37 ayat 5.

18. 4. Sila IV : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan Penjabarannya : Pasal 1 ayat 1, 2, 3; pasal 2 ayat 1, 2, 3; pasal 3 ayat 1, 2, 3; pasal 5 ayat 1 & 2, pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4, 5; pasal 22E ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6; pasal 28; pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, 5.

19. 5. Sila V : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Penjabarannya : Pasal 23 ayat 1, 2, 3; pasal 23 A-G, Pasal 27 ayat 1, 2, 3; pasal 28; pasal 29 ayat 1 & 2; pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5; pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, 5; pasal 34 ayat 1, 2, 3, 4

20. C. Sifat Batang Tubuh UUD 1945 1. Dapatmengikutiperkembanganjaman, kapansajadapatberlaku, sejakduluhinggasekarang, dansampaikapanpun. 2. Isibatangtubuhdpatdiselamisetiap WNI secarakeseluruhan, siapasaja WNI mampumenyelami 3. Dapatdilaksanakanolehsetiap WNI disemuatempat, disembarangruangdandimanasajadapatdipraktekkan.

21. Implementasi Pancasila dalam Perbuatan Kebijakan Negara dalam bidang Hukum, Politik, Ekonomi & Hankam • Impelementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supramasi hukum dan tegaknya negara hukum

22. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi - Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasal - Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang adil bagi masyarakat - Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah

23. C. ImplementasiPancasiladalamPembuatanKebijakandiBidangPolitikC. ImplementasiPancasiladalamPembuatanKebijakandiBidangPolitik - Memasyarakatkandanmenerapkanprinsippersamaandan anti diskriminatifdalamkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara - membangunbangsadanwatakangsamenujubangsa & masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adildanmakmur

24. D. Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan di Bidang Pertahanan & Keamanan • Meningkatkan kualitas profesionalisme TNI, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana anggaran yang memadai • Memperluas & meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan & keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia